Jakarta, Aktual.co — Penyuap Gubernur non-aktif Provinsi Riau Annas Maamun, Gulat Mendali Emas Manurung, Senin (15/12) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Dalam persidengan, Gulat Manurung didakwa memberikan suap kepada Annas Maamun terkait pengurusan revisi alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Memberi sesuatu yaitu uang yang seluruhnya berjumlah USD 166,100 kepada penyelenggara negara Annas Maamun,” kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Kresno Anto Wibowo saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Jaksa menyebut, perbuatan terdakwa yang memberikan uang kepada Annas Maamun dinilai bertentangan dengan jabatan Annas sebagai Gubernur Riau waktu itu.
Anas selalu Gubernur memasukkan areal kebun Sawit milik terdakwa di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektar dan badan sinembah di Kabupaten Rokan Hilir sesuai 1.214 hektar kedalam surat revisi usulan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Perbuatan Gulat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tanggal 21 September 2014 Annas pergi ke Jakarta dalam rangka urusan dinas sekaligus memantau perkembangan surat usulan revisi di Kementerian Hutanan.
22 September Anas menghubungi terdakwa dan meminta uang Rp 2.900.000.000,00 terkait pengurusan usulan revisi perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.
Namun, terdakwa hanya mampu menyiapkan uang sejumlah USD 166,100 atau setara dengan 2.000.000.000,00 yang diperoleh dari Edison Marudut Marsadauli sebesar 1.500.000.000,00 dan uang Rp500.000.000 milik terdakwa sendiri.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Keduanya yakni, Annas Maamun dan Gulat Manurung.
Annas dan Gulat diamankan dalam operasi tangkap tangan di perumahan mewah Kompleks Grand Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/09).
Dalam OTT itu diketahui, Annas disangka menerima suap senilai Rp2 miliar dari Gulat berkaitan dengan proses alih fungsi hutan. Barang bukti yang berhasil disita dalam OTT meliputi 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta.
Selain dugaan suap alih fungsi lahan, duit tersebut juga diduga merupakan bagian dari ijon proyek-proyek lainnya di Provinsi Riau.
Sebagai pihak penerima suap, Annas disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementar Gulat sebagai pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan PT PLN sebesar Rp 23,9 miliar yang dilakukan Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji. 
Saat ini, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan segera menentukan sikap atas penyelidikan kasus tersebut. “Tentu, secepatnya akan ditentukan sikap status penyelidikan kasus dugaan penggunaan uang milik PLN tersebut,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Sarjono Turin saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (15/12).
Saat disinggung apakah status Nur Pamudji akan ditingkatkan menjadi tersangka karena menggunakan uang perusahaan untuk menjamin terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman?, Turin pun memjawab diplomatis.
“Pada prinsipnya, siapa pun selama didukung, minimal dua alat bukti, maka ditingkatkan statusnya (tersangka). Untuk penentuan itu ada prosedurnya, dalam bentuk gelar perkara. Tunggu saja.”
Sebelumnya, Nur Pamudji diketahui telah diperiksa penyidik terkait penggunaan uang perusahaan senilai Rp 23,9 miliar sebagai uang penjamin terhadap terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman.
Uang tersebut digelontorkan agar status tahanan terpidana Ermawan diubah menjadi tahanan kota. Namun karena alih status tahanan tersebut, kini jaksa kesulitan mengeksekusi Ermawan sesuai perintah Pengadilan Tinggi Medan yang menghukumnya dengan penjara 8 tahun serta denda Rp 100 juta subsider 8 tahun. Pasalnya Ermawan justru kabur dan menjadi buron.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan PT PLN sebesar Rp 23,9 miliar yang dilakukan Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji. 
Saat ini, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan segera menentukan sikap atas penyelidikan kasus tersebut. “Tentu, secepatnya akan ditentukan sikap status penyelidikan kasus dugaan penggunaan uang milik PLN tersebut,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Sarjono Turin saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (15/12).
Saat disinggung apakah status Nur Pamudji akan ditingkatkan menjadi tersangka karena menggunakan uang perusahaan untuk menjamin terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman?, Turin pun memjawab diplomatis.
“Pada prinsipnya, siapa pun selama didukung, minimal dua alat bukti, maka ditingkatkan statusnya (tersangka). Untuk penentuan itu ada prosedurnya, dalam bentuk gelar perkara. Tunggu saja.”
Sebelumnya, Nur Pamudji diketahui telah diperiksa penyidik terkait penggunaan uang perusahaan senilai Rp 23,9 miliar sebagai uang penjamin terhadap terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) sektor Belawan, Ermawan Arief Budiman.
Uang tersebut digelontorkan agar status tahanan terpidana Ermawan diubah menjadi tahanan kota. Namun karena alih status tahanan tersebut, kini jaksa kesulitan mengeksekusi Ermawan sesuai perintah Pengadilan Tinggi Medan yang menghukumnya dengan penjara 8 tahun serta denda Rp 100 juta subsider 8 tahun. Pasalnya Ermawan justru kabur dan menjadi buron.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengatakan jika pihaknya akan segera memberikan bantuan terhadap para korban tanah longsor, di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng).
Demikian disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto kepada wartawan, di Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (15/12).
“Berkaitan situasi banjarnegara, pimpinan juga akan langsung ke sana melihat hal apa yang perlu bantuan dan evaluasi secepatnya,” kata dia.
Pun demikian, sambung dia, pimpinan DPR sudah meminta kepada anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) dari Jawaa Tengah untuk merespon terlebih dahulu.
“Saya sudah minta anggota DPR dari Dapil Jateng untuk segera meninjau langsung melihat keadan disana,” ucapnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya kapan pimpinan akan ke lokasi bencana? Setya mengatakan jika hari ini dirinya mengumpulkan pimpinan untuk melakukan rapat terkait keberangkatan ke Banjarnegara.
“Hari ini kita sudah undang semua, rapat evaluasi dan segera memberangkatkan pimpinan ke Banjar negara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang