Yogyakarta, Aktual.co — Peneliti sekaligus pembuat alat sistem peringatan dini bencana longsor UGM, Teuku Faisal Fathani mengaku pernah memasang alat deteksi longsor di beberapa wilayah kecamatan di sekitar Banjarnegara pada tahun 2007.
Namun sayangnya alat tersebut batal di pasang di Kecamatan Karangkobar yang saat itu dianggap masuk peringkat pertama sebagai daerah beresiko tinggi. Tim UGM sendiri saat itu bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meneliti kerentanan longsor di Banjarnegara. 
“Waktu itu kami siap pasang alat deteksi dini longsor di sana (Kec Karangkobar), tetapi ada persoalan sosial sehingga gagal terwujud. Dan sebaliknya alat tersebut dipasang di Pagentan. Andai saja alat itu jadi dipasang di sana, mungkin lain cerita,” kata dia di UGM, Senin (15/12).
Menurut Faisal alat pendeteksi longsor UGM tersebut dapat memberi peringatan dini lewat bunyi sirine 4 jam sebelum kejadian. Dengan alat peringatan dini tersebut diharapkan dapat memberitahu warga sehingga mmeminimalisir korban jiwa.
“Alat sitem peringatan dini longsor buatan UGM ini, saat ini sudah dipasang di 12 provinsi di Indonesia. Bahkan telah dipakai di beberapa negara seperti Myanmar, Kroasia dan Vietnam,” katanya. 
Untuk kedepannya pemerintah perlu untuk menerapkan teknologi sistem peringatan dini deteksi bencana longsor untuk menghindari kejadian serupa terulang setiap tahun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Sebanyak tujuh pejabat Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (15/12).
Ketujuh pejabat tersebut adalah, Rastim Bondar, Lander Parhusip, keduanya mantan Kepala Kanpora Tapteng, Oslo Habeahan selaku bendahara pengeluaran, Imam Mahadi Panggabean selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Yanti Nilasari Hasibuan, Gaul Sitompul dan Parlaungan Simarmata, masing-masing sebagai panitia pemeriksa barang.
Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sibolga yang dibacakan Rambani Halawa, ketujuh pejabat itu didakwa melakukan tindak korupsi pengadaan alat-alat olahraga fiktif Tahun Anggaran (TA) 2011 yang merugikan negara senilai Rp146,9 juta.
Kanpora Tapteng pada TA 2011 melakukan pengadaan alat-alat olahraga untuk sejumlah sekolah di Tapteng, diantaranya bola volley, net dan bola kaki. Alat-alat olahraga itu dibeli dari Toko Siba Sport. Namun, ternyata toko tersebut tidak menerima pembayaran sebagaimana disebutkan dalam sejumlah dokumen, seperti kwitansi pembayaran dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para terdakwa.
“Alat-alat olahraga itu tidak pernah dibeli dari Toko Siba Sport. Tandatangan dan stempel yang tertera di kwitansi pembayaran juga bukan milik Toko Siba Sport,” kata dia.
Meski pengadaan alat-alat olahraga itu tidak pernah dilakukan, namun para terdakwa dengan perannya masing-masing mencairkan dana sebesar Rp146,9 juta dari anggaran yang diterima Kanpora dari APBD Tapteng.
Pencairan dana tersebut dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Artikel ini ditulis oleh:

Medan, Aktual.co — Sebanyak tujuh pejabat Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (15/12).
Ketujuh pejabat tersebut adalah, Rastim Bondar, Lander Parhusip, keduanya mantan Kepala Kanpora Tapteng, Oslo Habeahan selaku bendahara pengeluaran, Imam Mahadi Panggabean selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Yanti Nilasari Hasibuan, Gaul Sitompul dan Parlaungan Simarmata, masing-masing sebagai panitia pemeriksa barang.
Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sibolga yang dibacakan Rambani Halawa, ketujuh pejabat itu didakwa melakukan tindak korupsi pengadaan alat-alat olahraga fiktif Tahun Anggaran (TA) 2011 yang merugikan negara senilai Rp146,9 juta.
Kanpora Tapteng pada TA 2011 melakukan pengadaan alat-alat olahraga untuk sejumlah sekolah di Tapteng, diantaranya bola volley, net dan bola kaki. Alat-alat olahraga itu dibeli dari Toko Siba Sport. Namun, ternyata toko tersebut tidak menerima pembayaran sebagaimana disebutkan dalam sejumlah dokumen, seperti kwitansi pembayaran dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para terdakwa.
“Alat-alat olahraga itu tidak pernah dibeli dari Toko Siba Sport. Tandatangan dan stempel yang tertera di kwitansi pembayaran juga bukan milik Toko Siba Sport,” kata dia.
Meski pengadaan alat-alat olahraga itu tidak pernah dilakukan, namun para terdakwa dengan perannya masing-masing mencairkan dana sebesar Rp146,9 juta dari anggaran yang diterima Kanpora dari APBD Tapteng.
Pencairan dana tersebut dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Artikel ini ditulis oleh: