Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengharapkan pemerintah segera memutuskan legalitas kepengurusan partai beringin yang saat ini ada dua versi, yakni hasil Munas Bali dan Jakarta.
“Legal-konstitusional Partai Golkar saat ini berada di tangan pemerintah (Kemenkumham) sebagaimana menjadi kewajiban pemerintah untuk menilai, mengkaji, menguji dan memutuskan antara Munas di Bali dan Munas di Jakarta,” kata Agun, Sabtu (13/12).
Pemerintah memiliki instrumen penguji yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan AD/ART Partai Golkar.
“Kami berharap tidak dalam waktu yang terlalu lama pemerintah segera mengambil keputusan, agar dapat segera memberi dampak adanya kepastian hukum bagi kami (kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional jalannya pemerintahan,” kata dia.
Dia menyebutkan, jika pemerintah dapat memutuskan legalitas Partai Golkar yang kini terdapat dua kubu, maka dapat memecahkan kebekuan politik, serta komunikasi politik antara pemerintah dan DPR.
“Kebekuan politik ini juga sudah terjadi di tingkat lokal, semakin pemerintah berlama-lama, semakin berdampak atas efektivitas jalannya pemerintahan, dan rakyat jadi korban.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengatakan bahwa akan memenuhi panggilan DPR terkait evaluasi kurikulum 2013.
Menurut dia, kurikulum 2013 tetap dijalankan setelah dilakukan revisi. Penerapannya akan dilakukan sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing.
“Sesuai dengan PP-nya, sampai 2020 di semua sekolah dilaksanakan. Masih ada waktu persiapan sampai 2020. Saya tidak menghentikan, saya katakan akan lakukan bertahap,” kata Anies, di jakarta, Sabtu (13/12).
Anies mempersilahkan sekolah yang tetap ingin menerapkan kurikulum 2013 selama pemerintah melakukan revisi.
Sebelumnya, Fraksi PPP DPR memberikan sinyal penolakan terhadap evaluasi kurikulum 2013. Kebijakan tersebut dianggap meugikan guru dan murid yang sudah menerapkannya di sekolah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengatakan bahwa akan memenuhi panggilan DPR terkait evaluasi kurikulum 2013.
Menurut dia, kurikulum 2013 tetap dijalankan setelah dilakukan revisi. Penerapannya akan dilakukan sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing.
“Sesuai dengan PP-nya, sampai 2020 di semua sekolah dilaksanakan. Masih ada waktu persiapan sampai 2020. Saya tidak menghentikan, saya katakan akan lakukan bertahap,” kata Anies, di jakarta, Sabtu (13/12).
Anies mempersilahkan sekolah yang tetap ingin menerapkan kurikulum 2013 selama pemerintah melakukan revisi.
Sebelumnya, Fraksi PPP DPR memberikan sinyal penolakan terhadap evaluasi kurikulum 2013. Kebijakan tersebut dianggap meugikan guru dan murid yang sudah menerapkannya di sekolah.

Artikel ini ditulis oleh: