26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40601

Aneh dan Janggal, Tarif Dasar Listrik Naik Namun Subsidi Tetap Tinggi

Jakarta, Aktual.co — Sesuai hasil audit BPK tahun 2013, subsidi listrik murni Pemerintah kepada PLN sebesar Rp79.4 Triliun. Pada tahun 2014, sesuai laporan keuangan PLN, subsidi tersebut naik menjadi Rp83.1 Triliun, sedangkan kesepakatan DPR dengan pemerintah, subsidi Listrilk untuk tahun 2015 turun menjadi Rp68.6 Triliun.

“Walaupun tahun 2015 subsidi listrik turun menjadi Rp68.6 triliun. Namun diprediksi subsidi listrik pada 2015 akan tetap merangkak naik dan berada di atas Rp70 Triliun,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi dalam keterangan kepada Aktual, Senin (15/12).

Hal ini bisa dilihat dari subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp83.1 triliun, dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp34.8 Triliun. Total subsidi diperkirakan sebesar Rp117,9. Begitu juga hasil audit BPK tahun 2013, pembayaran subsidi murni hanya sebesar Rp79.4 triliun, dan PLN tetap minta tambah kepada pemerintah sebesar Rp21.7 trilun dan total subsidi menjadi Rp.101.2 Triliun.

“Penambahaan subsidi memang “aneh Bin Janggal” karena pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni, tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu,” jelasnya.

Menurutnya, subsidi listrik sudah sangat tinggi, ditambah harga tarif listrik naik, tapi PLN masih bisa meminta tambahan anggaran subsidi listrik.

“Untuk membongkar keanehan Bin kejanggalan ini, diperlukan audit investigasi oleh auditor negara untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam internal pengelola uang PLN,” tambahnya.

Penambahaan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN adalah kado  kedua (setelah BBM) awal dari berkuasanya pemerintah Jokowi ini.

“Hebat  memang, prestasi pemerintah Jokowi ini, baru beberapa bulan sudah bisa menaikan BBM, dan akan menaikan tarif dasar listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat. Padahal pemerintah Jokowi wajahnya katanya merakyat  seperti Presiden dan menteri-menteri suka blusukan ke rakyat, tapi kebijakan pemerintah  tidak berpihak atau tidak peduli kepada rakyat seperti mereka sangat anti subsidi banget,” tambahnya.

Makanya, lanjutnya, kalau habis blusukan ke rakyat, baik presiden maupun menteri, jangan lupa mandi biar ” fresh” dan segar biar dapat ide-ide segar yang dapat membela rakyat.

“Kalau blusukan belum mandi, pasti bau. Dan bau itu sama dengan anti rakyat, dan anti rakyat itu, pemerintah yang suka menaikan harga-harga seperti BBM, dan menaikkan tarif dasar listrik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menteri Rini Ingin Jual Gedung Kementerian BUMN

Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama para jajaran eselon I kementeriannya berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Pasalnya, gedung kantor yang berada di Jl.Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat itu dinilai tidak efisien dan terlalu besar.

“Alasannya untuk mengatasi biaya operasional. Bagi kami yang seluruh karyawannya hanya berjumlah sekitar 250 orang terlalu berat untuk mengisi gedung besar yang memiliki 21 lantai ini,” kata Rini saat bincang-bincang bersama wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Maka dari itu, Rini ingin Kementeriannya pindah ke kantor yang lebih kecil atau bahkan  menumpang ke kantor perusahaan plat merah yang sekiranya memungkinkan, agar bisa menghemat.

“Selain itu, di gedung yang saat ini kan AC-nya central, jadi jika kita ingin kerja di malam hari atau di hari libur maka AC satu gedung harus dihidupkan. Tidak bisa hanya AC diruangan yang dipakai saja, itu kan boros,” jelas Rini.

Rini mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Sudah kami sampaikan, beliau mendukung jika tujuan untuk efisiensi. Kan tidak fair jika BUMN kita suruh melakukan efisien sementara Kementeriannya sendiri justru boros,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menteri Rini Ingin Jual Gedung Kementerian BUMN

Jakarta, Aktual.co — Dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama para jajaran eselon I kementeriannya berencana menjual gedung Kementerian BUMN. Pasalnya, gedung kantor yang berada di Jl.Medan Merdeka Selatan 13 Gambir, Jakarta Pusat itu dinilai tidak efisien dan terlalu besar.

“Alasannya untuk mengatasi biaya operasional. Bagi kami yang seluruh karyawannya hanya berjumlah sekitar 250 orang terlalu berat untuk mengisi gedung besar yang memiliki 21 lantai ini,” kata Rini saat bincang-bincang bersama wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Maka dari itu, Rini ingin Kementeriannya pindah ke kantor yang lebih kecil atau bahkan  menumpang ke kantor perusahaan plat merah yang sekiranya memungkinkan, agar bisa menghemat.

“Selain itu, di gedung yang saat ini kan AC-nya central, jadi jika kita ingin kerja di malam hari atau di hari libur maka AC satu gedung harus dihidupkan. Tidak bisa hanya AC diruangan yang dipakai saja, itu kan boros,” jelas Rini.

Rini mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Sudah kami sampaikan, beliau mendukung jika tujuan untuk efisiensi. Kan tidak fair jika BUMN kita suruh melakukan efisien sementara Kementeriannya sendiri justru boros,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kader PDI Perjuangan Ikuti Jokowi

Jakarta, Aktual.co — CEO lembaga riset Cyrus Network Hasan Nasbi menyatakan besarnya dukungan terhadap Joko Widodo sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dibandingkan Megawati Soekarnoputri. 
Besaran dukungan itu didasarkan hasil survei yang digelar Cyrus selama sepekan, 1-7 Desember, pada 122 desa dari 33 propinsi. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden. 
Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pencalonan Megawati Soekarnoputri pada Kongres 2015 sudah bulat. 
“Awal yang mencalonkan, mencetuskan pencalonan Bu Megawati pada Rakernas di Semarang justru Pak Jokowi,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/12).
Saat itu, Megawati terkejut dengan usulan Jokowi. Akan tetapi, ternyata usulan Jokowi disambut peserta Kongres dari pengurus DPD dan DPC se-Indonesia. Kongres, lanjut Masinton, kemudian secara aklamasi mengukuhkan Mega sebagai Ketum PDI Perjuangan. 
Apakah dengan adanya usulan awal dari Jokowi, maka peserta Kongres lantas mengikutinya, Masinton menampiknya.
“Usulan dari Pak Jokowi, kader di bawah di PDIP ngikut semua kekhasan dari PDIP, demokrasi terpimpin,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kader PDI Perjuangan Ikuti Jokowi

Jakarta, Aktual.co — CEO lembaga riset Cyrus Network Hasan Nasbi menyatakan besarnya dukungan terhadap Joko Widodo sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dibandingkan Megawati Soekarnoputri. 
Besaran dukungan itu didasarkan hasil survei yang digelar Cyrus selama sepekan, 1-7 Desember, pada 122 desa dari 33 propinsi. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden. 
Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pencalonan Megawati Soekarnoputri pada Kongres 2015 sudah bulat. 
“Awal yang mencalonkan, mencetuskan pencalonan Bu Megawati pada Rakernas di Semarang justru Pak Jokowi,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/12).
Saat itu, Megawati terkejut dengan usulan Jokowi. Akan tetapi, ternyata usulan Jokowi disambut peserta Kongres dari pengurus DPD dan DPC se-Indonesia. Kongres, lanjut Masinton, kemudian secara aklamasi mengukuhkan Mega sebagai Ketum PDI Perjuangan. 
Apakah dengan adanya usulan awal dari Jokowi, maka peserta Kongres lantas mengikutinya, Masinton menampiknya.
“Usulan dari Pak Jokowi, kader di bawah di PDIP ngikut semua kekhasan dari PDIP, demokrasi terpimpin,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Politisi PDI-P Setuju Kurikulum 2013 Dihentikan, Ini Alasannya

Jakarta, Aktual.co —Kebijakan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Anies Baswedan untuk menghentikan pemberlakuan Kurikulum 2013, menuai pro kontra.
Salah satu yang setuju adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Merry Hotma dari Fraksi PDI-P. Dia punya dua alasan mengapa mendukung dihentikannya kurikulum produk dari Menteri Pendidikan M Nuh itu. 
Pertama, menurutnya di Kurikulum 2013, tanggung jawab materi pendidikan dibebankan seluruhnya ke siswa didik. Sementara guru hanya jadi pendamping.  Dengan pola seperti itu, kata dia, masalah akan timbul saat ujian. 
Yakni jika belum semua murid mempelajari materi yang diujikan,” ucap Merry, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/12).
Banyaknya beban pelajaran di Kurikulum 2013, juga dianggapnya membuat anak didik tidak lagi mengenal dunianya. Akibatnya anak didik tidak bisa tumbuh secara normal dan sehat.
“Bagaimana pun juga anak-anak harus melawati masa-masa atau jenjang pertumbuhannya secara natural,” ujar dia. 
Alasan kedua, ujar dia, banyak dari guru tidak memahami teknis Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kurikulum 2013. Menurutnya, guru lebih memahami dan interaktif menggunakan Kurikulum 2006.
“Dibanding penerapan Kurikulum 2013,” kata Anggota komisi E ini.
Lagipula, kata dia, saat ini Kurikulum 2013 masih dievaluasi Pemrov DKI. Sehingga belum tentu diterima oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dengan berbagai alasan itu, Merry mengaku setuju jika lebih baik digunakan Kurikulum 2006, ketimbang Kurikulum 2013.
“Jangan terlalu memaksakan keadaan. Kalau dipaksakan bisa tidak terkendali dan berantakan,” sambungnya.
 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain