Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI akan merenovasi Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue utama untuk cabang olahraga sepak bola di gelaran Asian games 2018.
“GBK tetap direnovasi, tetap dipakai (Asian Games 2018),” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Ratiyono, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (22/12).
Selain GBK, untuk Asian games Pemprov DKI juga akan menggeber persiapan pembangunan Stadion Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) di Jakarta Utara. Targetnya, venue selesai sebelum batas waktu tahun 2017.
Namun, ditemui di Balaikota, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni justru mengaku pesimis Stadion BMW bisa selesai tepat waktu. Dan bisa digunakan di perhelatan Asian Games. 
“Kayaknya enggak mungkin pakai (Stadion) BMW. Tapi kita sambil jalan persiapkan BMW,” ujar Sylviana, di Balai Kota, Senin (22/12).
Ketika ditanya anggaran renovasi GBK, Sylviana mengaku tidak tahu pasti. Karena beberapa venue berada di bawah pengelolaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Tidak semua (venue) ada di bawah kita. Cuma perbaikan venue-venue  yang ada di bawah tanggung jawab DKI saja. Itu juga cuma ada rehab berat dan total yang ada hanya Velodrome saja. Lainnya di Kemenpora,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dewan Olimpiade Asia atau OCA (Olympic Council of Asia) menilai DKI Jakarta tetap bisa melanjutkan persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. 
Pernyataan disampaikan pihak OCA, usai mendengar paparan Pemprov DKI  mengenai kesiapan sebagai tuan rumah Asian Games, di Balaikota DKI, pagi tadi. 
Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengatakan Pemprov DKI dipersilahkan terus bersiap diri. 
“Mereka (OCA) oke-oke saja,” ujar dia, di Balai Kota, Senin (22/12).
Dalam pemaparannya, DKI janji selesaikan renovasi venue dan sarana pendukung. Seperti infrastruktur jalan dan transportasi tepat waktu. “Seperti Light Rail Transit (LRT) selesai tepat pada waktunya. Venue-venue bisa selesai.”
Kata Sylviana, ada beberapa venue di Jakarta yang perlu renovasi total. Tapi ada juga yang hanya perlu perbaikan saja. Mengingat venue di Jakarta rata-rata sudah standar internasional. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ancaman yang dilayangkan Pemprov DKI untuk menarik retribusi bagi pemasangan gardu listrik baru di wilayah DKI mulai 2015, menuai tanggapan dari petinggi Perusahaan Listrik Negara (PLN).
General Manager PT PLN Hariyanto mengatakan penarikan retribusi bagi pendirian gardu yang akan mulai diberlakukan di tahun 2015, tidak bisa dibenarkan.
“Karena listrik itu kan bagian dari infrastruktur sebuah kota,” ujar dia, saat dimintai konfirmasi mengenai pemutusan aliran listrik di sejumlah gedung instansi Pemprov DKI karena persoalan tunggakan tagihan, Senin (22/12).
Kalau ancaman penarikan retribusi benar-benar diberlakukan oleh Pemprov DKI, kata Hariyanto, justru nanti bakal masyarakat sebagai pengguna listrik yang bakal terkena dampaknya. 
“Ya kalau praktiknya seperti itu dengan membebani retribusi ke aset PLN, ya pasti bebannya lari ke masyarakat,” tambahnya.
Dijelaskan dia, antara Pemprov DKI dan PLN itu saling membutuhkan. Tetapi harus disikapi beberapa hal yang menjadi kewajiban masing-masing pihak.
Ancaman penarikan retribusi sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia mengatakan itu lantaran kesal dengan pemutusan aliran listrik ke sejumlah gedung instansi Pemprov DKI karena menunggak pembayaran tagihan.
“Kalau dia (PLN) memohon sama saya dia mau pasang gardu untuk kepentingan umum ya saya akan tarik uang. Kantor walikota dan puskesmas aja yang untuk kepentingan umum mereka berani cabut tanpa ada toleransi,” ujar Heru, di Balai Kota, Senin (22/12).
Sejumlah gedung instansi Pemprov DKI diputus aliran listriknya oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak tanggal 20 Desember 2014 lalu.  
Antara lain Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Walikota Jakarta Utara, Kantor Dinas Pariwisata dan sebuah puskesmas. Penyebabnya, menunggak pembayaran tagihan listrik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak akan beri keringanan ke Pemprov DKI untuk penyelesaian pembayaran tunggakan tagihan listrik di beberapa  kantor dan gedung instansi. 
General Manager PT PLN Hariyanto, mengatakan hal itu terkait dengan laporan tutup tahun PLN di 31 Desember 2014 mendatang.
Dia bahkan mengaku heran dengan adanya tunggakan Pemprov DKI, padahal punya anggaran besar di APBD 2014. 
Seperti menyindir rendahnya serapan anggaran DKI di 2014, Hariyanto mengatakan lebih baik pembayaran tunggakan listrik diambil dari sisa anggaran DKI yang cukup besar. 
“Kan penyerapannya (APBD DKI 2014) hanya 30 persen saja. Jadi sayang kalau meluncur ke tahun depan kemudian membebani anggaran tahun depan,” ujarnya, ketika dihubungi, Senin (22/12).
PLN, kata dia, akan terus melakukan pendekatan dengan Pemprov DKI untuk menghimbau agar tunggakan segera dilunasi. 
“Ya kita mohon bantuan karena uang mereka kan banyak yang belum terpakai. Berikan saja ke PLN karena memang tagihan itu harus dibayarkan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengeluhkan sikap PLN yang dianggapnya semena-mena.
Yakni memutus aliran listrik di kantor milik Pemprov seperti contohnya Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Tak hanya itu, PLN juga memutus aliran listrik di rumah-rumah pompa dan puskesmas di Jakarta.
Dia pun mengeluhkan karena tidak ada toleransi sedikitpun dari pihak PLN mengenai masalah tersebut. “Sekda sudah kirim surat ke Dirut meminta keringanan tetapi gak ditanggapi,” ujarnya di Balai Kota, Senin (22/12).
Kalau ada toleransi, Heru pun bisa memberikan jaminan kalau Januari tahun 2015 mendatang tunggakan itu bisa dibayarkan. “Kan bisa dibuat percepatan pembayaran. Jangan seenaknya kalau 20 Desember kalau telat bayar akan dicabut. Jangan arogan deh,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: