Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terkait perseteruan dualisme kepengurusan Partai Golkar.
Menurut dia, keputusan anak buah Presiden Jokowi untuk mengembalikan perseteruan itu ke internal partai sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saya kira kalau memang benar Menkumham mengembalikan kepada partai sudah sesuai UU, yaitu mengembalian persoalan internal kepada partai,” kata Fadli kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/12).
Ia berpandangan, memang sudah seharusnya konflik yang terjadi di internal partai harus diselesaikan sendiri, yakni melalui mahkamah partai. Sehingga, Menkumham nanti tinggal memproses hasil dari mahkamah tersebut.
“Mahkamah partai yang menyelesaikanya. Yang harus dilihat, adalah hasil mahkamah itu oleh menkumham nantinya dalam mengambil keputusan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Selasa (16/12) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya tersebut untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Setelah melapor dan keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12.45 WIB, Tedjo mengaku total harta yang dilaporkan ke komisi yang dikomandoi Abraham Samad itu mencapai Rp 7,5 miliar rupiah.
“Rp 7,5 miliar tidak ada peningkatan,” klaim Tedjo di gedung KPK, Selasa (16/12).
Tedjo Edhy Purdijanto terakhir menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Komandan Komandan Gugus Keamanan Laut Barat (Guskamlabar) pada 1 Oktober 2002. Harta yang dimiliki oleh Tedjo Edy Purdjianto sebesar Rp478,1 juta pada 2002.
Hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 140 juta di kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Bogor, harta bergerak berupa mobil Toyota Kijang senilai Rp 146 juta, logam mulia, batu mulia dan barang seni dan barang antik sejumlah Rp 1,6 juta serta harta bergerak lainnya Rp 30 juta.
Harta Tedjo lainnya adalah berupa giro dan setara kas lainnya Rp 160 juta tanpa utang maupun piutang. Tedjo pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2008-2009 namun tidak ada LHKPN Tedjo pada masa tersebut.
Pada pilpres 2014 Tedjo adalah purnawirawan yang masuk dalam tim sukses pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan posisi sebagai Dewan Pengarah. Tedjo menamatkan pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 21 tahun 1975 dan bertugas di berbagai kapal perang. 
Tedjo merupakan menteri Kabinet Kerja ke 19 yang telah melaporkan LHKPN, menteri terakhir yang melaporkan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis (4/12).
Berikut daftar menteri yang telah melaporkan LHKPN:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan;2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar;3. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir;4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan; 5. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono;6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah AAGN Puspayoga.7. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi;8. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Kesehatan Nila Moeloek;9. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil;10. Menteri Pariwisata Arief Yahya;11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman;12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi;13. Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto;14. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo;15. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti;17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago;18. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.19. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Selasa (16/12) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya tersebut untuk menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Setelah melapor dan keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12.45 WIB, Tedjo mengaku total harta yang dilaporkan ke komisi yang dikomandoi Abraham Samad itu mencapai Rp 7,5 miliar rupiah.
“Rp 7,5 miliar tidak ada peningkatan,” klaim Tedjo di gedung KPK, Selasa (16/12).
Tedjo Edhy Purdijanto terakhir menyampaikan LHKPN saat menjabat sebagai Komandan Komandan Gugus Keamanan Laut Barat (Guskamlabar) pada 1 Oktober 2002. Harta yang dimiliki oleh Tedjo Edy Purdjianto sebesar Rp478,1 juta pada 2002.
Hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 140 juta di kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Bogor, harta bergerak berupa mobil Toyota Kijang senilai Rp 146 juta, logam mulia, batu mulia dan barang seni dan barang antik sejumlah Rp 1,6 juta serta harta bergerak lainnya Rp 30 juta.
Harta Tedjo lainnya adalah berupa giro dan setara kas lainnya Rp 160 juta tanpa utang maupun piutang. Tedjo pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2008-2009 namun tidak ada LHKPN Tedjo pada masa tersebut.
Pada pilpres 2014 Tedjo adalah purnawirawan yang masuk dalam tim sukses pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan posisi sebagai Dewan Pengarah. Tedjo menamatkan pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 21 tahun 1975 dan bertugas di berbagai kapal perang. 
Tedjo merupakan menteri Kabinet Kerja ke 19 yang telah melaporkan LHKPN, menteri terakhir yang melaporkan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis (4/12).
Berikut daftar menteri yang telah melaporkan LHKPN:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan;2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar;3. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir;4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan; 5. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono;6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah AAGN Puspayoga.7. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi;8. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro; Menteri Kesehatan Nila Moeloek;9. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil;10. Menteri Pariwisata Arief Yahya;11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman;12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi;13. Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto;14. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo;15. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti;17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago;18. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.19. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu