Jakarta, Aktual.co —Dinas Pendidikan DKI Jakarta rencananya akan memperketat persyaratan calon penerima dana bantuan pendidikan yang masuk dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk memperketat program tersebut, Dinas Pendidikan mulai tahun 2015 akan menegaskan pembagian dengan 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa penerima KJP.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta,  Lasro Marbun, di Balaikota kepada wartawan, Selasa (16/12).
“Syarat ini baru kita buat untuk tahun depan sehingga diharapkan tepat sasaran,” katanya.
Dikatakan Marbun syarat-syarat yang ditentukan Disdik DKI untuk penerima dana bantuan tersebut, siswa harus tidak merokok, tidak membolos, tidak tergabung dalam sebuah geng, tidak memiliki rumah pribadi, tidak memiliki sepeda motor, tidak memiliki kontrakan, mobil, usaha (toko besar), serta membuat data palsu. 
Maka jika salah satu persyaratan dilanggar, maka pemberian dana KJP kepada siswa bersangkutan akan langsung distop. 
“Kita akan data. Jika ada yang punya dua rekening untuk menerima KJP dan KIP, akan langsung kita stop juga,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Dinas Pendidikan DKI Jakarta rencananya akan memperketat persyaratan calon penerima dana bantuan pendidikan yang masuk dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk memperketat program tersebut, Dinas Pendidikan mulai tahun 2015 akan menegaskan pembagian dengan 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa penerima KJP.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta,  Lasro Marbun, di Balaikota kepada wartawan, Selasa (16/12).
“Syarat ini baru kita buat untuk tahun depan sehingga diharapkan tepat sasaran,” katanya.
Dikatakan Marbun syarat-syarat yang ditentukan Disdik DKI untuk penerima dana bantuan tersebut, siswa harus tidak merokok, tidak membolos, tidak tergabung dalam sebuah geng, tidak memiliki rumah pribadi, tidak memiliki sepeda motor, tidak memiliki kontrakan, mobil, usaha (toko besar), serta membuat data palsu. 
Maka jika salah satu persyaratan dilanggar, maka pemberian dana KJP kepada siswa bersangkutan akan langsung distop. 
“Kita akan data. Jika ada yang punya dua rekening untuk menerima KJP dan KIP, akan langsung kita stop juga,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Ahok meragukan keefektifan uji coba pelarangan sepeda motor yang akan dilakukan pada 17 Desember mendatang. 
Ia mengatakan, pengendara motor akan memilih melewati jalan alternatif dibandingkan dengan naik bus gratis yang disediakan Pemprov DKI ataupun memarkirkan kendaraannya di kantung parkir di gedung sekitar kawasan pelarangan.
“Gak ada yg bisa ngalahin kenyaman naik motor kok, pasti jalan belakang, liat aja,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (16/12).
Namun, ia mengatakan kebijakan tersebut tetap akan dilakukan uji coba hingga efektif mungkin. “Uji coba aja dulu, nanti juga paling ribut kan. Biarin uji coba aja terus, kita tinggal lakukan perbaikan-perbaikan aja,” ujarnya. 
Lanjutnya, ia telah menyiapkan kompensasi berupa 10 bus gratis dan 12 kantung parkir di sekitar wilayah pelarangan yaitu sekitar Thamrin dan Medan Merdeka Barat.
“Orang motor pada naronya di Kebon Kacang situ kok. Waduk melati. Kan pada parkir di sana sekarang. Minimal kalau kamu suka naro motor di Waduk Melati, Kebon Kacang, kamu mau main ke daerah Monas ini kamu udah nggak usah naik motor. Tapi kalau kamu mau kirim barang ke daerah sini kan masih ada jalan belakang, kantor belakang masih ada,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya akan memberlakukan kebijakan pelarangan sepeda motor untuk melintas di sepanjang kawasan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Kebijakan itu akan dilakukan pada tanggal 17 Desember. Uji cobanya akan dilakukan selama satu bulan untuk dinilai keefektivitasannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Ahok meragukan keefektifan uji coba pelarangan sepeda motor yang akan dilakukan pada 17 Desember mendatang. 
Ia mengatakan, pengendara motor akan memilih melewati jalan alternatif dibandingkan dengan naik bus gratis yang disediakan Pemprov DKI ataupun memarkirkan kendaraannya di kantung parkir di gedung sekitar kawasan pelarangan.
“Gak ada yg bisa ngalahin kenyaman naik motor kok, pasti jalan belakang, liat aja,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (16/12).
Namun, ia mengatakan kebijakan tersebut tetap akan dilakukan uji coba hingga efektif mungkin. “Uji coba aja dulu, nanti juga paling ribut kan. Biarin uji coba aja terus, kita tinggal lakukan perbaikan-perbaikan aja,” ujarnya. 
Lanjutnya, ia telah menyiapkan kompensasi berupa 10 bus gratis dan 12 kantung parkir di sekitar wilayah pelarangan yaitu sekitar Thamrin dan Medan Merdeka Barat.
“Orang motor pada naronya di Kebon Kacang situ kok. Waduk melati. Kan pada parkir di sana sekarang. Minimal kalau kamu suka naro motor di Waduk Melati, Kebon Kacang, kamu mau main ke daerah Monas ini kamu udah nggak usah naik motor. Tapi kalau kamu mau kirim barang ke daerah sini kan masih ada jalan belakang, kantor belakang masih ada,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya akan memberlakukan kebijakan pelarangan sepeda motor untuk melintas di sepanjang kawasan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Kebijakan itu akan dilakukan pada tanggal 17 Desember. Uji cobanya akan dilakukan selama satu bulan untuk dinilai keefektivitasannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid