Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menghentikan penyidikan kasus Bank Bukopin, setelah selama enam tahun mandek di Gedung Bundar.
Namun, petinggi korps Adhyaksa itu pun saling tuding terkait penghentian penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan alat pengering gabah atau drying centre dengan kerugian negara mencapai 76 milyar itu.
Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto yang merupakan mantan Jampidsus mengaku, tidak pernah menerbitkan surat penghetian perkara selama menjabat sebagai Jampidsus.
“Saya selama jampidsus tidak pernah melakukan SP3. Coba cek lagi ke jampidsus,” singkatnya, Jakarta, Minggu (14/12).
Sementara Direktur Penyidikan pada jaksa agung muda pidana khusus, Suyadi mengatakan bahwa SP3 kasus tersebut diterbitkan era Pelaksana tugas (Plt) Direktur penyidikan Khairul Amir. Khairul Amir saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat. “Pada bulan Mei 2014 lalu, Pak khairul mungkin,” katanya.
Saat disinggung dengan pengakuan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto yang tidak pernah menerbitkan SP3 kasus Bank Bukopin, Suyadi membenarkan hal itu.”Ya betulah,” singkatnya.
Bila melihat pernyataan ini maka Jampidsus sudah dijabat oleh R Widyopramono, pasalnya R Widyopramono dilantik sebagai Jampidsus pada akhir tahun 2013.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, R Widyopramono mengatakan penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penghetian Penyidikan Perkara (SP3) kasus Bank Bukopin. Namun SP3 itu dilakukan bukan saat dirinya menjabat sebagai Jampidsus.”SP3 kasus itu bukan pada era saya dan direktur penyidikan bukan pada zaman Pak Suyadi sekarang. Tetapi, memang benar kasus itu sudah di-SP3,” katanya saat ditemui di Gedung Bundar beberapa waktu lalu.
Disinggung apa alasan pembenaran untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, padahal sudah ada kasus serupa di PT Elnusa Bandung dan dapat dibuktikan di Mahkamah Agung (MA).
“Saya tidak tahu alasaannya (penghentian penyidikan perkara Bukopin), itu sebelum saya SP3-nya,” jelasnya.
Kasus ini berawal saat Direksi PT Bank Bukopin yang saat itu dipimpin Sofyan Basyir (kini Dirut BRI) memberikan fasilitas kredit kepada PT Agung Pratama Lestari (APL) untuk pembangunan drying center, 2004 yang dikucurkan dalam tiga tahap. Pembangunan drying center dilakukan pada Bulog Drive Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 45 unit.
Pengucuran kredit Bank Bukopin sebesar Rp62 milyar ke PT APL diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti pada pengadaan spesifikasi merek dan jenis mesin. Kejagung mneningkatkan ke penyidikan dari penyelidikan 2008 silam.‬
Kejagung  menetapkan 11 tersangka, minus Sofyan Basyir, Dirut Bukopin saat ini Glen Genardi. Para tersangka ini tidak dicekal, juga tidak ditahan. Mereka, terdiri 10 orang tersangka dari Bukopin, terdiri Harry Harmono, Zulfikar Kesuma Prakasa, Elly Woeryandani, Bukopin Suherli, Linson Harlianto, Eddy Cahyono, Dhani Tresno, Aris Wahyudi, Anto Kusmin, dan Sulistiyohadi. Sementara satu tersangka lainnya dari unsur swasta, yakni kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestari, Gunawan Ng.‬

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menghentikan penyidikan kasus Bank Bukopin, setelah selama enam tahun mandek di Gedung Bundar.
Namun, petinggi korps Adhyaksa itu pun saling tuding terkait penghentian penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan alat pengering gabah atau drying centre dengan kerugian negara mencapai 76 milyar itu.
Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto yang merupakan mantan Jampidsus mengaku, tidak pernah menerbitkan surat penghetian perkara selama menjabat sebagai Jampidsus.
“Saya selama jampidsus tidak pernah melakukan SP3. Coba cek lagi ke jampidsus,” singkatnya, Jakarta, Minggu (14/12).
Sementara Direktur Penyidikan pada jaksa agung muda pidana khusus, Suyadi mengatakan bahwa SP3 kasus tersebut diterbitkan era Pelaksana tugas (Plt) Direktur penyidikan Khairul Amir. Khairul Amir saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat. “Pada bulan Mei 2014 lalu, Pak khairul mungkin,” katanya.
Saat disinggung dengan pengakuan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto yang tidak pernah menerbitkan SP3 kasus Bank Bukopin, Suyadi membenarkan hal itu.”Ya betulah,” singkatnya.
Bila melihat pernyataan ini maka Jampidsus sudah dijabat oleh R Widyopramono, pasalnya R Widyopramono dilantik sebagai Jampidsus pada akhir tahun 2013.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, R Widyopramono mengatakan penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penghetian Penyidikan Perkara (SP3) kasus Bank Bukopin. Namun SP3 itu dilakukan bukan saat dirinya menjabat sebagai Jampidsus.”SP3 kasus itu bukan pada era saya dan direktur penyidikan bukan pada zaman Pak Suyadi sekarang. Tetapi, memang benar kasus itu sudah di-SP3,” katanya saat ditemui di Gedung Bundar beberapa waktu lalu.
Disinggung apa alasan pembenaran untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, padahal sudah ada kasus serupa di PT Elnusa Bandung dan dapat dibuktikan di Mahkamah Agung (MA).
“Saya tidak tahu alasaannya (penghentian penyidikan perkara Bukopin), itu sebelum saya SP3-nya,” jelasnya.
Kasus ini berawal saat Direksi PT Bank Bukopin yang saat itu dipimpin Sofyan Basyir (kini Dirut BRI) memberikan fasilitas kredit kepada PT Agung Pratama Lestari (APL) untuk pembangunan drying center, 2004 yang dikucurkan dalam tiga tahap. Pembangunan drying center dilakukan pada Bulog Drive Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sebanyak 45 unit.
Pengucuran kredit Bank Bukopin sebesar Rp62 milyar ke PT APL diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti pada pengadaan spesifikasi merek dan jenis mesin. Kejagung mneningkatkan ke penyidikan dari penyelidikan 2008 silam.‬
Kejagung  menetapkan 11 tersangka, minus Sofyan Basyir, Dirut Bukopin saat ini Glen Genardi. Para tersangka ini tidak dicekal, juga tidak ditahan. Mereka, terdiri 10 orang tersangka dari Bukopin, terdiri Harry Harmono, Zulfikar Kesuma Prakasa, Elly Woeryandani, Bukopin Suherli, Linson Harlianto, Eddy Cahyono, Dhani Tresno, Aris Wahyudi, Anto Kusmin, dan Sulistiyohadi. Sementara satu tersangka lainnya dari unsur swasta, yakni kuasa Direktur PT Agung Pratama Lestari, Gunawan Ng.‬

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Golkar kepengurusan Agung Laksono, Indra J Piliang menyebut kedepan partai yang dinaunginya itu perlu melakukan pembenahan.
Pembenahan tersebut dimaksudkan kader yang menaungi partai berlambangkan pohon beringin itu tak melakukan korupsi atau pun menjadi tersangka kasus korupsi. 
“Harus melihat hal-hal seperti ini, karena cadangan juga banyak, artinya tidak hanya mereka berdua, banyak yang potensial dijadikan tersangka dalam berbagai macam kasus,” kata dia kepada wartawan, Minggu (14/12).
Dia menilai, kepengurusan Partai Golkar harus benar-benar bersih dari koruptor. Cara paling aman dengan tidak menaruh kader yang potensial terlilit korupsi di kepengurusan.
“Menurut saya Golkar memang harus segera merevitalisasi kepengurusan dengan tidak menaruh tokoh-tooh yang dijadikan tersangka baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.”
Dalam dua pekan setelah Munas Bali, dua kader Golkar terjerat kasus korupsi. Ketua DPD I Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance ditahan Kejaksaan Agung, Jumat (5/12). Yance ditahan karena dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem tahun 2004 silam.
Dua pekan setelah Yance ditahan Kejaksaan Agung, seorang lagi Ketua DPD Golkar pemilik suara di Munas Bali dijadikan tersangka korupsi oleh KPK.
Ketua DPD Golkar NTB yang juga Bupati Lombok Barat Zaini Arony ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan. Zaini diduga melakukan pemerasan dalam proses izin tempat wisata. KPK menyebut dia sudah berkali-kali memeras, yang totalnya Rp 2 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu