Jakarta, Aktual.co — Pertarungan untuk memperebutkan Demokrat I sudah dimulai. Mantan Sekjen Demokrat. Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, I Gede Pasek Suardika siap menantang dan berkompetisi untuk melawan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasek beralasan, dirinya ikut berkompetisi melawan SBY karena ingin menghidupkan demokrasi di partai berlambang Mercy tersebut.
“Saya maju sebagai calon ketua umum Demokrat karena melihat kondisi ada upaya aklamasi yang dilakukan oleh SBY, cara-cara ini tidak demokratis. Saya bukan menantang SBY, tapi saya ikut berkompetisi agar demokrasi di Demokrat tidak mati,” kata Pasek di Jakarta, Selasa (16/12).
Alasan lainnya, sambung Pasek, dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Demokrat karena tidak ingin Demokrat dikuasai oleh satu keluarga.
“Saya maju atas desakan teman-teman yang ingin lahirkan Demokrat untuk maju, berjuangan. Demokrat milik semua dan semua miliki Demokrat, tidak dimonopoli oleh satu keluarga, kesan itu harus dihilangkan sebagai partai keluarga, tapi partai dengan semangat kekeluargaaan,” kata Pasek.
Ia mencontohkan, cara-cara yang tidak demokratis yang dilakukan oleh SBY adalah dengan mengumpulkan para Ketua DPD I Demokrat di Cikeas. Para Ketua DPD itu diminta untuk mendukung SBY dan ditandatangani diatas materai.
“SBY sudah calon kuat, jadi tidak perlu menggalang upaya agar Kongres bisa aklamasi, tidak memonopoli panitia, tidak perlu ada pernyataan dengan materai segala. Katanya, siapapun lawan SBY, SBY pasti menang,” kata Pasek.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pertarungan untuk memperebutkan Demokrat I sudah dimulai. Mantan Sekjen Demokrat. Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, I Gede Pasek Suardika siap menantang dan berkompetisi untuk melawan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasek beralasan, dirinya ikut berkompetisi melawan SBY karena ingin menghidupkan demokrasi di partai berlambang Mercy tersebut.
“Saya maju sebagai calon ketua umum Demokrat karena melihat kondisi ada upaya aklamasi yang dilakukan oleh SBY, cara-cara ini tidak demokratis. Saya bukan menantang SBY, tapi saya ikut berkompetisi agar demokrasi di Demokrat tidak mati,” kata Pasek di Jakarta, Selasa (16/12).
Alasan lainnya, sambung Pasek, dirinya maju sebagai calon Ketua Umum Demokrat karena tidak ingin Demokrat dikuasai oleh satu keluarga.
“Saya maju atas desakan teman-teman yang ingin lahirkan Demokrat untuk maju, berjuangan. Demokrat milik semua dan semua miliki Demokrat, tidak dimonopoli oleh satu keluarga, kesan itu harus dihilangkan sebagai partai keluarga, tapi partai dengan semangat kekeluargaaan,” kata Pasek.
Ia mencontohkan, cara-cara yang tidak demokratis yang dilakukan oleh SBY adalah dengan mengumpulkan para Ketua DPD I Demokrat di Cikeas. Para Ketua DPD itu diminta untuk mendukung SBY dan ditandatangani diatas materai.
“SBY sudah calon kuat, jadi tidak perlu menggalang upaya agar Kongres bisa aklamasi, tidak memonopoli panitia, tidak perlu ada pernyataan dengan materai segala. Katanya, siapapun lawan SBY, SBY pasti menang,” kata Pasek.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan, fakta-fakta yang ada dalam persidangan Gulat Manurung akan diinventarisir sebagai keperluan alat bukti lanjutan dalam kasus dugaan tindak pidana suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014. 
Dalam sidang Gulat Manurung, nama bekas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan disebut memberi centang tanda persetujuan terhadap sebagian kawasan hutan menjadi bukan hutan yang diajukan Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun. 
Zulkarnain berujar, untuk saat ini belum ada fakta persidangan yang bisa diambil, mengingat masih dalam sidang perdana, Gulat sendiri belum memberikan di bawah sumpah.
“Nanti kalau Gulat sudah memberikan keterangan, akan diinventarisir keterangannya. Kita akan terus memonitor persidangan tersebut,” kata Zulkarnain ketika dihubungi, Selasa (16/12). 
Dia mengaku masih terlalu dini membuat kesimpulan berdasarkan apa yang ada pada sidang perdana. Menurut dia, dakwaan yang dibacakan masih memerlukan pembuktian dalam serangkaian persidangan yang akan berjalan ke depan. 
“Ya kita tunggu saja. Kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa.”
Untuk diketahui, Zulkifli Hasan sudah dua kali menjalani pemeriksaan di KPK terkait jabatannya di era pemerintahan lalu sebagai Menteri Kehutanan. Pada pemeriksaan pertama, Selasa (11/11), dia menjalani pemeriksaan selama 9 jam terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Kwee Cahyadi Kumala.
Sehari kemudian, Rabu (12/11), dia kembali diperiksa KPK terkait dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau dengan tersangka Gubernur non-aktif Annas Maamun yang melibatkan Gulat Manurung. Untuk dua kasus tersebut Zulkifli dimintai keterangannya sebagai saksi.
Nama Zulkifli juga sempat disebut langsung oleh Annas Maamun yang mengatakan bahwa Zulkifli semestinya mengetahui perihal pengajuan alih fungsi hutan yang ada di Kuansing, Riau. 
Menurut dia, urusan alih fungsi tersebut memang harus langsung dengan Menteri Kehutanan saat itu. “Ya menteri harusnya tahu,” ujar Annas saat ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, di Gedung KPK, Selasa (18/11).
Annas pun mengaku bahwa sebelumnya sempat mendapat pernyataan dari Zulkifli terkait urusan perizinan kehutanan. Dimana Zulkifli menawarkan akan membantu jika ada persoalan perizinan kehutanan di Riau. 
Janji tersebut dilontarkan Zulkifli dalam acara perayaan hari ulang tahun Provinsi Riau. Saat itu Zulkifli hadir untuk mengisi acara perayaan tersebut dan sempat menyampaikan pidatonya. “Dia datang karena mengantarkan izin. Dalam acara di Riau dia juga berpidato, kalau ada tanah rakyat yang masih status hutan, majukan kepada saya,” ungkap Annas saat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu