Jakarta, Aktual.co — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Riau akan mengajukan 20 Rancangan Peraturan Daerah yang akan masuk dalam Proyek Legislasi Daerah (Prolegda) pada 2015, terdiri dari usulan pemerintah dan legislatif.

“Ke-20 Raperda itu berasal dari eksekutif dan inisiatif DPRD Riau. Juga termasuk beberapa Raperda luncuran dari 2014 ini yang tidak tuntas dan akan diselesailkan pada 2015,” kata Ketua Baperda DPRD Riau Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Sabtu (13/12).

Jumlah 20 itu, lanjutnya, didapatkan setelah melakukan rapat dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Jumat (12/12). Dia mencontohkan Raperda yang tidak tuntas 2014 dan diajukan kembali untuk 2015 adalah Raperda Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

“Raperda itu diluncurkan tahun depan karena belum selesainya pembangunan perpanjangan landasan pacu,” ungkapnya. Kalau Raperda yang baru diusulkan untuk Prolegda 2015 contohnya seperti Raperda pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat Riau,” ungkap politisi Demokrat ini.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau yang membawahi pemerintahan dan hukum pada Kamis (11/12), Suhardiman Amby juga menyatakan adanya Raperda inisiatif dari alat kelengkapannya itu. Menurut dia, komisi A akan mengajukan Raperda tentang monitoring evaluasi terhadap seluruh lahan perusahaan.

“Nama pansusnya adalah pansus monitoring evaluasi perizinan HGU, IUP, HPH, HPHTI, HTR, IUPHTI, izin pertambangan, izin industri dan izin lingkungan hidup,” katanya Dia mengatakan, pansus untuk monitoring lahan itu untuk semua perusahaan mulai dari perusahaan kehutanan, perkebunan sawit, tambang berbagai jenis, dan lainnya. Pansus itu, lanjutnya, lintas Komisi A, B, dan C.

“Komisi A yang bidang hukum dan pemerintahan akan menangani pertanahan dan perizinan. Komisi B ekonomi dan Komisi C tentang pajak,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekitar 2.100 personel TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Nusantara ke-14 di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Komandan Kodim 1004 Kotabaru Letnan Kolonel Inf Khabib Mahfud, di Kotabaru, Sabtu (13/2), mengatakan dari 2.100 personil tersebut terdiri dari 1.100 personil dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan 1.000 personil dari Kepolisian.

“Personil pengamanan tersebut disiagakan mulai H-5 sebelum pelaksanaan puncak peringatan Hari Nusantara Senin (15/12),” terangnya.

Mulai H-1 mereka mulai ditempatkan di ring satu, dan tempat-tempat yang akan dikunjungi Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Nusantara Senin.

Untuk menjaga keamanan Presiden, TNI juga menempatkan sniper di sejumlah titik yang dianggap rawan, dan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi Presiden Jokowi.

“Beberapa tempat yang ada kemungkinan dikunjungi Presiden di antaranya, Rumah Pintar, kediaman bupati, dan yang lainnya,” terangnya.

Selain mengunjungi tempat yang sudah diagendakan, kemungkinan Presiden Jokowi juga akan menemui masyarakat dari beberapa kalangan.

“Seperti biasanya, setiap kunjungan Presiden Jokowi selalu mendekati masyarakat. Dan diharapkan masyarakat yang dikunjungi tidak bergerombol dan tidak membawa senjata tajam,” paparnya.

Selain personil TNI dan Polri, untuk menjaga keamanan selama Presiden di Kotabaru, TNI juga mengirim lima unit mobil perang tank amfibi dan puluhan kapal perang (KRI).

Mobil perang, dan kapal perang tersebut beberapa hari ini sudah melakukan demo-demo, di sejumlah tempat untuk persiapan pengamanan Presiden Joko Widodo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekitar 2.100 personel TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Nusantara ke-14 di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Komandan Kodim 1004 Kotabaru Letnan Kolonel Inf Khabib Mahfud, di Kotabaru, Sabtu (13/2), mengatakan dari 2.100 personil tersebut terdiri dari 1.100 personil dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan 1.000 personil dari Kepolisian.

“Personil pengamanan tersebut disiagakan mulai H-5 sebelum pelaksanaan puncak peringatan Hari Nusantara Senin (15/12),” terangnya.

Mulai H-1 mereka mulai ditempatkan di ring satu, dan tempat-tempat yang akan dikunjungi Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Nusantara Senin.

Untuk menjaga keamanan Presiden, TNI juga menempatkan sniper di sejumlah titik yang dianggap rawan, dan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi Presiden Jokowi.

“Beberapa tempat yang ada kemungkinan dikunjungi Presiden di antaranya, Rumah Pintar, kediaman bupati, dan yang lainnya,” terangnya.

Selain mengunjungi tempat yang sudah diagendakan, kemungkinan Presiden Jokowi juga akan menemui masyarakat dari beberapa kalangan.

“Seperti biasanya, setiap kunjungan Presiden Jokowi selalu mendekati masyarakat. Dan diharapkan masyarakat yang dikunjungi tidak bergerombol dan tidak membawa senjata tajam,” paparnya.

Selain personil TNI dan Polri, untuk menjaga keamanan selama Presiden di Kotabaru, TNI juga mengirim lima unit mobil perang tank amfibi dan puluhan kapal perang (KRI).

Mobil perang, dan kapal perang tersebut beberapa hari ini sudah melakukan demo-demo, di sejumlah tempat untuk persiapan pengamanan Presiden Joko Widodo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini sudah menjadi provinsi pemasok kebutuhan sapi di kawasan Indonesia timur.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra, Muhammad Nasir, di Kendari, Sabtu (13/12).

Ia mengatakan daerah yang menjadi sasaran suplai sapi adalah Sulawesi Selatan, Maluku, dan beberapa provinsi di Indonesia timur.

“Kami melakukan suplai karena setiap tahun Sultra terus mengalami surplus sapi dengan tren kenaikan populasi mencapai 10 persen tiap tahunnya,” katanya.

Disebutkan bahwa jumlah populasi sapi Sultra saat ini sudah melebihi dari kebutuhan lokal sehingga harus disuplai ke beberapa daerah luar Sultra.

“Saat ini saja, populasi sapi di Sultra mencapai 234.000 ekor. Jumlah ini tidak hanya mampu menyuplai kebutuhan masyarakat Sultra sendiri, tetapi juga masyarakat di luar Sultra,” katanya.

Pemerintah, kata Nasir, terus mendorong para petani agar meningkatkan produksi ternak mereka dengan berbagai program pemberdayaan langsung kepada peternak.

“Kami rajin turun lapangan melalui tenaga penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada peternak terkait kiat meningkatkan produksi ternak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: