Penyuap Annas Maamun Jalani Sidang Perdana

15 Desember 2014, 09:51

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan suap dalam pengajuan rivisi alih fungsi hutan pada tahun 2014, di Kementerian Kehutanan, Gulat Medali Emas Manurung (GM), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/12).
Gulat diduga kuat telah melakukan suap kepada pejabat penyelenggara negara yaitu Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun untuk melancarkan tujuannya yaitu mengajukan rivisi alih fungsi hutan.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Keduanya yakni, Annas Maamun dan Gulat Manurung.
Annas dan Gulat diamankan dalam operasi tangkap tangan di perumahan mewah Kompleks Grand Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/09).
Dalam OTT itu diketahui, Annas disangka menerima suap senilai Rp2 miliar dari Gulat berkaitan dengan proses alih fungsi hutan. Barang bukti yang berhasil disita dalam OTT meliputi 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta.
Selain dugaan suap alih fungsi lahan, duit tersebut juga diduga merupakan bagian dari ijon proyek-proyek lainnya di Provinsi Riau.
Sebagai pihak penerima suap, Annas disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementar Gulat sebagai pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Investasi Keuntungan Tinggi, OJK Minta Waspada

15 Desember 2014, 09:41

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan Malang, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dan mencurigai lembaga keuangan yang menawarkan keuntungan investasi sangat tinggi di atas 30 persen.
“Profit tinggi yang ditawarkan lembaga keuangan agar masyarakat mau menginvestasikan dananya, itu patut dicurigai karena tidak menutup kemungkinan itu adalah ‘bodong’. Sebab, profit yang normal saat ini sekitar 7,72 persen atau lebih sedikit, tapi tidak sampai 30 persen,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Kresna di Malang, Senin (15/13).
Terjebak dengan modal sedikit, namun menghasilkan keuntungan yang tinggi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat akhirnya mengadukan kasus seperti itu. Selama 2014, OJK Malang mencatat ada 90 kasus lembaga keuangan yang berhubungan dengan masyarakat dan sebagian besar adalah lembaga keuangan yang menawarkan profit tinggi dengan modal yang murah.
Menurut dia, banyaknya kasus di masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan itu, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah dan mengkhawatirkan, yakni di bawah 30 persen.
Beberapa hal sudah dilakukan OJK untuk mengatasi masalah itu, di antaranya adalah sosialiasi dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, juga sedang melakukan uji coba kurikulum soal OJK bagi pelajar di jenjang SMA, termasuk yang berkaitan dengan literasi keuangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Investasi Keuntungan Tinggi, OJK Minta Waspada

15 Desember 2014, 09:41

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan Malang, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dan mencurigai lembaga keuangan yang menawarkan keuntungan investasi sangat tinggi di atas 30 persen.
“Profit tinggi yang ditawarkan lembaga keuangan agar masyarakat mau menginvestasikan dananya, itu patut dicurigai karena tidak menutup kemungkinan itu adalah ‘bodong’. Sebab, profit yang normal saat ini sekitar 7,72 persen atau lebih sedikit, tapi tidak sampai 30 persen,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Kresna di Malang, Senin (15/13).
Terjebak dengan modal sedikit, namun menghasilkan keuntungan yang tinggi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat akhirnya mengadukan kasus seperti itu. Selama 2014, OJK Malang mencatat ada 90 kasus lembaga keuangan yang berhubungan dengan masyarakat dan sebagian besar adalah lembaga keuangan yang menawarkan profit tinggi dengan modal yang murah.
Menurut dia, banyaknya kasus di masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan itu, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah dan mengkhawatirkan, yakni di bawah 30 persen.
Beberapa hal sudah dilakukan OJK untuk mengatasi masalah itu, di antaranya adalah sosialiasi dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, juga sedang melakukan uji coba kurikulum soal OJK bagi pelajar di jenjang SMA, termasuk yang berkaitan dengan literasi keuangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Dalam Sehari, Rumah Bersubsidi Terjual 374 Unit di Balikpapan

15 Desember 2014, 09:31

Jakarta, Aktual.co — Baru diluncurkan sehari, sebanyak 374 unit rumah dari 1.004 yang dibangun PT Karya Bersama Anugerah (KBA) di Balikpapan sudah laku terjual.

“Sebagian besarnya townhouse atau rumah kota bersubsidi,” kata Jeffry Effendy, General Manager PT KBA, pengembang Rumah Kota Green Valley, ditulis Aktual Senin (15/12).

PT KBA membangun 400 unit rumah kota yang mendapat subsidi dari Pemkot Balikpapan di kawasan seluas 3,3 hektare di Gunung Guntur, Balikpapan Tengah.

Rumah-rumah bersubsidi ada di Blok H, Blok I, Blok J, dan Blok K. Pengembang menyediakan rumah berukuran 31,29 m dan 51,56 m. Rumah-rumah itu, seperti khas rumah kota, tidak memiliki halaman samping, namun langsung berbatasan tembok dengan tetangga.

Rumah kota bersubsidi diperuntukkan bagi warga Balikpapan yang belum memiliki rumah. Karena itu ia mendapat keringanan dalam jumlah uang muka dan cara pembayarannya.

Menurut Effendy, uang muka yang diminta bagi rumah kota di Green Valley adalah 12,5 persen dari harga rumah. Uang muka bisa dicicil selama 15 kali angsuran.

Dengan harga rumah Rp210 juta, besaran uang muka adalah Rp26,25 juta. Bila diangsur 15 kali, maka cicilan uang muka ini Rp1,75 juta per bulan. Cicilan uang muka sudah termasuk masa kredit yang bisa sampai 20 tahun atau 120 bulan.

Selanjutnya, cicilan untuk pokok tak lebih dari Rp1,1 juta per bulan. Fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) diberikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemkot Balikpapan Muhaimin, subsidi yang diberikan pemerintah adalah pembangunan sarana dan prasarana bagi pemukiman baru tersebut. Pemkot membuatkan jalan lingkungan dan menyambungkan listrik hingga ke rumah-rumah.

“Setiap rumah dapat daya 1.300 watt, juga ada trek jogging, taman teras siring, dan fasilitas internet warga,” kata Effendy.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka