Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, mengatakan sehubungan dengan hasil survei Cyrus Network yang dipaparkan hari ini. Dimana hasilnya menunjukkan dukungan terhadap Jokowi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan jauh mengungguli Megawati Soekarnoputri hanya sebatas politik survei semata.
Disampaikan dia, Jokowi tidak akan terpancing dengan isu yang mulai dihembuskan melalui Cyrus. 
“Saya tidak yakin Jokowi berusaha mengambil alih PDIP lewat survey Cyrus yang dimiliki oleh Menteri Jokowi, Andrinof Chaniago. Saya lihat Andrinof (hanya) berupaya untuk mencari muka dihadapan Jokowi,” katanya saat dihubungi, Senin (15/12).
Ia menduga adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja membenturkan Jokowi dengan PDIP dan Megawati. Namun tidak menutup kemungkinan, orang dibalik layar itu merupakan orang yang mengobok-obok elit partai di Koalisi Merah Putih seperti PPP dan Golkar. 
“Bisa saja setelah berhasil memecah belah PPP dan Partai Golkar, orang-orang yang melakukannya berupaya untuk membenturkan Jokowi dengan PDIP dan Megawati. Saya kira Jokowi, PDIP dan Megawati harus berhati-hati dan pasang kuda-kuda untuk tidak mau diadu domba,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Keputusan pemerintahan Jokowi-JK untuk menghapus 10 lembaga semi pemerintah didukung oleh DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pengurangan itu bisa mengurangi beban anggaran negara dan memaksimalkan peran lembaga inti yang ada.
“Lembaga semi negara ini jumahnya dikurangi bahkan semua dihapus karena harusnya institusi inti yang berperan, bukan semi negara kadang-kadang tidak bekoordinasi. Kalau itu bisa dikurangi banyak cost negara yang balik,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/12).
Pun demikian, sambung Fahri menyarankan agar Jokowi melakukan kajian mendalam untuk penghapusan lembaga sejenis. Kajian itu terlebih soal alih peran lembaga yang dihapus tersebut.
“Ada lembaga itu yang tiba-tiba dibentuk kaya NGO saja, maka itu diperlukan kajian, itu bisa ditempelkan ke kementerian yang terkait, tidak perlu buat dengan SK Presiden karena itu nambah cost. Saya kira itu lebih dari 10 (yang bisa dihapus). Harus ada kajian, jangan ada kekosongan negara karena penghapusan itu,” ucap dia.
Ia pun mencontohkan salah satu lembaga yang memang perlu dihapus, yaitu Komisi Hukum Nasional (KHN). Menurutnya, lembaga tersebut sudah terwakili dengan adanya penasehat hukum presiden.
“Penasehat presiden ada Menkumham, Jaksa Agung, tempelkan saja, dan itu supaya kita berhemat. Saya setuju dengan Pak Jokowi, tapi kaji lagi,” pungkas wakil Sekjen PKS itu.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi pada tanggal 4 Desember 2014 yang lalu telah menandatangani  Peraturan Presiden (PP) Nomor 176 tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural. Hal itu dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Berikut 10 lembaga yang sudah dibubarkan tersebut:1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;3. Dewan Buku Nasional;4. Komisi Hukum Nasional;5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;10. Dewan Gula Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Keputusan pemerintahan Jokowi-JK untuk menghapus 10 lembaga semi pemerintah didukung oleh DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pengurangan itu bisa mengurangi beban anggaran negara dan memaksimalkan peran lembaga inti yang ada.
“Lembaga semi negara ini jumahnya dikurangi bahkan semua dihapus karena harusnya institusi inti yang berperan, bukan semi negara kadang-kadang tidak bekoordinasi. Kalau itu bisa dikurangi banyak cost negara yang balik,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/12).
Pun demikian, sambung Fahri menyarankan agar Jokowi melakukan kajian mendalam untuk penghapusan lembaga sejenis. Kajian itu terlebih soal alih peran lembaga yang dihapus tersebut.
“Ada lembaga itu yang tiba-tiba dibentuk kaya NGO saja, maka itu diperlukan kajian, itu bisa ditempelkan ke kementerian yang terkait, tidak perlu buat dengan SK Presiden karena itu nambah cost. Saya kira itu lebih dari 10 (yang bisa dihapus). Harus ada kajian, jangan ada kekosongan negara karena penghapusan itu,” ucap dia.
Ia pun mencontohkan salah satu lembaga yang memang perlu dihapus, yaitu Komisi Hukum Nasional (KHN). Menurutnya, lembaga tersebut sudah terwakili dengan adanya penasehat hukum presiden.
“Penasehat presiden ada Menkumham, Jaksa Agung, tempelkan saja, dan itu supaya kita berhemat. Saya setuju dengan Pak Jokowi, tapi kaji lagi,” pungkas wakil Sekjen PKS itu.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi pada tanggal 4 Desember 2014 yang lalu telah menandatangani  Peraturan Presiden (PP) Nomor 176 tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural. Hal itu dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Berikut 10 lembaga yang sudah dibubarkan tersebut:1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;3. Dewan Buku Nasional;4. Komisi Hukum Nasional;5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;10. Dewan Gula Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang