Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar versi munas Bali Bambang Soesatyo, kecewa dengan sikap yang diambil oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengembalikan keputusan permohonan untuk diselesaikan oleh internal Partai.
“Saya sudah menduga Menkumham akan mengambil posisi itu, dan kami sangat menyesalkannya,” kata pria yang akrab disapa Bamoset itu kepada Aktual.co melalui pesan singkat, Rabu (16/12).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu, jika memang Kemenkumham akhirnya akan mengambil sikap seperti ini, seharusnya Menteri Yasonna menolak permohonan yang diajukan oleh kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.
“Dengan kejernihan dan mengambil posisi independen, Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak merespons, apalagi menerima serta mempertimbangkan, semua dan apa pun bentuk dokumen yang diserahkan,” ujar Bamsoet.
Dengan sikap demikian yang diambil oleh Menkumham, Bamsoet menuding, pemerintah khususnya Kemenkumham telah bermain api karena menurut Bamoset, itu artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik.
“Padahal, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjaga jarak dengan Parpol yang sedang diselimuti masalah internal,” ujar dia.
Oleh karena itu, menurut Bamsoet Kemenkumham harus menetapkan hasil munas Bali sebagai kepengurusan yang sah. “Artinya Kemenkumham harus menetapkan hasil munas Golkar Bali sebagai munas yang mengikuti aturan organisasi dan UU No.2/2008 yg disempurnakan dengan UU No.2/2011 tentang Partai Politik,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar versi munas Bali Bambang Soesatyo, kecewa dengan sikap yang diambil oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengembalikan keputusan permohonan untuk diselesaikan oleh internal Partai.
“Saya sudah menduga Menkumham akan mengambil posisi itu, dan kami sangat menyesalkannya,” kata pria yang akrab disapa Bamoset itu kepada Aktual.co melalui pesan singkat, Rabu (16/12).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu, jika memang Kemenkumham akhirnya akan mengambil sikap seperti ini, seharusnya Menteri Yasonna menolak permohonan yang diajukan oleh kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.
“Dengan kejernihan dan mengambil posisi independen, Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak merespons, apalagi menerima serta mempertimbangkan, semua dan apa pun bentuk dokumen yang diserahkan,” ujar Bamsoet.
Dengan sikap demikian yang diambil oleh Menkumham, Bamsoet menuding, pemerintah khususnya Kemenkumham telah bermain api karena menurut Bamoset, itu artinya pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik.
“Padahal, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjaga jarak dengan Parpol yang sedang diselimuti masalah internal,” ujar dia.
Oleh karena itu, menurut Bamsoet Kemenkumham harus menetapkan hasil munas Bali sebagai kepengurusan yang sah. “Artinya Kemenkumham harus menetapkan hasil munas Golkar Bali sebagai munas yang mengikuti aturan organisasi dan UU No.2/2008 yg disempurnakan dengan UU No.2/2011 tentang Partai Politik,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Dokter Dharma Putra memperkirakan, meningkatnya pengguna narkoba di Kalimantan Selatan seiring ramainya perusahaan pertambangan batu bara di provinsi tersebut.

“Sepengetahuan saya, meningkatnya pengguna narkoba di daerah kita seiring dengan ramainya perusahaan pertambangan batu bara (bara) di provinsi kita ini,” ujarnya saat berkunjung ke DPRD Kalsel, Selasa (16/12).

Namun mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel itu tidak bersedia berbicara lebih jauh mengenai peningkatan pengguna narkoba dalam kaitan ramainya pertambangan batu bara tersebut.

“Saya tak mau berasumsi atau menduga-duga penyebab peningkatan pengguna narkoba dalam kaitan dengan ramainya pertambangan batu bara itu. Silakan kawan-kawan wartawan investigasi,” katanya.

Mengenai pengguna narkoba yang mengalami/menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel itu, dia menyatakan, cenderung meningkat.

Tapi lagi-lagi dia tak bersedia merinci, kecuali menyebutkan, pengguna narkoba yang menjalani rehabitasi dan rawat inap di RSJ Sambang Lihum saat ini ada 14 orang.

Ia membantah, kalau ada yang mengatakan pengguna narkoba yang rawat inap di RSJ Sambang Lihum bisa keluar atau berkeliaran di luar. “Karena kami juga melakukan pengawasan yang ketet terhadap mereka,” katanya.

“Terkecuali mereka atau pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi dengan sistem rawat jalan. Itupun tetap dalam pemantauan kami,” lanjutnya.

Ia mengimbau, bagi keluarga yang kebetulan ada di antaranya ketergantungan narkoba agar membawanya ke RSJ Sambang Lihum guna rehabilitasi. “Tidak usah malu, kalau memang keluarga mau baik secara utuh,” imbaunya.

“Karena pada dasar tak ada penyakit yang tidak bisa kita obati, hanya saja kalau yang belum bisa itu karena kita belum menemukan cara dan obat yang betul-betul efektif,” tuturnya.

“Begitu pula mereka yang ketergantungan narkoba, insya Allah masih bisa kita rehabilitasi/sembuhkan. Namun penyembuhannya secara perlahan dan harus mau bersabar,” demikian Dharma Putra.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Dokter Dharma Putra memperkirakan, meningkatnya pengguna narkoba di Kalimantan Selatan seiring ramainya perusahaan pertambangan batu bara di provinsi tersebut.

“Sepengetahuan saya, meningkatnya pengguna narkoba di daerah kita seiring dengan ramainya perusahaan pertambangan batu bara (bara) di provinsi kita ini,” ujarnya saat berkunjung ke DPRD Kalsel, Selasa (16/12).

Namun mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel itu tidak bersedia berbicara lebih jauh mengenai peningkatan pengguna narkoba dalam kaitan ramainya pertambangan batu bara tersebut.

“Saya tak mau berasumsi atau menduga-duga penyebab peningkatan pengguna narkoba dalam kaitan dengan ramainya pertambangan batu bara itu. Silakan kawan-kawan wartawan investigasi,” katanya.

Mengenai pengguna narkoba yang mengalami/menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel itu, dia menyatakan, cenderung meningkat.

Tapi lagi-lagi dia tak bersedia merinci, kecuali menyebutkan, pengguna narkoba yang menjalani rehabitasi dan rawat inap di RSJ Sambang Lihum saat ini ada 14 orang.

Ia membantah, kalau ada yang mengatakan pengguna narkoba yang rawat inap di RSJ Sambang Lihum bisa keluar atau berkeliaran di luar. “Karena kami juga melakukan pengawasan yang ketet terhadap mereka,” katanya.

“Terkecuali mereka atau pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi dengan sistem rawat jalan. Itupun tetap dalam pemantauan kami,” lanjutnya.

Ia mengimbau, bagi keluarga yang kebetulan ada di antaranya ketergantungan narkoba agar membawanya ke RSJ Sambang Lihum guna rehabilitasi. “Tidak usah malu, kalau memang keluarga mau baik secara utuh,” imbaunya.

“Karena pada dasar tak ada penyakit yang tidak bisa kita obati, hanya saja kalau yang belum bisa itu karena kita belum menemukan cara dan obat yang betul-betul efektif,” tuturnya.

“Begitu pula mereka yang ketergantungan narkoba, insya Allah masih bisa kita rehabilitasi/sembuhkan. Namun penyembuhannya secara perlahan dan harus mau bersabar,” demikian Dharma Putra.

Artikel ini ditulis oleh: