26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40642

BNPB: Ancaman Longsor Menghantui Indonesia Selama 2014

Jakarta, Aktual.co —Bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah harusnya makin menyadarkan kita untuk lebih menaruh perhatian lebih serius dari ancaman longsor.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam pesan elektronik yang diterima aktual.co, Senin (15/12).
“Data sementara kejadian bencana di Indonesia tahun 2014 ada 248 jiwa orang tewas akibat longsor. Jumlah ini hampir dua per tiga dari korban tewas akibat bencana di Indonesia selama 2014,” ujarnya.
Menurutnya bahwa bencana tanah longsor selalu berulang setiap tahunnya di Indonesia. Dari data yang dimiliki oleh BNPB bahwa bencana di Indonesia sekitar 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar bahaya longsor sedang hingga tinggi. Masyarakat terpapar adalah masyarakat beserta perumahan, sistem atau elemen lain yang berada pada zona bahaya dan berujung pada potensi kerugian.
“Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya degradasi lingkungan, dan curah hujan yang makin ekstrem menyebabkan risiko longsor makin tinggi,” katanya.
Sutopo menambahkan, data kejadian longsor memiliki korelasi positif dengan pola hujan, dimana sebagian besar bulan Januari adalah puncak kejadian longsor.
“Wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak bencana longsor. Daerah yang berulang mengalami longsor adalah Kab Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, Grobogan, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Pacitan, Ponorogo, Malang, Jember dan lainnya sering terjadi longsor,” Tambahnya.
Untuk itu sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. Tata ruang benar-benar ditegakkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang intinya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus lingkungan setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kasus Pilkada Tapteng, KPK Periksa Panitera MK Kasianur

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggeber proses penyidikan kasus suap Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah dengan tersangka Bonaran Situmeang karena masa penahanan Bonaran yang semakin singkat. 
Untuk proses pelengkapan berkas, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk. “Saya diperiksa untuk Bonaran saja, kasus Tapteng,” kata Kasianur di KPK, Senin (15/12).
Kasianur tiba di KPK pukul 10.10 WIB dengan membawa berkas di tangannya. Informasi yang didapat, pemeriksaan Kasianur ini seputar proses persidangan di sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di MK.
Dalam kasus ini, Bonaran Situmeang disangka telah menyuap eks Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp 1,8 miliar. Suap diberikan agar Akil yang saat itu menjadi hakim MK bisa memenangkan Bonaran sebagai Bupati Tapanuli Tengah.
Kasus suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah ini terungkap dalam proses penyidikan Akil Mochtar. Saat itu, terungkap bahwa semasa menjabat sebagai hakim MK, Akil telah menerima suap untuk pengurusan lebih dari 10 sengketa Pilkada.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kasus Pilkada Tapteng, KPK Periksa Panitera MK Kasianur

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggeber proses penyidikan kasus suap Pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Tengah dengan tersangka Bonaran Situmeang karena masa penahanan Bonaran yang semakin singkat. 
Untuk proses pelengkapan berkas, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk. “Saya diperiksa untuk Bonaran saja, kasus Tapteng,” kata Kasianur di KPK, Senin (15/12).
Kasianur tiba di KPK pukul 10.10 WIB dengan membawa berkas di tangannya. Informasi yang didapat, pemeriksaan Kasianur ini seputar proses persidangan di sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di MK.
Dalam kasus ini, Bonaran Situmeang disangka telah menyuap eks Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp 1,8 miliar. Suap diberikan agar Akil yang saat itu menjadi hakim MK bisa memenangkan Bonaran sebagai Bupati Tapanuli Tengah.
Kasus suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah ini terungkap dalam proses penyidikan Akil Mochtar. Saat itu, terungkap bahwa semasa menjabat sebagai hakim MK, Akil telah menerima suap untuk pengurusan lebih dari 10 sengketa Pilkada.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Polisi Himbau Masyarakat Untuk Waspada Kriminalitas Jelang Natal

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Bogor Kota Provinsi Jawa Barat mengimbau aparat di wilayah dan masyarakat untuk mewaspadai daerah rawan kriminalitas terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2015.

Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan mengatakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pihak kepolisian selama satu tahun dari 2013 dan 2014, terjadi peningkatan jumlah kasus kriminalitas di Kota Bogor baik yang dilaporkan maupun pengungkapan.

“Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan selalu terjadi peningkatan data kriminalitas dari tahun ke tahun, perlu langkah antisipatif, terutama menjelang natal dan tahun baru. Operasi Lilin dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan ini,” katanya kepada wartawan, Senin (15/12).  
Berdasarkan data dari kepolisian, jumlah tindak pidana (JTP) atau Laporan Polisi (LP) pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.287 kasus. Jumlah ini naik di tahun 2014 mulai dari Januari sampai November sebanyak 1.312 kasus, naik sebanyak 25 kasus atau 1,34 persen.

Sedangkan untuk jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP) atau pengungkapan juga meningkat 39 kasus yakni dari 700 menjadi 739 kasus atau 5,57 persen.

Adapun kasus kriminalitas yang menonjol terjadi di wilayah Kota Bogor seperti pencurian dengan pemberatan pada tahun 2014 terdapat 127 laporan dan 56 yang terungkap.

Kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 20 laporan dan yang terungkap tiga kasus, pencurian kendaraan bermotor roda empat ada 94 kasus, pencurian roda dua 108 kasus, narkoba 142 kasus, dan kriminalitas lainnya seperti pembunuhan dua kasus, penipuan 172 kasus, dan penggelapan 106 kasus.

“Kasus pencurian di rumah kosong cukup banyak terjadi karena ini menyangkut tradisi masyarakat kita pada saat aktivitas liburan meninggalkan rumah tanpa pengawasan,” katanya.

Menurutnya, kerawanan kriminalitas terjadi hampir di setiap wilayah hukum Polsek yang ada di enam kecamatan Kota Bogor, oleh karena itu, jajaran Polres Bogor telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif.

Langkah-langkah tersebut yakni melakukan pemetaan daerah rawan, melibatkan Polmas, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam PAM swakarsa. Mengefektifkan patroli selektif metode dialogis 3 in 1, mengaktifkan kring Serse Polsek dan Polres.

“Dan apabila ada kejadian kita akan membuat tim gabungan untuk mengungkap kasus,” katanya.

AKBP Irsan menambahkan, letak geografis Kota Bogor yang merupakan bagian dari Ibu Kota Negar sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Akan tetapi, berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru 2015, situasi di Kota Bogor sangat relatif kondusif.

“Tolak ukurnya, salah satunya indikator kejahatan yang menonjol tidak adanya teror, akan tetapi bukan berarti diabaikan. Kewaspadaan terus ditingkatkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Polisi Himbau Masyarakat Untuk Waspada Kriminalitas Jelang Natal

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resor Bogor Kota Provinsi Jawa Barat mengimbau aparat di wilayah dan masyarakat untuk mewaspadai daerah rawan kriminalitas terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2015.

Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan mengatakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pihak kepolisian selama satu tahun dari 2013 dan 2014, terjadi peningkatan jumlah kasus kriminalitas di Kota Bogor baik yang dilaporkan maupun pengungkapan.

“Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan selalu terjadi peningkatan data kriminalitas dari tahun ke tahun, perlu langkah antisipatif, terutama menjelang natal dan tahun baru. Operasi Lilin dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan ini,” katanya kepada wartawan, Senin (15/12).  
Berdasarkan data dari kepolisian, jumlah tindak pidana (JTP) atau Laporan Polisi (LP) pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.287 kasus. Jumlah ini naik di tahun 2014 mulai dari Januari sampai November sebanyak 1.312 kasus, naik sebanyak 25 kasus atau 1,34 persen.

Sedangkan untuk jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP) atau pengungkapan juga meningkat 39 kasus yakni dari 700 menjadi 739 kasus atau 5,57 persen.

Adapun kasus kriminalitas yang menonjol terjadi di wilayah Kota Bogor seperti pencurian dengan pemberatan pada tahun 2014 terdapat 127 laporan dan 56 yang terungkap.

Kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 20 laporan dan yang terungkap tiga kasus, pencurian kendaraan bermotor roda empat ada 94 kasus, pencurian roda dua 108 kasus, narkoba 142 kasus, dan kriminalitas lainnya seperti pembunuhan dua kasus, penipuan 172 kasus, dan penggelapan 106 kasus.

“Kasus pencurian di rumah kosong cukup banyak terjadi karena ini menyangkut tradisi masyarakat kita pada saat aktivitas liburan meninggalkan rumah tanpa pengawasan,” katanya.

Menurutnya, kerawanan kriminalitas terjadi hampir di setiap wilayah hukum Polsek yang ada di enam kecamatan Kota Bogor, oleh karena itu, jajaran Polres Bogor telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif.

Langkah-langkah tersebut yakni melakukan pemetaan daerah rawan, melibatkan Polmas, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam PAM swakarsa. Mengefektifkan patroli selektif metode dialogis 3 in 1, mengaktifkan kring Serse Polsek dan Polres.

“Dan apabila ada kejadian kita akan membuat tim gabungan untuk mengungkap kasus,” katanya.

AKBP Irsan menambahkan, letak geografis Kota Bogor yang merupakan bagian dari Ibu Kota Negar sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Akan tetapi, berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru 2015, situasi di Kota Bogor sangat relatif kondusif.

“Tolak ukurnya, salah satunya indikator kejahatan yang menonjol tidak adanya teror, akan tetapi bukan berarti diabaikan. Kewaspadaan terus ditingkatkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PHRI Sultra Tolak Larangan Rapat di Hotel

Jakarta, Aktual.co — Ratusan karyawan dan pemilik hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah pusat yang melarang instansi melakukan rapat di hotel, Senin (15/12).
Aksi damai tersebut dilakukan dengan longmarch dari Alun-alun Kota Kendari menuju kantor Gubernur Sultra, menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua.
Ratusan karyawan dan pemilik hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah pusat yang melarang instansi melakukan rapat di hotel, Senin (15/12).
Aksi damai tersebut dilakukan dengan longmarch dari Alun-alun Kota Kendari menuju kantor Gubernur Sultra, menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua.
Ketua PHRI Sultra Hendra dalam orasinya mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan melarang instansi pemerintah rapat di hotel.
“Kebijakan ini melumpuhkan pendapatan kami di Sultra, karena jujur saja hotel di Sultra belum siap menerima kondisi tersebut,” katanya.
Menurut dia, penghasilan hotel di Sultra hanya dari dua segmen yakni corporate dari perusahaan pertambangan, dan dari pemerintah dengan pemakaian hotel sebagai tempat rapat.
“Saat undang-undang minerba diberlakukan, maka pendapatan kami saat itu sudah terjun bebas. Ditambah sekarang kebijakan larangan rapat di hotel, ini mematikan semua sumber pendapatan kami,” katanya.

“Kebijakan ini melumpuhkan pendapatan kami di Sultra, karena jujur saja hotel di Sultra belum siap menerima kondisi tersebut,” katanya.
Menurut dia, penghasilan hotel di Sultra hanya dari dua segmen yakni corporate dari perusahaan pertambangan, dan dari pemerintah dengan pemakaian hotel sebagai tempat rapat.
“Saat undang-undang minerba diberlakukan, maka pendapatan kami saat itu sudah terjun bebas. Ditambah sekarang kebijakan larangan rapat di hotel, ini mematikan semua sumber pendapatan kami,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain