Jakarta, Aktual.co —   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dan mencurigai lembaga keuangan yang menawarkan keuntungan investasi sangat tinggi di atas 30 persen.

“Profit tinggi yang ditawarkan lembaga keuangan agar masyarakat mau menginvestasikan dananya, itu patut dicurigai karena tidak menutup kemungkinan itu adalah ‘bodong’. Sebab, profit yang normal saat ini sekitar 7,72 persen atau lebih sedikit, tapi tidak sampai 30 persen,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Kresna di Malang, Senin (15/12).

Karena terjebak dengan modal sedikit, namun menghasilkan keuntungan yang tinggi tersebut, katanya, banyak masyarakat akhirnya mengadukan kasus seperti itu. Selama 2014, OJK Malang mencatat ada 90 kasus lembaga keuangan yang berhubungan dengan masyarakat dan sebagian besar adalah lembaga keuangan yang menawarkan profit tinggi dengan modal yang murah.

Menurut dia, banyaknya kasus di masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan itu, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah dan mengkhawatirkan, yakni di bawah 30 persen.

Rendahnya tingkat literasi keuangan tersebut, lanjut Indra, mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban lembaga keuangan yang nakal. Masyarakat sering terpancing untuk berinvestasi karena memburu keuntungan yang tinggi dan akhirnya tertipu lembaga keuangan itu.

Beberapa hal sudah dilakukan OJK untuk mengatasi masalah itu, di antaranya adalah sosialiasi dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, juga sedang melakukan uji coba kurikulum soal OJK bagi pelajar di jenjang SMA, termasuk yang berkaitan dengan literasi keuangan.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Kepolisian agar memiliki penyidik yang menangani masalah hukum di bidang keuangan,” tegasnya.

Fungsi dan peran OJK sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, melingkupi Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bang (IKNB) dan Lembaga Keuangan Mikro. Dimana pengawasan terhadap layanan jasa keuangan di masyarakat menjadi teropong bagi OJK.

Sementara itu staf OJK Malang, Yan Jimmy Hnedrik, mengemukakan hingga November 2014 OJK menerima 247 pengaduan terkait masalah keuangan. Pengaduan terbanyak dialamatkan kepada perbankan, disusul lembaga keuangan.

“Pengaduan yang masuk ke OJK Malang ini kami laporkan ke pusat dan sudah mendapat penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari 247 pengaduan, sebanyak 63 orang hanya melontarkan pertanyaan agar mereka tidak tersesat dalam berinvestasi pada layanan jasa keuangan dan pertanyaannya terkait strategi dan bagaimana cara berbisnis jasa keuangan,” ujarnya.

Hanya saja, kata Yan, dalam upya menyelesaikan setiap pengaduan, terutama jika sampai pada bantuan hukum, OJK hanya menangani nasabah dengan jumlah dana maksimal Rp500 juta, sedangkan yang di atas Rp500 juta disarankan untuk memakai jasa pengacara. “Untuk pencegahan terhadap agar nasabah tidak sampai tertipu lagi, kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi, perbankan hingga pengetahuan seputar OJK,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dan mencurigai lembaga keuangan yang menawarkan keuntungan investasi sangat tinggi di atas 30 persen.

“Profit tinggi yang ditawarkan lembaga keuangan agar masyarakat mau menginvestasikan dananya, itu patut dicurigai karena tidak menutup kemungkinan itu adalah ‘bodong’. Sebab, profit yang normal saat ini sekitar 7,72 persen atau lebih sedikit, tapi tidak sampai 30 persen,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Kresna di Malang, Senin (15/12).

Karena terjebak dengan modal sedikit, namun menghasilkan keuntungan yang tinggi tersebut, katanya, banyak masyarakat akhirnya mengadukan kasus seperti itu. Selama 2014, OJK Malang mencatat ada 90 kasus lembaga keuangan yang berhubungan dengan masyarakat dan sebagian besar adalah lembaga keuangan yang menawarkan profit tinggi dengan modal yang murah.

Menurut dia, banyaknya kasus di masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan itu, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah dan mengkhawatirkan, yakni di bawah 30 persen.

Rendahnya tingkat literasi keuangan tersebut, lanjut Indra, mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban lembaga keuangan yang nakal. Masyarakat sering terpancing untuk berinvestasi karena memburu keuntungan yang tinggi dan akhirnya tertipu lembaga keuangan itu.

Beberapa hal sudah dilakukan OJK untuk mengatasi masalah itu, di antaranya adalah sosialiasi dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, juga sedang melakukan uji coba kurikulum soal OJK bagi pelajar di jenjang SMA, termasuk yang berkaitan dengan literasi keuangan.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Kepolisian agar memiliki penyidik yang menangani masalah hukum di bidang keuangan,” tegasnya.

Fungsi dan peran OJK sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, melingkupi Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bang (IKNB) dan Lembaga Keuangan Mikro. Dimana pengawasan terhadap layanan jasa keuangan di masyarakat menjadi teropong bagi OJK.

Sementara itu staf OJK Malang, Yan Jimmy Hnedrik, mengemukakan hingga November 2014 OJK menerima 247 pengaduan terkait masalah keuangan. Pengaduan terbanyak dialamatkan kepada perbankan, disusul lembaga keuangan.

“Pengaduan yang masuk ke OJK Malang ini kami laporkan ke pusat dan sudah mendapat penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari 247 pengaduan, sebanyak 63 orang hanya melontarkan pertanyaan agar mereka tidak tersesat dalam berinvestasi pada layanan jasa keuangan dan pertanyaannya terkait strategi dan bagaimana cara berbisnis jasa keuangan,” ujarnya.

Hanya saja, kata Yan, dalam upya menyelesaikan setiap pengaduan, terutama jika sampai pada bantuan hukum, OJK hanya menangani nasabah dengan jumlah dana maksimal Rp500 juta, sedangkan yang di atas Rp500 juta disarankan untuk memakai jasa pengacara. “Untuk pencegahan terhadap agar nasabah tidak sampai tertipu lagi, kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi, perbankan hingga pengetahuan seputar OJK,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan produk usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia umumnya belum siap menghadapi persaingan bebas saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

“Bahkan menurut saya, mungkin Indonesia akan menjadi pasar yang terbesar bagi produk-produk UKM dari negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN, red) itu,” kata Heri di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (15/12).

Menurutnya, masih banyak kelemahan produk UKM di Indonesia seperti sertifikasi dan kemasan sehingga pada saatnya nanti lembaga sertifikasi mempunyai peranan penting dan pelaku UKM pun tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi.

Maka dari itu, perlu terobosan dari bidang perdagangan, perindustrian khususnya di Komisi VI DPR RI untuk secepatnya berbenah minimal produk-produk UKM disertifikasi sehingga masyarakat di Indonesia bisa lebih menghargai dan mencintai produk asli dalam negeri. Lebih lanjut, belum siapnya produk UKM menghadapi MEA ini sudah dilakukan pengkajian, bahkan pihaknya sudah langsung terjun ke lapangan untuk melihat sejauh mana daya saing produk dalam negeri.

“Seharusnya produk kita ini bisa menjadi tuannya di negaranya sendiri, tapi nyatanya masyarakat sendiri masih relatif kurang menghargai dalam negeri karena belum disertifikasi, kemasan yang tidak menarik sementara produk dari luar lebih menarik walaupun kualitasnya jauh di bawah produk dalam negeri,” tambahnya.

Ia mengatakan kementerian terkait seperti Kementerian BUMN, Perdagangan, Perindustrian dan lembaga terkait harus bekerja sama agar produk UKM Indonesia lebih menarik, cantik, kemasannya bagus dan mempunyai daya saing dan kelebihan. Selain itu, di setiap daerah harus ada sentralisasi produk-produk UKM, namun sayangnya tidak diimbangi oleh pemberdayaan yang masih relatif kurang.

Seharusnya produk UKM juga mempunyai barcode tersendiri, karena produk internasional sudah menggunakan barcode dan tidak ada lagi yang hanya ditulis tangan atau kode cap. “Untuk itu, kami mengajak ke semua lembaga, pengusaha, pelaku UKM agar siap menghadapi MEA dengan meningkatkan berbagai kualitas produk,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan produk usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia umumnya belum siap menghadapi persaingan bebas saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

“Bahkan menurut saya, mungkin Indonesia akan menjadi pasar yang terbesar bagi produk-produk UKM dari negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN, red) itu,” kata Heri di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (15/12).

Menurutnya, masih banyak kelemahan produk UKM di Indonesia seperti sertifikasi dan kemasan sehingga pada saatnya nanti lembaga sertifikasi mempunyai peranan penting dan pelaku UKM pun tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi.

Maka dari itu, perlu terobosan dari bidang perdagangan, perindustrian khususnya di Komisi VI DPR RI untuk secepatnya berbenah minimal produk-produk UKM disertifikasi sehingga masyarakat di Indonesia bisa lebih menghargai dan mencintai produk asli dalam negeri. Lebih lanjut, belum siapnya produk UKM menghadapi MEA ini sudah dilakukan pengkajian, bahkan pihaknya sudah langsung terjun ke lapangan untuk melihat sejauh mana daya saing produk dalam negeri.

“Seharusnya produk kita ini bisa menjadi tuannya di negaranya sendiri, tapi nyatanya masyarakat sendiri masih relatif kurang menghargai dalam negeri karena belum disertifikasi, kemasan yang tidak menarik sementara produk dari luar lebih menarik walaupun kualitasnya jauh di bawah produk dalam negeri,” tambahnya.

Ia mengatakan kementerian terkait seperti Kementerian BUMN, Perdagangan, Perindustrian dan lembaga terkait harus bekerja sama agar produk UKM Indonesia lebih menarik, cantik, kemasannya bagus dan mempunyai daya saing dan kelebihan. Selain itu, di setiap daerah harus ada sentralisasi produk-produk UKM, namun sayangnya tidak diimbangi oleh pemberdayaan yang masih relatif kurang.

Seharusnya produk UKM juga mempunyai barcode tersendiri, karena produk internasional sudah menggunakan barcode dan tidak ada lagi yang hanya ditulis tangan atau kode cap. “Untuk itu, kami mengajak ke semua lembaga, pengusaha, pelaku UKM agar siap menghadapi MEA dengan meningkatkan berbagai kualitas produk,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pada perdagangan awal pekan ini, Asjaya Indosurya Securities memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) akan melanjutkan pola uptrend pada kisaran 5.132 – 5.229.

Di mana pada akhir pekan lalu, indeks ditutup pada zona hijau dengan candle terbentuk positif dan aliran capital inflow.

‘Hal ini menunjukkan IHSG masih memiliki potensi besar untuk bisa melanjutkan tren kenaikan pada pekan ini dengan target resistance terdekat berada pada level 5.229 dan support pada level 5.132,” kata Kepala riset Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya dalam risetnya, Senin (15/12).

Namun, kata dia, pergerakan indeks akan dihadapi hambatan berupa pelemahan nilai tukar rupiah dan harga minyak. Penurunan harga minyak juga akan membebani saham pertambangan batu bara.

Sejumlah saham yang patut dipertimbangkan adalah ICBP, ANTM, ITMG, AKRA, GGRM, ASII, BBNI, dan AALI.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pada perdagangan awal pekan ini, Asjaya Indosurya Securities memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) akan melanjutkan pola uptrend pada kisaran 5.132 – 5.229.

Di mana pada akhir pekan lalu, indeks ditutup pada zona hijau dengan candle terbentuk positif dan aliran capital inflow.

‘Hal ini menunjukkan IHSG masih memiliki potensi besar untuk bisa melanjutkan tren kenaikan pada pekan ini dengan target resistance terdekat berada pada level 5.229 dan support pada level 5.132,” kata Kepala riset Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya dalam risetnya, Senin (15/12).

Namun, kata dia, pergerakan indeks akan dihadapi hambatan berupa pelemahan nilai tukar rupiah dan harga minyak. Penurunan harga minyak juga akan membebani saham pertambangan batu bara.

Sejumlah saham yang patut dipertimbangkan adalah ICBP, ANTM, ITMG, AKRA, GGRM, ASII, BBNI, dan AALI.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka