Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Golkar Bali, Fadel Muhammad menyatakan, islah adalah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan dualisme di Golkar.
“Saya pikir yang terbaik adalah islah oleh kedua belah pihak. Jadi saya pikir bahwa tidak ada cara lain kecuali islah dan itu adalah jalan keluar terbaik,” kata Fadel, Jakarta, Selasa (16/12). 
Untuk islah, kata Ketua Komisi XI DPR RI itu ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh oleh kedua kubu.
“Untuk islah ada beberapa alternatif. Alternatif itu yang akan dibahas siang ini bagaimana kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan dan kubu Agung Laksono berembuk. Apakah kepengurusan gabungan, atau diadakan munas islah,” katanya.
Ia mengingatkan, untuk menyepakati islah itu, maka harus dicabut pemecatan yang dilakukan oleh kedua kubu.
“Untuk islah harus fair, misal dulu kubu Agung pernah pecat ARB dan sebaliknya, maka harus dihapus dan dipulihkan. Keduanya harus buat kesepakatan baru dan cari pemimpin baru. Kita siang ini akan ketemu guan membicarakan masalah ini. Tokoh senior Golkar seperti Habibie, Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, Muladi akan turun untuk mencari solusi,” kata Fadel.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Golkar Bali, Fadel Muhammad menyatakan, islah adalah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan dualisme di Golkar.
“Saya pikir yang terbaik adalah islah oleh kedua belah pihak. Jadi saya pikir bahwa tidak ada cara lain kecuali islah dan itu adalah jalan keluar terbaik,” kata Fadel, Jakarta, Selasa (16/12). 
Untuk islah, kata Ketua Komisi XI DPR RI itu ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh oleh kedua kubu.
“Untuk islah ada beberapa alternatif. Alternatif itu yang akan dibahas siang ini bagaimana kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan dan kubu Agung Laksono berembuk. Apakah kepengurusan gabungan, atau diadakan munas islah,” katanya.
Ia mengingatkan, untuk menyepakati islah itu, maka harus dicabut pemecatan yang dilakukan oleh kedua kubu.
“Untuk islah harus fair, misal dulu kubu Agung pernah pecat ARB dan sebaliknya, maka harus dihapus dan dipulihkan. Keduanya harus buat kesepakatan baru dan cari pemimpin baru. Kita siang ini akan ketemu guan membicarakan masalah ini. Tokoh senior Golkar seperti Habibie, Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, Muladi akan turun untuk mencari solusi,” kata Fadel.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pascaputusan Menteri Hukum dan HAM tentang dualisme Golkar, kubu Agung Laksono meminta agar Partai Golkar segera melakukan Munas Ulang.
“Saya sarankan agar segera dilakukan Munas diulang. Januari 2015 atau paling lambat Februari 2015,” kata Sekretaris Fraksi Golkar versi Agung Laksono, Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Selasa (16/12).
Untuk pelaksanaan Munas ulang tersebut, sebaiknya panitia seperti OC dan SC yang pernah menjalankan tugasnya di kedua munas (Ancol dan Bali) tidak diikutsertakan lagi pada munas ulangan itu.
“Panitia seperti Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) pernah menjalankan tugas dikedua munas, baik Bali maupun Ancol tidak boleh menjadi panitia lagi pada Munas ulang. Dan harus dicari orang yang benar-benar netral, tidak ada kepentingan dan tidak berpihak kesalah satu kubu. Nama SC dan OC itu diusulkan dalam rapat pleno DPP dan kedua kubu saling mengusulkan nama-nama yang akan menjadi SC dan OC,” kata Mekeng.
Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memutuskan sikap terkait dualisme yang terjadi di Partai Golkar. Kesimpulan yang diumumkan oleh Menteri Yasonna Laoly bahwa penyelesaian dikembalikan kepada kedua Kubu yang berselisih itu.
“Mengembalikan persoalan kepada Partai Golkar, karena kami percaya baik kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol adalah dua bersaudara,” kata Menteri Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (16/8).
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pascaputusan Menteri Hukum dan HAM tentang dualisme Golkar, kubu Agung Laksono meminta agar Partai Golkar segera melakukan Munas Ulang.
“Saya sarankan agar segera dilakukan Munas diulang. Januari 2015 atau paling lambat Februari 2015,” kata Sekretaris Fraksi Golkar versi Agung Laksono, Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Selasa (16/12).
Untuk pelaksanaan Munas ulang tersebut, sebaiknya panitia seperti OC dan SC yang pernah menjalankan tugasnya di kedua munas (Ancol dan Bali) tidak diikutsertakan lagi pada munas ulangan itu.
“Panitia seperti Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) pernah menjalankan tugas dikedua munas, baik Bali maupun Ancol tidak boleh menjadi panitia lagi pada Munas ulang. Dan harus dicari orang yang benar-benar netral, tidak ada kepentingan dan tidak berpihak kesalah satu kubu. Nama SC dan OC itu diusulkan dalam rapat pleno DPP dan kedua kubu saling mengusulkan nama-nama yang akan menjadi SC dan OC,” kata Mekeng.
Kementerian Hukum dan HAM akhirnya memutuskan sikap terkait dualisme yang terjadi di Partai Golkar. Kesimpulan yang diumumkan oleh Menteri Yasonna Laoly bahwa penyelesaian dikembalikan kepada kedua Kubu yang berselisih itu.
“Mengembalikan persoalan kepada Partai Golkar, karena kami percaya baik kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol adalah dua bersaudara,” kata Menteri Yasonna dalam keterangan persnya di Gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (16/8).
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terkait perseteruan dualisme kepengurusan Partai Golkar.
Menurut dia, keputusan anak buah Presiden Jokowi untuk mengembalikan perseteruan itu ke internal partai sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saya kira kalau memang benar Menkumham mengembalikan kepada partai sudah sesuai UU, yaitu mengembalian persoalan internal kepada partai,” kata Fadli kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/12).
Ia berpandangan, memang sudah seharusnya konflik yang terjadi di internal partai harus diselesaikan sendiri, yakni melalui mahkamah partai. Sehingga, Menkumham nanti tinggal memproses hasil dari mahkamah tersebut.
“Mahkamah partai yang menyelesaikanya. Yang harus dilihat, adalah hasil mahkamah itu oleh menkumham nantinya dalam mengambil keputusan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang