Rizal Ramli Sindir Pemerintahan Jokowi

13 Desember 2014, 14:20

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Keuangan Rizal menyindir era kepimpinan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataannya Rizal Ramli menyindir kepemimpinan Jokowi dengan pertanyaan lebih penting mana penampilan fisik yang merakyat atau kebijakan ekonomi yang berpihak untuk rakyat ?
“Era sekarang kok yang dihajar rakyat menengah bawah seperti penghapusan beras untuk rakyat miskin (Raskin), LPG 3 kg, KA Ekonomi, listrik 1300 Watt,” demikian pernyataan Rizal Ramli yang diterima redaksi, Sabtu (13/12).
Rizal menanyakan juga kenapa hanya Premium yang naik, Pertamax dan Pertamax plus yang sepenuhnya untuk orang kaya tidak dinaikkan dengan pajak.
“Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud dengan perubahan? Kok tega amat ?” ungkapnya.
Kata dia lagi, menyakitkan jika hanya penampilan merakyat, tetapi kebijakan tidak berpihak pada majoritas rakyat.
“Soekarno, Hatta, Ali Sastroamidjoyo adalah contoh pemimpin-pemimpin dengan penampilan parlente tetapi kebijakannya sangat nasionalis dan pro rakyat,” sergahnya.
Dengan penampilan parlente, mereka berulangkali masuk keluar penjara karena misi kerakyatan dan nasionalismenya.
“Pemimpin jika hanya dikelilingi pedagang, apalagi KKN pula, kebijakannya hanya pro-bisnis, investor dan bond holders, lupa dengan rakyat yang memilihnya,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizal Ramli Sindir Pemerintahan Jokowi

13 Desember 2014, 14:20

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Keuangan Rizal menyindir era kepimpinan Presiden Joko Widodo.
Dalam pernyataannya Rizal Ramli menyindir kepemimpinan Jokowi dengan pertanyaan lebih penting mana penampilan fisik yang merakyat atau kebijakan ekonomi yang berpihak untuk rakyat ?
“Era sekarang kok yang dihajar rakyat menengah bawah seperti penghapusan beras untuk rakyat miskin (Raskin), LPG 3 kg, KA Ekonomi, listrik 1300 Watt,” demikian pernyataan Rizal Ramli yang diterima redaksi, Sabtu (13/12).
Rizal menanyakan juga kenapa hanya Premium yang naik, Pertamax dan Pertamax plus yang sepenuhnya untuk orang kaya tidak dinaikkan dengan pajak.
“Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud dengan perubahan? Kok tega amat ?” ungkapnya.
Kata dia lagi, menyakitkan jika hanya penampilan merakyat, tetapi kebijakan tidak berpihak pada majoritas rakyat.
“Soekarno, Hatta, Ali Sastroamidjoyo adalah contoh pemimpin-pemimpin dengan penampilan parlente tetapi kebijakannya sangat nasionalis dan pro rakyat,” sergahnya.
Dengan penampilan parlente, mereka berulangkali masuk keluar penjara karena misi kerakyatan dan nasionalismenya.
“Pemimpin jika hanya dikelilingi pedagang, apalagi KKN pula, kebijakannya hanya pro-bisnis, investor dan bond holders, lupa dengan rakyat yang memilihnya,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pembentukan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Segera Terealisasi

13 Desember 2014, 14:08

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membentuk direktorat jendral Guru dan Tenaga pendidik. Direktorat ini secara khusus akan membidangi masalah kompetensi, kualitas, integritas, termasuk masalah kesejahteraan guru dalam menjalankan tugasnya mendidik murid.
Juru Bicara Kemendikbud Ibnu Hamid mengatakan, Dirjen Guru ini tak lama lagi akan terealisasi karena tinggal menunggu proses administrasi. “Pembentukan dirjen ini melalui Peraturan Menteri yang sekarang sudah diajukan ke kementerian hukum dan HAM untuk disahkan,” ujar Ibnu dalam sebuah diskusi di warung daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/12).
Kualitas guru, lanjut Ibnu, adalah salah satu komponen dalam empat standar yang harus ada dalam dunia pendidikan. WEmpat standar itu adalah kompetensi, isi, proses, dan evaluasi.
“Nah, guru atau tenaga pendidik ini masuk dalam standar proses. Kurikulum bagus dan fasilitas opke, tapi kalau gurunya tidak bagus maka pendidikan berkualitas tidak akan tercapai,” cetusnya.
Sejauh ini, penerapan kurikulum 2013 sudah memasukkan komponen tenaga pendidik ini dalam program untuk ditingkatkan kualitasnya. Bahkan sudah ada 1,3 juta guru yang dilatih agar memenuhi standar penerapan kurikulum 2013.
“Artinya sekitar 40 persen dari total 2,8 juta guru sudah dilatih agar sesuai dengan standar dalam penerapan kurikulum 2013,” tandas Ibnu.
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Pembentukan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik Segera Terealisasi

13 Desember 2014, 14:08

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membentuk direktorat jendral Guru dan Tenaga pendidik. Direktorat ini secara khusus akan membidangi masalah kompetensi, kualitas, integritas, termasuk masalah kesejahteraan guru dalam menjalankan tugasnya mendidik murid.
Juru Bicara Kemendikbud Ibnu Hamid mengatakan, Dirjen Guru ini tak lama lagi akan terealisasi karena tinggal menunggu proses administrasi. “Pembentukan dirjen ini melalui Peraturan Menteri yang sekarang sudah diajukan ke kementerian hukum dan HAM untuk disahkan,” ujar Ibnu dalam sebuah diskusi di warung daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/12).
Kualitas guru, lanjut Ibnu, adalah salah satu komponen dalam empat standar yang harus ada dalam dunia pendidikan. WEmpat standar itu adalah kompetensi, isi, proses, dan evaluasi.
“Nah, guru atau tenaga pendidik ini masuk dalam standar proses. Kurikulum bagus dan fasilitas opke, tapi kalau gurunya tidak bagus maka pendidikan berkualitas tidak akan tercapai,” cetusnya.
Sejauh ini, penerapan kurikulum 2013 sudah memasukkan komponen tenaga pendidik ini dalam program untuk ditingkatkan kualitasnya. Bahkan sudah ada 1,3 juta guru yang dilatih agar memenuhi standar penerapan kurikulum 2013.
“Artinya sekitar 40 persen dari total 2,8 juta guru sudah dilatih agar sesuai dengan standar dalam penerapan kurikulum 2013,” tandas Ibnu.
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Kurikulum Pendidikan Harus Mengadopsi Kearifan Budaya Lokal

13 Desember 2014, 14:04

Jakarta, Aktual.co — Keputusan untuk menghentikan Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menimbulkan beberapa tanggapan pro dan kontra.

Anggota DPR Komisi X, Teguh Juwarno, mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Anies mengenai penundaan sementara kurikulum hasil gagasan Menteri sebelumnya yakni M Nuh.

Namun, Wakil Seretaris Jendral Partai Amanat Nasional ini memberi catatan bahwa kurikulum apapun yang diterapkan dalam kebijakan pendidkan nasional Indonesiaa harus merepresentasikan kearifan budaya lokal.

“Kekuatan Indonesia itu adalah dari keberagaman kearifan lokal, itu harus bisa diangkat, dan guru harus mampu mengembangkan kekuatan kearifan lokal itu sebagai bahan ajar,” kata Teguh kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/12).

Teguh tetap mengkritisi Kurikulum 2013. Menurut dia, materinya didesain untuk menyeragamkan pembelajaran untuk semua sekolah di seluruh tanah air, padahal, saat ini Indonesia telah lama mengadopsi sistem otonomi daerah.

“Ini betul-betul mengilangkan kebhinekaan kita, padahal kita tahu, Kurikulum yang lalu sudah memberi ruang, di dalam Sisdiknas, yaitu KTSP, dimana sekolah boleh mendesain kurikulum yang sesuai dengan kekayaan kita,” kata dia.

Meskipun mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Anies, dia tetap mengimbau, jika evaluasi terhadap Kurikulum 2013 selesai dan hasilnya kembali ke KTSP atau tetap menggunakan Kurikulum 2013, kearifan budaya lokal harus tetap dipertahankan dan harus disesuaikan dnegan daerah masing-masing.

“Contohnya, kalau di Jakarta cerita si Pitung relevan dengan materi, tapi gak akan nyambung dengan di Maluku, nah penyeragaman dalam 2013 itu yang fatal tidak boleh diberlakukan,” tandasnya.