Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya batal memeriksa Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat, Senin (15/12). Melalui pengacaranya, Meidyatama meminta agar pemeriksaannya ditunda.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengaku, telah menerima surat penundaan pemeriksaan Meidyatama sebagai tersangka. 
“Suratnya datang hari ini,” kata dia di Mapolda Metro Jaya.
Rikwanto mengatakan, alasan itu karena yang bersangkutan memiliki banyak keperluan. “Pemeriksaan ditunda. Baru diperiksa tanggal 7 Januari 2015 nanti.”
Menurut dia, kepolisian tidak keberatan dengan penundaan tersebut. “Penyidik tidak masalah dengan penundaan ini,” kata dia. 
Meidyatama dilaporkan oleh Korps Mubaligh Jakarta akibat karikatur yang dimuat harian Jakarta Post, pada 3 Juli 2014 lalu. Karikatur tersebut memuat tulisan “Lailahailallah” berdampingan dengan gambar tengkorak bajak laut.
Menurut Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMH Edy Mulyadi karikatur tersebut menghina agama Islam. Edy pun melaporkan hal tersebut dengan pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Meidyatama telah menjadi tersangka dalam kasus ini. 
Rikwanto menjelaskan awalnya kasus dugaan pelecehan agama dalam karikatur yang dimuat di Jakarta Post ini ditangani Mabes Polri. Namun perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Alasannya, karena terjadi di wilayah Polda,” kata Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Metro Jaya batal memeriksa Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat, Senin (15/12). Melalui pengacaranya, Meidyatama meminta agar pemeriksaannya ditunda.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengaku, telah menerima surat penundaan pemeriksaan Meidyatama sebagai tersangka. 
“Suratnya datang hari ini,” kata dia di Mapolda Metro Jaya.
Rikwanto mengatakan, alasan itu karena yang bersangkutan memiliki banyak keperluan. “Pemeriksaan ditunda. Baru diperiksa tanggal 7 Januari 2015 nanti.”
Menurut dia, kepolisian tidak keberatan dengan penundaan tersebut. “Penyidik tidak masalah dengan penundaan ini,” kata dia. 
Meidyatama dilaporkan oleh Korps Mubaligh Jakarta akibat karikatur yang dimuat harian Jakarta Post, pada 3 Juli 2014 lalu. Karikatur tersebut memuat tulisan “Lailahailallah” berdampingan dengan gambar tengkorak bajak laut.
Menurut Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMH Edy Mulyadi karikatur tersebut menghina agama Islam. Edy pun melaporkan hal tersebut dengan pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Meidyatama telah menjadi tersangka dalam kasus ini. 
Rikwanto menjelaskan awalnya kasus dugaan pelecehan agama dalam karikatur yang dimuat di Jakarta Post ini ditangani Mabes Polri. Namun perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Alasannya, karena terjadi di wilayah Polda,” kata Rikwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan privatisasi PT Pertamina terus menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Mantan Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lampau yang membuat bangsa Indonesia menjadi tidak berdaulat lagi dan telanjang.
“Privatisasi industri strategis seperti Pertamina, jangan mengulangi lagi kesalahan masa lampau, privatisasi PGN dan Indosat sebelum tahun 2004 yang membuat bangsa kita menjadi tidak berdaulat lagi dan telanjang,” kata dia, di Jakarta, Senin (15/12).
Menurut dia, bila Pertamina diprivatisasi, maka hal itu harus di pertanyaan motif sesungguhnya pemerintahan sekarang. Dikatakan dia, Pertamina berbeda dengan BUMN Semen, sebab mengelola subsidi terbesar di negara ini, sekaligus menyumbang 50% dari total deviden ke negara dari seluruh BUMN.
“Sebaiknya jangan (diprivatisasi), karena BUMN Pertamina masih ada PSO nya (Public service Obligation) yaitu dalam penyaluran subsidi, lagi pula bila dilihat dari keperluan modal, Pertamina mudah mendapatkan tambahan modal tanpa perlu melego sahamnya ke publik, karen omzet nya yang besar bisa Rp3 triliun/harinya,” tandas pria yang terpilih kembali sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan privatisasi PT Pertamina terus menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Mantan Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lampau yang membuat bangsa Indonesia menjadi tidak berdaulat lagi dan telanjang.
“Privatisasi industri strategis seperti Pertamina, jangan mengulangi lagi kesalahan masa lampau, privatisasi PGN dan Indosat sebelum tahun 2004 yang membuat bangsa kita menjadi tidak berdaulat lagi dan telanjang,” kata dia, di Jakarta, Senin (15/12).
Menurut dia, bila Pertamina diprivatisasi, maka hal itu harus di pertanyaan motif sesungguhnya pemerintahan sekarang. Dikatakan dia, Pertamina berbeda dengan BUMN Semen, sebab mengelola subsidi terbesar di negara ini, sekaligus menyumbang 50% dari total deviden ke negara dari seluruh BUMN.
“Sebaiknya jangan (diprivatisasi), karena BUMN Pertamina masih ada PSO nya (Public service Obligation) yaitu dalam penyaluran subsidi, lagi pula bila dilihat dari keperluan modal, Pertamina mudah mendapatkan tambahan modal tanpa perlu melego sahamnya ke publik, karen omzet nya yang besar bisa Rp3 triliun/harinya,” tandas pria yang terpilih kembali sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang