26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40606

150 Jemaah Umroh Terlantar di Bangkok

Jakarta, Aktual.co —Sekitar 150 orang yang tergabung dalam jemaah umroh terlantar di Bangkok, Thailand dan hingga kini belum dapat dipastikan kapan mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, kata KH Hafid Taftazan melalui sambungan telepon kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/12).

Jemaah umroh sebanyak itu, kata KH Hafid Taftazan – yang merupakan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (ASBIHU NU) – diberangkatkan dari Jakarta dan kemudian transit terlebih dahulu di Bangkok.

Ternyata setelah tiba di Bangkok belum diberangkatkan ke Arab Saudi, kata KH Hafid Taftazani dengan nada memelas.

Hafidz yang kini tengah berada di Arab Saudi untuk pengurusan barkot bagi calon jamaah umrah yang hendak diberangkatkan Asbihu pada 17 Desember 2014. Namun ia mengimbau agar umat Muslim untuk tidak memaksakan berangkat umroh pada Desember ini mengingat penerbangan Jakarta-Jeddah kerap penuh.

“Saya menghimbau kepada para calon jamaah umrah agar tidak memaksa harus berangkat umrah pada Desember ini (2014), kan bisa berangkat pada bulan-bulan lain,” ujar Hafidz yang juga Direktur Al Anshar Asbihutama Sejahtera.

Kasus penelantaran jamaah umrah di negeri orang tentu merusak citra bangsa Indonesia. Diharapkan setelah kejadian ini tidak ada lagi penipuan seperti ini dengan berkedok ibadah dan pihak berwajib diharapkan segera turun tangan, katanya tanpa menyebut biro perjalan yang menelantarkan jemaah tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada dalam memilih biro perjalan. Sebab, seperti disebutkannya, ada travel umrah memberangkatkan jamaah lebih dari 50 orang tetapi sewa kamar hotelnya hanya dua kamar.

“Jadi, kamar hanya untuk menyimpan koper dan mandi,” katanya prihatin.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

SKK Migas: 32 Blok Habis Kontrak 2015-2024

Jakarta, Aktual.co —  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sebanyak 32 blok produksi minyak dan gas bumi akan habis kontraknya dalam periode 10 tahun ke depan atau 2015-2024.

“Secara akumulasi, produksi 32 blok tersebut mencakup 72,5 persen dari produksi migas nasional. Keputusan pengelolaan lanjut blok produksi yang akan berakhir itu harus disegerakan untuk menghindari penurunan produksi,” kata Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Haposan Napitupulu di Jakarta, Senin (15/12).

Menurut dia, pada 2015, kontrak blok yang berakhir ada satu yakni Gebang dengan operator JOB Pertamina-EMP. Produksi blok tersebut mencakup 0,004 persen dari produksi nasional.

Pada 2016, tidak terdapat blok habis kontrak. Lalu, pada 2017, empat blok habis kontrak yakni ONWJ (Pertamina), Attaka (Inpex), Lematang (Medco), dan Mahakam (Total) dengan persentase produksi terhadap nasional menjadi 12,2 persen.

Tahun berikutnya, terdapat delapan blok dengan akumulasi produksi 22,9 persen. Kedelapan blok tersebut adalah Blok B (Exxon), East Kalimantan (Chevron), NSO Extension (Exxon), Ogan Komering (JOB Pertamina-Talisman), South East Sumatera (CNOOC), Tengah (Total), Tuban (JOB Pertamina-PetroChina East) dan Sanga-Sanga (Vico).

Selanjutnya pada 2019, ada empat blok habis yakni Pendopo Raja (JOB Pertamina-Golden Spike), Seram (Citic Resourses), Jambi Merang (JOB Pertamina-Talisman) dan Bula (Kalrez).

Total akumulasi produksi blok habis sampai 2019 sebesar 23,7 persen. Untuk 2020, terdapat lima blok yakni Brantas (Lapindo Brantas), Jambi B (Conoco), Kepala Burung (PetroChina), Makassar Strait (Chevron), dan Salawati (JOB Pertamina-PetroChina) dengan akumulasi produksi 25,8 persen.

Sedangkan pada 2021, tiga blok habis kontrak yakni Rokan (Chevron), Selat Panjang (Petro Selat), dan Bentu Segat (EMP). Untuk 2022, terdapat empat blok yakni Coastal Plain Pekanbaru (BOB Bumi Siak Pusaka), Sengkang (Energi Equity), Tarakan (Medco), dan Tungkal (MontD’Or Oil) dengan akumulasi produksi 67,5 persen.

Pada 2023, tiga blok produksi habis kontrak yakni Rimau (Medco), Koridor (Conoco), dan Jabung (PetroChina) dengan total 72,5 persen. Untuk 2024, tidak terdapat blok habis kontrak. Dari 32 blok tersebut, pemerintah sudah memutus kontrak dua blok yakni Gebang dan ONWJ. Blok Gebang diputuskan dikelola EMP dan ONWJ dilanjutkan Pertamina.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

SKK Migas: 32 Blok Habis Kontrak 2015-2024

Jakarta, Aktual.co —  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sebanyak 32 blok produksi minyak dan gas bumi akan habis kontraknya dalam periode 10 tahun ke depan atau 2015-2024.

“Secara akumulasi, produksi 32 blok tersebut mencakup 72,5 persen dari produksi migas nasional. Keputusan pengelolaan lanjut blok produksi yang akan berakhir itu harus disegerakan untuk menghindari penurunan produksi,” kata Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Haposan Napitupulu di Jakarta, Senin (15/12).

Menurut dia, pada 2015, kontrak blok yang berakhir ada satu yakni Gebang dengan operator JOB Pertamina-EMP. Produksi blok tersebut mencakup 0,004 persen dari produksi nasional.

Pada 2016, tidak terdapat blok habis kontrak. Lalu, pada 2017, empat blok habis kontrak yakni ONWJ (Pertamina), Attaka (Inpex), Lematang (Medco), dan Mahakam (Total) dengan persentase produksi terhadap nasional menjadi 12,2 persen.

Tahun berikutnya, terdapat delapan blok dengan akumulasi produksi 22,9 persen. Kedelapan blok tersebut adalah Blok B (Exxon), East Kalimantan (Chevron), NSO Extension (Exxon), Ogan Komering (JOB Pertamina-Talisman), South East Sumatera (CNOOC), Tengah (Total), Tuban (JOB Pertamina-PetroChina East) dan Sanga-Sanga (Vico).

Selanjutnya pada 2019, ada empat blok habis yakni Pendopo Raja (JOB Pertamina-Golden Spike), Seram (Citic Resourses), Jambi Merang (JOB Pertamina-Talisman) dan Bula (Kalrez).

Total akumulasi produksi blok habis sampai 2019 sebesar 23,7 persen. Untuk 2020, terdapat lima blok yakni Brantas (Lapindo Brantas), Jambi B (Conoco), Kepala Burung (PetroChina), Makassar Strait (Chevron), dan Salawati (JOB Pertamina-PetroChina) dengan akumulasi produksi 25,8 persen.

Sedangkan pada 2021, tiga blok habis kontrak yakni Rokan (Chevron), Selat Panjang (Petro Selat), dan Bentu Segat (EMP). Untuk 2022, terdapat empat blok yakni Coastal Plain Pekanbaru (BOB Bumi Siak Pusaka), Sengkang (Energi Equity), Tarakan (Medco), dan Tungkal (MontD’Or Oil) dengan akumulasi produksi 67,5 persen.

Pada 2023, tiga blok produksi habis kontrak yakni Rimau (Medco), Koridor (Conoco), dan Jabung (PetroChina) dengan total 72,5 persen. Untuk 2024, tidak terdapat blok habis kontrak. Dari 32 blok tersebut, pemerintah sudah memutus kontrak dua blok yakni Gebang dan ONWJ. Blok Gebang diputuskan dikelola EMP dan ONWJ dilanjutkan Pertamina.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bappenas: Butuh Rp10 Triliun Tambah Listrik Kalimantan 1.000 MW

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan kebutuhan pembiayaan untuk membangun tiga atau empat pembangkit listrik dengan total 1000 megawatt di Kalimantan membutuhkan dana Rp10 triliun.

“Untuk kebutuhan tiga atau empat pembangkit yang bisa menambah paling tidak sekitar 1000 MW, kita butuh Rp10 triliun,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago setelah berdiskusi dengan para kepala daerah di Pulau Kalimantan melalui video telekonferensi di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12).

Menurut Andrinof, setidaknya butuh pembangunan empat pembangkit listrik baru di Kalimantan dengan kapasitas masing-masing 200 atau 300 MW.

Andrinof mengatakan karena pemenuhan kebutuhan listrik merupakan target dan prioritas pemerintah untuk regional Kalimantan, pemerintah akan mengakomodir biaya pembangunannya, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk Kalimantan, kita tetapkan prioritasnya di energi,” kata dia.

Pembangunan tiga hingga empat pembangkit listrik ini, kata Andrinof kira-kira membutuhkan waktu hingga 2016-2017. Sumber daya yang digunakan pembangkit listrik ini berasal dari hasil pertambangan batu bara dan juga gas.

Andrinof menjelaskan proyek pembangunan pembangkit listrik ini diprioritaskan karena pemerintah juga ingin membangun kawasan industri di Kalimantan. Saat ini, kata dia, kebutuhan listrik untuk rumah tangga di Kalimantan saja masih tidak terpenuhi. Padahal, pemerintah menargetkan membangun kawasan industri baru di Kalimantan, yang tentu saja membutuhkan lebih banyak pasokan listrik.

“Maka dari itu, target awal kita ingin membuat Kalimantan surplus listrik,” ujarnya.

Bappenas akan menyiapkan desain perencanaan pembangunan pembangkit listrik yang akan selesai pada 6 bulan ke depan.

Menurut Andrinof, pemerintah juga akan mengarahkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar kebutuhan listrik di Kalimantan diprioritaskan. Hal tersebut juga, kata Andrinof, menjadi koreksi buat PLN, karena selama ini menurut dia, perusahaan plat merah ini lebih sering mengutamakan kepentingan bisnis dalam menjual listrik, akibatnya penyediaan listrik tidak merata.

“Jawa dan Sumatera saja yang dipenuhi, mentang-mentang pembelinya banyak. Pola pikir BUMN yang seperti ini harus diubah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bappenas: Butuh Rp10 Triliun Tambah Listrik Kalimantan 1.000 MW

Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan kebutuhan pembiayaan untuk membangun tiga atau empat pembangkit listrik dengan total 1000 megawatt di Kalimantan membutuhkan dana Rp10 triliun.

“Untuk kebutuhan tiga atau empat pembangkit yang bisa menambah paling tidak sekitar 1000 MW, kita butuh Rp10 triliun,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago setelah berdiskusi dengan para kepala daerah di Pulau Kalimantan melalui video telekonferensi di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12).

Menurut Andrinof, setidaknya butuh pembangunan empat pembangkit listrik baru di Kalimantan dengan kapasitas masing-masing 200 atau 300 MW.

Andrinof mengatakan karena pemenuhan kebutuhan listrik merupakan target dan prioritas pemerintah untuk regional Kalimantan, pemerintah akan mengakomodir biaya pembangunannya, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk Kalimantan, kita tetapkan prioritasnya di energi,” kata dia.

Pembangunan tiga hingga empat pembangkit listrik ini, kata Andrinof kira-kira membutuhkan waktu hingga 2016-2017. Sumber daya yang digunakan pembangkit listrik ini berasal dari hasil pertambangan batu bara dan juga gas.

Andrinof menjelaskan proyek pembangunan pembangkit listrik ini diprioritaskan karena pemerintah juga ingin membangun kawasan industri di Kalimantan. Saat ini, kata dia, kebutuhan listrik untuk rumah tangga di Kalimantan saja masih tidak terpenuhi. Padahal, pemerintah menargetkan membangun kawasan industri baru di Kalimantan, yang tentu saja membutuhkan lebih banyak pasokan listrik.

“Maka dari itu, target awal kita ingin membuat Kalimantan surplus listrik,” ujarnya.

Bappenas akan menyiapkan desain perencanaan pembangunan pembangkit listrik yang akan selesai pada 6 bulan ke depan.

Menurut Andrinof, pemerintah juga akan mengarahkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar kebutuhan listrik di Kalimantan diprioritaskan. Hal tersebut juga, kata Andrinof, menjadi koreksi buat PLN, karena selama ini menurut dia, perusahaan plat merah ini lebih sering mengutamakan kepentingan bisnis dalam menjual listrik, akibatnya penyediaan listrik tidak merata.

“Jawa dan Sumatera saja yang dipenuhi, mentang-mentang pembelinya banyak. Pola pikir BUMN yang seperti ini harus diubah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PT Transjakarta Bakal Bangun Fasilitas Toilet di Sejumlah Halte

Jakarta, Aktual.co —Untuk memberikan rasa nyaman kepada sejumlah calon penumpang yang menggunakan jasa transjakarta, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana melengkapi sejumlah halte bus Transjakarta dengan fasilitas toilet mulai 2015.
Hal tersebut diutarakan  Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih di Jakarta, Senin (15/12).
“Untuk tahun depan, kami berencana untuk menambahkan fasilitas toilet di sejumlah halte bus Transjakarta demi kenyamanan penumpang,” katanya.
Menurut dia, penambahan fasilitas tersebut seiring dengan program pembenahan halte bus Transjakarta yang saat ini tengah dilaksanakan, salah satunya yakni perluasan halte.
“Jadi, selain perluasan halte yang saat ini tengah kami lakukan, kami juga mau menambahkan fasilitas yang bisa membuat para penumpang lebih nyaman,” ujar Antonius.
Dia menuturkan konsep halte transjakarta sebelumnya masih kurang memberikan rasa nyaman kepada penumpang, terlebih ukurannya yang tergolong cukup sempit.
“Halte Transjakarta yang model lama memang kurang nyaman untuk penumpang karena sempit sehingga sirkulasi udaranya berjalan lambat. Selain itu, tidak ada toilet. Inilah yang mau kita benahi,” tutur Antonius.
Dia mengungkapkan konsep halte bus Transjakarta sebelumnya mencontoh Bogota (Kolombia). Akan tetapi, ternyata tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta.
“Konsep yang di Bogota tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta karena ada perbedaan cuaca. Kalau di Kolombia udaranya dingin, sehingga tidak ada masalah kalau haltenya sempijn,” ungkap Antonius.
Dia menambahkan saat ini terdapat beberapa halte Transjakarta yang telah diperluas, antara lain Halte Karet, Halte Polda Metro serta Halte Juanda. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain