Jakarta, Aktual.co —Sudah saatnya orang asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro menduduki posisi puncak sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Keinginan itu disampaikan tokoh masyarakat Amungme, Yosep Yopi Kilangin, mengingat dalam waktu dekat akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia.
Dengan salah satu agenda utamanya, memilih figur pengganti Rozik B Soetjipto, sebagai Presiden Direktur perusahaan tambang emas dan tembaga itu.
Kata dia, sudah 48 tahun Freeport menambang di wilayah adat dan hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro. Sehingga sudah saatnya Freeport memberi tempat yang layak kepada putra terbaik kedua suku itu. 
“Tapi kami masyarakat Amungme dan Kamoro tidak pernah merasakan arti apa-apa dari kehadiran Freeport di tempat kami,” ujar dia. 
Meskipun Freeport mengklaim sudah mengeluarkan triliun rupiah untuk memperhatikan masyarakat Amungme dan Kamoro. 
“Sudah saatnya orang Papua pimpin PT Freeport Indonesia di Tanah Papua. Ketika figur orang Papua duduk menjadi pemimpin tertinggi di PT Freeport Indonesia maka itu memberikan nilai yang sangat tinggi untuk orang Papua. Tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Ini merupakan waktu yang tepat,” kata putra almarhum Moses Kilangin. 
Yopi yakin kalau Presiden Joko Widodo benar-benar memberi perhatian besar untuk Papua, tentu dia akan merekomendasikan putra terbaik Amungme dan Kamoro untuk memimpin Freeport. 
“Keputusan itu tidak ternilai dibanding dengan segala pembangunan fisik yang sudah dilakukan Freeport selama ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga Suku Amungme dan Kamoro sudah membuat kesepakatan adat untuk mendorong aspirasi tersebut agar diperjuangkan dalam RUPS PT Freeport yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sudah saatnya orang asli Papua dari Suku Amungme dan Kamoro menduduki posisi puncak sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Keinginan itu disampaikan tokoh masyarakat Amungme, Yosep Yopi Kilangin, mengingat dalam waktu dekat akan digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia.
Dengan salah satu agenda utamanya, memilih figur pengganti Rozik B Soetjipto, sebagai Presiden Direktur perusahaan tambang emas dan tembaga itu.
Kata dia, sudah 48 tahun Freeport menambang di wilayah adat dan hak ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro. Sehingga sudah saatnya Freeport memberi tempat yang layak kepada putra terbaik kedua suku itu. 
“Tapi kami masyarakat Amungme dan Kamoro tidak pernah merasakan arti apa-apa dari kehadiran Freeport di tempat kami,” ujar dia. 
Meskipun Freeport mengklaim sudah mengeluarkan triliun rupiah untuk memperhatikan masyarakat Amungme dan Kamoro. 
“Sudah saatnya orang Papua pimpin PT Freeport Indonesia di Tanah Papua. Ketika figur orang Papua duduk menjadi pemimpin tertinggi di PT Freeport Indonesia maka itu memberikan nilai yang sangat tinggi untuk orang Papua. Tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Ini merupakan waktu yang tepat,” kata putra almarhum Moses Kilangin. 
Yopi yakin kalau Presiden Joko Widodo benar-benar memberi perhatian besar untuk Papua, tentu dia akan merekomendasikan putra terbaik Amungme dan Kamoro untuk memimpin Freeport. 
“Keputusan itu tidak ternilai dibanding dengan segala pembangunan fisik yang sudah dilakukan Freeport selama ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga Suku Amungme dan Kamoro sudah membuat kesepakatan adat untuk mendorong aspirasi tersebut agar diperjuangkan dalam RUPS PT Freeport yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun, Jambi ditemukan tewas di dalam kamar seorang wanita Pekerja seks komersial yang mangkal di salah satu kos kawasan Broni, Telanaipura, Kota Jambi, Minggu (14/12).

Kapolda Jambi, Brigjen Pol Bambang Sudarisman melalui Kabid Humas, AKBP Almansyah membenarkan, adanya laporan tewasnya seorang oknum PNS didalam kamar seoramg PSK di kawasan Broni, Jambi dalam keadaan tanpa busana.

Korban yang bernama Husein yang memiliki alamat bertempat tanggal lahir di Pulau Pandan Kabupaten Sarolangun, lahir 23 November 1960, pekerjaan PNS.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian bahwa kronologisnya korban datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di kawasan Broni Telanaipura sekitar pukul 15.30 WIB, untuk menemui saksi atas nama Dian Nova Reflina di rumah kos milik Wakija, adapun tujuan korban adalah untuk membawa saksi Dian Nova Reflina guna melakukan hubungan badan.

Kemudian terjadilah kesepakatan antara korban dan saksi dan kemudian saksi bersama korban masuk ke rumah milik Wakija dan masuk ke dalam kamar, pada saat saksi dan korban berada di dalam kamar dan tanpa busana, pada saat saksi dan korban akan melakukan hubungan badan korban kejang-kejang dan nyawanya hingga tidak bernyawa lagi dan kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

Kini kasus itu masih dilakukan olaha parkara di TKP, bersama tim identifikasi Polresta dan Polda serta memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian oknum PNS itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun, Jambi ditemukan tewas di dalam kamar seorang wanita Pekerja seks komersial yang mangkal di salah satu kos kawasan Broni, Telanaipura, Kota Jambi, Minggu (14/12).

Kapolda Jambi, Brigjen Pol Bambang Sudarisman melalui Kabid Humas, AKBP Almansyah membenarkan, adanya laporan tewasnya seorang oknum PNS didalam kamar seoramg PSK di kawasan Broni, Jambi dalam keadaan tanpa busana.

Korban yang bernama Husein yang memiliki alamat bertempat tanggal lahir di Pulau Pandan Kabupaten Sarolangun, lahir 23 November 1960, pekerjaan PNS.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian bahwa kronologisnya korban datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di kawasan Broni Telanaipura sekitar pukul 15.30 WIB, untuk menemui saksi atas nama Dian Nova Reflina di rumah kos milik Wakija, adapun tujuan korban adalah untuk membawa saksi Dian Nova Reflina guna melakukan hubungan badan.

Kemudian terjadilah kesepakatan antara korban dan saksi dan kemudian saksi bersama korban masuk ke rumah milik Wakija dan masuk ke dalam kamar, pada saat saksi dan korban berada di dalam kamar dan tanpa busana, pada saat saksi dan korban akan melakukan hubungan badan korban kejang-kejang dan nyawanya hingga tidak bernyawa lagi dan kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.

Kini kasus itu masih dilakukan olaha parkara di TKP, bersama tim identifikasi Polresta dan Polda serta memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian oknum PNS itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga melakukan kegiatan kunjungan kerja fiktif menyusul ditemukannya tiket penerbangan salah satu perusahaan penerbangan yang diduga palsu.

Tiket penerbangan salah satu perusahaan penerbangan itu diduga palsu setelah laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Karawang terkait kunjungan kerja anggota legislatif bermasalah.

Dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD KarawAng terkait kunjungan kerja ke luar deerah itu, disebutkan para anggota DPRD direkayasa melakukan kunjungan kerja. Padahal kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Kabar itu dikuatkan dengan informasi adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014. Dalam laporan kunjungan kerja DPRD itu terlampir sejumlah kuitansi transaksi dengan pihak ketiga, termasuk tiket penerbangan salah satu perusahaan penerbangan.

Tetapi saat BPK melakukan pengecekan ke salah perusahaan penerbangan yang dimaksud, tiket tersebut tidak diakui perusahaan penerbangan itu, dan diduga tiket palsu.

Sekretaris DPRD Karawang Suroto menyatakan seluruh kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dilakukan dengan sebenar-benarnya.

Ia membantah jika disangka melakukan kunjungan kerja fiktif. Sedangkan terkait tiket penerbangan yang diduga palsu, Suroto menyatakan hal itu persoalan pihak travel. Karena Sekretariat DPRD Karawang menggunakan pihak ketiga dalam setiap kegiatan kunjungan kerja DPRD keluar daerah.

“Tidak ada tiket palsu, yang ada tiket dari travel ada yang belum konfirmasi dengan pihak perusahaan penerbangan,” katanya, dalam pesan singkatnya yang diterima Antara, di Karawang, Minggu (14/12).

Sementara sebelumnya, sekitar tahun 2011 muncul kasus SPJ Kunker Anggota DPRD Karawang fiktif yang kasusnya sempat diperiksa Kejaksaan Negeri Karawang. Kasus tersebut lebih dikenal dengan sebutan SPJ fiktif 49 anggota DPRD.

Kejari Karawang saat itu menemukan bukti adanya kerugian negara sekitar Rp1,9 miliar. Hanya saja, Kejari menghentikan pemeriksaan, atas dasar pertimbangan stabilitas pembangunan dan roda pemerintahan di Karawang. Terkait hal itu, Sekretariat DPRD diwajibkan mengembalikan kerugian negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga melakukan kegiatan kunjungan kerja fiktif menyusul ditemukannya tiket penerbangan salah satu perusahaan penerbangan yang diduga palsu.

Tiket penerbangan salah satu perusahaan penerbangan itu diduga palsu setelah laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Karawang terkait kunjungan kerja anggota legislatif bermasalah.

Dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD KarawAng terkait kunjungan kerja ke luar deerah itu, disebutkan para anggota DPRD direkayasa melakukan kunjungan kerja. Padahal kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Kabar itu dikuatkan dengan informasi adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014. Dalam laporan kunjungan kerja DPRD itu terlampir sejumlah kuitansi transaksi dengan pihak ketiga, termasuk tiket penerbangan salah satu perusahaan penerbangan.

Tetapi saat BPK melakukan pengecekan ke salah perusahaan penerbangan yang dimaksud, tiket tersebut tidak diakui perusahaan penerbangan itu, dan diduga tiket palsu.

Sekretaris DPRD Karawang Suroto menyatakan seluruh kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah dilakukan dengan sebenar-benarnya.

Ia membantah jika disangka melakukan kunjungan kerja fiktif. Sedangkan terkait tiket penerbangan yang diduga palsu, Suroto menyatakan hal itu persoalan pihak travel. Karena Sekretariat DPRD Karawang menggunakan pihak ketiga dalam setiap kegiatan kunjungan kerja DPRD keluar daerah.

“Tidak ada tiket palsu, yang ada tiket dari travel ada yang belum konfirmasi dengan pihak perusahaan penerbangan,” katanya, dalam pesan singkatnya yang diterima Antara, di Karawang, Minggu (14/12).

Sementara sebelumnya, sekitar tahun 2011 muncul kasus SPJ Kunker Anggota DPRD Karawang fiktif yang kasusnya sempat diperiksa Kejaksaan Negeri Karawang. Kasus tersebut lebih dikenal dengan sebutan SPJ fiktif 49 anggota DPRD.

Kejari Karawang saat itu menemukan bukti adanya kerugian negara sekitar Rp1,9 miliar. Hanya saja, Kejari menghentikan pemeriksaan, atas dasar pertimbangan stabilitas pembangunan dan roda pemerintahan di Karawang. Terkait hal itu, Sekretariat DPRD diwajibkan mengembalikan kerugian negara.

Artikel ini ditulis oleh: