27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40636

Pimpinan DPR Akan Tinjau Bencana Longsor di Banjarnegara

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengatakan jika pihaknya akan segera memberikan bantuan terhadap para korban tanah longsor, di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng).
Demikian disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto kepada wartawan, di Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (15/12).
“Berkaitan situasi banjarnegara, pimpinan juga akan langsung ke sana melihat hal apa yang perlu bantuan dan evaluasi secepatnya,” kata dia.
Pun demikian, sambung dia, pimpinan DPR sudah meminta kepada anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) dari Jawaa Tengah untuk merespon terlebih dahulu.
“Saya sudah minta anggota DPR dari Dapil Jateng untuk segera meninjau langsung melihat keadan disana,” ucapnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya kapan pimpinan akan ke lokasi bencana? Setya mengatakan jika hari ini dirinya mengumpulkan pimpinan untuk melakukan rapat terkait keberangkatan ke Banjarnegara.
“Hari ini kita sudah undang semua, rapat evaluasi dan segera memberangkatkan pimpinan ke Banjar negara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kota Tangerang Jadi Tuan Rumah Pertemuan Walikota Dunia

Jakarta, Aktual.co — Kota Tangerang didaulat sebagai tuan rumah Program “Review Committee Meeting Cities Development Initiatives for Asia ( RCM CDIA) pada tanggal 15 – 16 Desember 2014 yang dihadiri wali kota dari berbagai negara.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Senin (15/12), mengatakan pertemuan itu adalah salah satu mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan teknis yang diberikan CDIA.
“Selain itu juga akan dilakukan pembahasan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi yang diikuti oleh pengambilan keputusan CDIA,” katanya.
Dengan dipilihnya Kota Tangerang sebagai penyelenggara rapat ini tentunya tak lepas dari komitmen Pemkot dalam mewujudkan kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Melalui program-program pembangunan, seperti “LIVE City”, Tangerang bersolek, berkebun, mendirikan Bank Sampah, dan sebagainya.
“Selain itu, pemaparan Wali Kota dalam Forum Pemimpin Asia Pasifik di Filipina beberapa waktu lalu turut menarik para delegasi CDIA untuk melihat secara langsung potret Kota Tangerang,” ujarnya.
Arief juga menegaskan bila rapat di Kota Tangerang ini adalah untuk yang pertama kalinya dan kedua kalinya setelah di Jerman pada 19 – 20 Maret 2014 “Apalagi di tahun 2013, Kota Tangerang yang telah mendapatkan bantuan teknis dari CDIA berkaitan dengan pengelolaan sampah (PFS Solid Waste Management), kepercayaan ini harus dibarengi dengan keseriusan kita dalam membangun kota ini,” tuturnya.
Wali Kota berharap kerja sama Pemkot Tangerang dengan CDIA ke depannya dapat dikembangkan di bidang-bidang yang lain.
Karena selain digelarnya rapat para delegasi CDIA rencananya akan turut melihat beberapa lokasi, seperti ke TPA Rawa Kucing, Kunciran, Benteng Heritage, Rumah Burung Pasar Lama dan sebagainya.
Selanjutnya, memberikan bantuan kepada Kota Tangerang dalam perencanaan pembangunan kota. Mulai dari masalah kemacetan, sampah serta rencana pengembangan kota lainnya atau urban development planning.
Dengan kedatangan 23 delegasi dari Jerman, Australia, Austria, Swiss, Singapura, Filipina serta New Zealand ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan adil terhadap peningkatan kondisi lingkungan dan kehidupan untuk semua di kota-kota di Asia. Tak terkecuali di Kota Tangerang.
“Mari kita sukseskan acara dan momen yang baik ini untuk menjadikan Kota Tangerang yang semakin hidup di masa yang akan datang,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kota Tangerang Jadi Tuan Rumah Pertemuan Walikota Dunia

Jakarta, Aktual.co — Kota Tangerang didaulat sebagai tuan rumah Program “Review Committee Meeting Cities Development Initiatives for Asia ( RCM CDIA) pada tanggal 15 – 16 Desember 2014 yang dihadiri wali kota dari berbagai negara.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Senin (15/12), mengatakan pertemuan itu adalah salah satu mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan teknis yang diberikan CDIA.
“Selain itu juga akan dilakukan pembahasan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi yang diikuti oleh pengambilan keputusan CDIA,” katanya.
Dengan dipilihnya Kota Tangerang sebagai penyelenggara rapat ini tentunya tak lepas dari komitmen Pemkot dalam mewujudkan kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Melalui program-program pembangunan, seperti “LIVE City”, Tangerang bersolek, berkebun, mendirikan Bank Sampah, dan sebagainya.
“Selain itu, pemaparan Wali Kota dalam Forum Pemimpin Asia Pasifik di Filipina beberapa waktu lalu turut menarik para delegasi CDIA untuk melihat secara langsung potret Kota Tangerang,” ujarnya.
Arief juga menegaskan bila rapat di Kota Tangerang ini adalah untuk yang pertama kalinya dan kedua kalinya setelah di Jerman pada 19 – 20 Maret 2014 “Apalagi di tahun 2013, Kota Tangerang yang telah mendapatkan bantuan teknis dari CDIA berkaitan dengan pengelolaan sampah (PFS Solid Waste Management), kepercayaan ini harus dibarengi dengan keseriusan kita dalam membangun kota ini,” tuturnya.
Wali Kota berharap kerja sama Pemkot Tangerang dengan CDIA ke depannya dapat dikembangkan di bidang-bidang yang lain.
Karena selain digelarnya rapat para delegasi CDIA rencananya akan turut melihat beberapa lokasi, seperti ke TPA Rawa Kucing, Kunciran, Benteng Heritage, Rumah Burung Pasar Lama dan sebagainya.
Selanjutnya, memberikan bantuan kepada Kota Tangerang dalam perencanaan pembangunan kota. Mulai dari masalah kemacetan, sampah serta rencana pengembangan kota lainnya atau urban development planning.
Dengan kedatangan 23 delegasi dari Jerman, Australia, Austria, Swiss, Singapura, Filipina serta New Zealand ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan adil terhadap peningkatan kondisi lingkungan dan kehidupan untuk semua di kota-kota di Asia. Tak terkecuali di Kota Tangerang.
“Mari kita sukseskan acara dan momen yang baik ini untuk menjadikan Kota Tangerang yang semakin hidup di masa yang akan datang,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Peneliti: Perkotaan dan Pedesaan Rasakan Tekanan Ekonomi

Jakarta, Aktual.co —  Peneliti Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Prof Euis Sunarti, MS mengatakan, keluarga yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan sama-sama merasakan tekanan ekonomi serta mempengaruhi kesejahteraan.

Prof Euis Sunarti, MS mengatakan, pihaknya melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis perbedaan tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif tipologi perdesaan dan perkotaan.

“Hasil analisis ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan tekanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang tinggal di wilayah perdesaan dan perkotaan,” kata kepada wartawan, Senin (15/12)

Ia menjelaskan, keluarga adalah institusi sosial terkecil, institusi utama dan pertama dalam pembangunan karakter sumber daya manusia Indonesia. Terdapat berbagai masalah jika dilakukan kajian tentang keluarga.

“Salah satunya adalah kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Dikatakannya, peningkatan kesejahteraan keluarga masih harus dilakukan di Indonesia, mengingat data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2011, terdapat 43,87 persen keluarga terkategori prasejahtera dan keluarga sejahtera (KS) 1, atau keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Berbagai penelitian, lanjutnya, masih harus dikembangkan guna memperkaya data yang dapat mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selain tidak ada perbedaan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat perdesaan dan perkotaan. Begitu juga, tidak ada pengaruh antara tipologi wilayah di mana keluarga tinggal terhadap kesejahteraan keluarga objektif,” katanya.

Menurutnya, tidak berbedanya pemenuhan kesejahteraan objektif di wilayah perdesaan dan perkotaan, diduga karena tidak terdapat perbedaan signifikan fasilitas dan infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan untuk memenuhi ukuran kesejahteraan yang digunakan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terdapat dua kategori pengukuran kesejahteraan yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Kesejahteraan subjektif memfokuskan pada persepsi kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan kesejahteraan objektif menekankan pada kebutuhan dasar menurut standar kecukupan normatif.

Sementara itu, yang dimaksud wilayah perdesaan adalah wilayah yang masih memiliki banyak lahan pertanian dan kegiatan utama masyarakatnya di sektor pertanian. Sedangkan wilayah perkotaan memiliki lahan pertanian relatif sedikit, dan warganya bermata pencaharian di bidang non pertanian.

“Tingkat rata-rata kemahalan biaya hidup di wilayah perkotaan dan perdesaan pun tidak berbedah jauh,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam “proceeding-nya hingga batas waktu tertentu, tersedia fasilitas dimana keluarga perkotaan dan perdesaan dapat mengakses pemenuhan kebutuhan keluarga berupa pasar, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan sekolah, selama memiliki sumber daya ekonomi.

Secara kuantitas, lanjutnya, kebutuhan keluarga minimum sudah terpenuhi. Kesejahteraan objektif keluarga dipengaruhi rasio pengeluaran terhadap pendapatan, kehilangan pendapatan yang dialami keluarga dan rasio pendapatan terhadap kebutuhan hidup layak.

Menurutnya, faktor laten terkait karakteristik keluarga yang berpengaruh terhadap kesejahteraan objektif keluarga adalah lama pendidikan suami, hal ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan objektif keluarga.

“Besarnya jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan objektif keluarga,” katanya.

Prof Euis menambahkan, dari penelitian tersebut juga menunjukkan keterlibatan istri dalam mencari nafkah (dual earner family) dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Terdapat juga hal menarik yang perlu dielaborasi yaitu, adanya pengaruh negatif dari penambahan pencari nafkah di keluarga dengan kesejahteraan objektif keluarga.

“Ini menunjukkan keterlibatan istri bekerja dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, karena pendapatan suami semata tidak memenuhi kesejahteraan objektif keluarga,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Peneliti: Perkotaan dan Pedesaan Rasakan Tekanan Ekonomi

Jakarta, Aktual.co —  Peneliti Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Prof Euis Sunarti, MS mengatakan, keluarga yang tinggal di perkotaan dan di perdesaan sama-sama merasakan tekanan ekonomi serta mempengaruhi kesejahteraan.

Prof Euis Sunarti, MS mengatakan, pihaknya melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis perbedaan tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif tipologi perdesaan dan perkotaan.

“Hasil analisis ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan tekanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang tinggal di wilayah perdesaan dan perkotaan,” kata kepada wartawan, Senin (15/12)

Ia menjelaskan, keluarga adalah institusi sosial terkecil, institusi utama dan pertama dalam pembangunan karakter sumber daya manusia Indonesia. Terdapat berbagai masalah jika dilakukan kajian tentang keluarga.

“Salah satunya adalah kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Dikatakannya, peningkatan kesejahteraan keluarga masih harus dilakukan di Indonesia, mengingat data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2011, terdapat 43,87 persen keluarga terkategori prasejahtera dan keluarga sejahtera (KS) 1, atau keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Berbagai penelitian, lanjutnya, masih harus dikembangkan guna memperkaya data yang dapat mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selain tidak ada perbedaan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat perdesaan dan perkotaan. Begitu juga, tidak ada pengaruh antara tipologi wilayah di mana keluarga tinggal terhadap kesejahteraan keluarga objektif,” katanya.

Menurutnya, tidak berbedanya pemenuhan kesejahteraan objektif di wilayah perdesaan dan perkotaan, diduga karena tidak terdapat perbedaan signifikan fasilitas dan infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan untuk memenuhi ukuran kesejahteraan yang digunakan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terdapat dua kategori pengukuran kesejahteraan yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Kesejahteraan subjektif memfokuskan pada persepsi kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan kesejahteraan objektif menekankan pada kebutuhan dasar menurut standar kecukupan normatif.

Sementara itu, yang dimaksud wilayah perdesaan adalah wilayah yang masih memiliki banyak lahan pertanian dan kegiatan utama masyarakatnya di sektor pertanian. Sedangkan wilayah perkotaan memiliki lahan pertanian relatif sedikit, dan warganya bermata pencaharian di bidang non pertanian.

“Tingkat rata-rata kemahalan biaya hidup di wilayah perkotaan dan perdesaan pun tidak berbedah jauh,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam “proceeding-nya hingga batas waktu tertentu, tersedia fasilitas dimana keluarga perkotaan dan perdesaan dapat mengakses pemenuhan kebutuhan keluarga berupa pasar, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan sekolah, selama memiliki sumber daya ekonomi.

Secara kuantitas, lanjutnya, kebutuhan keluarga minimum sudah terpenuhi. Kesejahteraan objektif keluarga dipengaruhi rasio pengeluaran terhadap pendapatan, kehilangan pendapatan yang dialami keluarga dan rasio pendapatan terhadap kebutuhan hidup layak.

Menurutnya, faktor laten terkait karakteristik keluarga yang berpengaruh terhadap kesejahteraan objektif keluarga adalah lama pendidikan suami, hal ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan objektif keluarga.

“Besarnya jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan objektif keluarga,” katanya.

Prof Euis menambahkan, dari penelitian tersebut juga menunjukkan keterlibatan istri dalam mencari nafkah (dual earner family) dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Terdapat juga hal menarik yang perlu dielaborasi yaitu, adanya pengaruh negatif dari penambahan pencari nafkah di keluarga dengan kesejahteraan objektif keluarga.

“Ini menunjukkan keterlibatan istri bekerja dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, karena pendapatan suami semata tidak memenuhi kesejahteraan objektif keluarga,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Korupsi Gas Alam di Gresik, KPK Periksa Presdir PT Media Karya

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur PT Media Karya Sentosa, Sardjono dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura.
“Sardjono diperiksa untuk tersangka ABD (Antonio Bambang Djatmiko),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (15/12).
Antonio adalah Direktur PT MKS yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin (1/12), karena diduga memberikan hadiah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron.
Selain Sardjono, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan direktur PT MKS Achmad Harijanto dan Sunaryo Suhadi, GM unit pengolahan PT MKS Pribadi Wardojo dan mantan direktu utama PD Sumber Daya Abdul Hakim.
KPK pun sudah menggeledah kantor PT MKS di gedung Energi lantai 17 di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-43 pada Senin dan Selasa, 8-9 Desember 2014.
Kaitan Fuad Amin dengan PT MKS dimulai saat Fuad Amin masih menjadi bupati Bangkalan pada periode 2003-2008, yang dilanjutkan pada 2008-2013.
Fuad mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd, di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO).
Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG), karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan.
Namun, sampai sekarang PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad, karena PHE-WMO menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.
Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan, Madura, merupakan tanggung jawab PT MKS yang merupakan pihak pembeli gas alam berdasar perjanjian jual beli gas alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Berdasar PJBG tersebut, PT MKS mendapatkan alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui Pertamina EP (PEP) atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur, Bangkalan, Madura.
Untuk memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerja sama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya. Perjanjian yang mengatur Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerja Sama Pengelolaan Jaringan Pipa antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya ternyata tidak pernah diwujudkan MKS akibatnya, gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur tidak pernah dipasok MKS.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU PEmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.
Tersangka lain adalah Antonio Bambang Djatmiko dan Rauf sebagai pemberi dan perantara yang dikenakan dugaan pasal 5 ayat 1 huruf a, serta pasal 5 ayat 1 huruf b serta pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain