26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40717

Delapan Tewas, Seratus Hilang dalam Tragedi Longsor Banjarnegara

Jakarta, Aktual.co — Evakuasi korban tanah longsor di Dusun Jemblungan, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara terus dilakukan dan saat ini terhitung delapan tewas sedangkan 100 orang masih dinyatakan hilang.
“Data terus bergerak. Saat ini delapan korban telah ditemukan dalam kondisi tewas dan 100 orang masih dilakukan pencarian,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu (13/12).
Dia mengatakan, tim SAR gabungan dari BPBD, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, sukarelawan dan masyarakat masih melakukan pencarian korban.
“Kondisi medan cukup berat. Alat-alat berat diperlukan untuk membuka jalan yang tertutup longsor,” kata dia.
BNPB, kata dia, mendampingi dan memperkuat BPBD Banjarnegara dan BPBD Jateng dalam penanganan bencana ini.
Dia meminta agar masyarakat tidak panik dan mudah terhasut dengan informasi yang diragukan.
“Pembaruan data akan diberikan terus jika ada perkembangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Delapan Tewas, Seratus Hilang dalam Tragedi Longsor Banjarnegara

Jakarta, Aktual.co — Evakuasi korban tanah longsor di Dusun Jemblungan, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara terus dilakukan dan saat ini terhitung delapan tewas sedangkan 100 orang masih dinyatakan hilang.
“Data terus bergerak. Saat ini delapan korban telah ditemukan dalam kondisi tewas dan 100 orang masih dilakukan pencarian,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu (13/12).
Dia mengatakan, tim SAR gabungan dari BPBD, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, sukarelawan dan masyarakat masih melakukan pencarian korban.
“Kondisi medan cukup berat. Alat-alat berat diperlukan untuk membuka jalan yang tertutup longsor,” kata dia.
BNPB, kata dia, mendampingi dan memperkuat BPBD Banjarnegara dan BPBD Jateng dalam penanganan bencana ini.
Dia meminta agar masyarakat tidak panik dan mudah terhasut dengan informasi yang diragukan.
“Pembaruan data akan diberikan terus jika ada perkembangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Polemik Kurikulum 2013, Anies Baswedan Tuding Menteri Sebelumnya Salah

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan Kurikulum 2013, sebagai gantinya Menteri Anies Baswedan memerintahkan untuk kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.
Kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra, terkait hal itu Menteri Anies Baswedan mengatakan, pihaknya bisa saja lepas tangan, lantaran penggagas Kurikulum 2013 adalah Kemendikbud era M Nuh.
“Kalau kita diamkan saja sebenarnya dikementerian bisa saja bilang bukan kami lho yang buat masalah ini, nah pasti kritik akan tertuju ke sebelum kami,” kata Anies dalam acara diskusi bertajuk ” Mencari Kurikulum yang Maksimum,” di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/12).
Namun tidak demikian menurut Anies, lantaran dengan tetap diterapannya Kurikulum 2013, maka yang akan dirugikan adalah seluruh siswa di seluruh Indonesia, orang tua murid dan juga para guru.
“Kita jalankan saja dulu, ini kita tidak menolak seluruhnya, kita beri kelonggaran untuk sekolah yang tetap mau melanjutkan, sambil tetap kita evaluasi,” lanjut Anies.
Dalam kesempatan itu, Anis juga menyindir M Nuh lantaran terlalu terburu-buru menerapkan Kurikulum 2013, padahal menurut PP 32 Pasal 94 diberikan ruang 7 tahun untuk menerapkan Kurikulum 2013.
“Kita menyakikan dari prosesnya berjalan amat cepat. Kurikulum 2013 disusun oleh tim akhir 2012, kemudian 2013 diterapkan di 3 persen sekolah, lalu 2014 diterapkan di 218 ribu sekolah, telalu cepat,” tandas Anies.
Sebelumnya, Mantan Mendiknas M Nuh mengatakan kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik,.
Selain itu, sambungnya, butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP, padahal buku Kurikulum 2013 itu digratiskan.
Dengan tegas, Nuh yang juga penggagas Kurikulum 2013 itu menyatakan KTSP 2006 itu tidak sesuai UU Sisdiknas, karena itu pihaknya merumuskan Kurikulum 2013.
“Itu pun, KTSP 2006 tidak langsung kami ganti, karena kami ingin menjaga kesinambungan, lalu kami lakukan evaluasi hingga 2012 sebagai bahan untuk membenahi kurikulum yang baru nanti (Kurikulum 2013),” katanya, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Polemik Kurikulum 2013, Anies Baswedan Tuding Menteri Sebelumnya Salah

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan Kurikulum 2013, sebagai gantinya Menteri Anies Baswedan memerintahkan untuk kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.
Kebijakan tersebut banyak menuai pro dan kontra, terkait hal itu Menteri Anies Baswedan mengatakan, pihaknya bisa saja lepas tangan, lantaran penggagas Kurikulum 2013 adalah Kemendikbud era M Nuh.
“Kalau kita diamkan saja sebenarnya dikementerian bisa saja bilang bukan kami lho yang buat masalah ini, nah pasti kritik akan tertuju ke sebelum kami,” kata Anies dalam acara diskusi bertajuk ” Mencari Kurikulum yang Maksimum,” di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/12).
Namun tidak demikian menurut Anies, lantaran dengan tetap diterapannya Kurikulum 2013, maka yang akan dirugikan adalah seluruh siswa di seluruh Indonesia, orang tua murid dan juga para guru.
“Kita jalankan saja dulu, ini kita tidak menolak seluruhnya, kita beri kelonggaran untuk sekolah yang tetap mau melanjutkan, sambil tetap kita evaluasi,” lanjut Anies.
Dalam kesempatan itu, Anis juga menyindir M Nuh lantaran terlalu terburu-buru menerapkan Kurikulum 2013, padahal menurut PP 32 Pasal 94 diberikan ruang 7 tahun untuk menerapkan Kurikulum 2013.
“Kita menyakikan dari prosesnya berjalan amat cepat. Kurikulum 2013 disusun oleh tim akhir 2012, kemudian 2013 diterapkan di 3 persen sekolah, lalu 2014 diterapkan di 218 ribu sekolah, telalu cepat,” tandas Anies.
Sebelumnya, Mantan Mendiknas M Nuh mengatakan kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik,.
Selain itu, sambungnya, butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP, padahal buku Kurikulum 2013 itu digratiskan.
Dengan tegas, Nuh yang juga penggagas Kurikulum 2013 itu menyatakan KTSP 2006 itu tidak sesuai UU Sisdiknas, karena itu pihaknya merumuskan Kurikulum 2013.
“Itu pun, KTSP 2006 tidak langsung kami ganti, karena kami ingin menjaga kesinambungan, lalu kami lakukan evaluasi hingga 2012 sebagai bahan untuk membenahi kurikulum yang baru nanti (Kurikulum 2013),” katanya, beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Akan Privatisasi Pertamina, AEPI: Bukti Rini Soemarno Neolib Sejati

Jakarta, Aktual.co — Rini Soemarno meminta  PT. Pertamina untuk melakukan non Listed terhadap saham Pertamina dan melakukan listed terhadap utang luar negeri Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Menurut pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamudin Daeng mengatakan kebijakan tersebut membuka mata publik bahwa Rini adalah sosok neoliberal sejati yang hendak melakukan privatisasi terhadap BUMN. 
“Sikap Rini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan slogan Trisakti Presiden Jokowi,” jelas Daeng dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Gejala lain, sambungnya, keinginan Rini untuk melakukan Privatisasi PT. Pertamina semakin terlihat dengan dipilihnya Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina. 
“Akuntan mantan Dirut Semen Indonesia (SI) ini adalah sosok yang sangat piawai dalam melakukan privatisasi BUMN. Ini terbukti bagaimana Dwi Sotjipto melakukan privatisasi hingga 49 persen saham SI, Dwi Sotjipto juga agresif mengambil utang yang menyebabkan SI menanggung utang dan kewajiban hingga lebih Rp 11 triliun (2013),” paparnya.
Namun banyak pengamat salah kaprah dengan keinginan Rini, mereka pikir bahwa non listed saham berarti tidak menjual saham. “Mereka termakan propaganda bahwa non listed akan membuat pertamina transparan kepada publik. Pertanyaannya publik yang mana ? apakah mereka hendak membuka jeroan pertamina kepada asing, sejak lama menginginkan BUMN ini bangkrut ?” sergahnya.
Kara Daeng lagi, Rini Soemarno bukanlah bermaksud menjadikan Pertamina transparan pada rakyat, melainkan bermaksud menjual Pertamina. Non listed juga mengcu pada over-the-counter yakni stocks that trade via a dealer network as opposed to on a centralized exchange atau debt securities and other financial instruments such as derivatives, which are traded through a dealer network (saham yang diperdagangkan melalui  bursa sebagai lawan pada efek terpusat pertukaran atau utang dan instrumen keuangan lainnya seperti derivatif yang diperdagangkan melalui   bursa.)
“Belum lagi utang negeri Pertamina yang besar, siap diperdagangkan kembali di BEI. Hal ini akan semakin meningkatkan akumulasi utang BUMN ini. Padahal saat ini liabilitas Pertamina telah mencapai 65 persen dari total asetnya. Oleh karena itu rencana privatisasi/penjualan Pertamina melalui non listed saham dan listed utang harus ditolak dengan keras,” demikian Daeng.
Perlu diketahui, Non listed merupakan salah satu mekanisme perdagangan saham di pasar keuangan. Perusahaan non listed umumnya karena tidak ada permintaan pasar atas saham perusahaan tersebut sehingga sahamnya tidak diperdagangkan di bursa. Namun penjualan saham non listed dapat dilakukan melalaui jaringan perdangan saham perusahaan

Artikel ini ditulis oleh:

Akan Privatisasi Pertamina, AEPI: Bukti Rini Soemarno Neolib Sejati

Jakarta, Aktual.co — Rini Soemarno meminta  PT. Pertamina untuk melakukan non Listed terhadap saham Pertamina dan melakukan listed terhadap utang luar negeri Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Menurut pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamudin Daeng mengatakan kebijakan tersebut membuka mata publik bahwa Rini adalah sosok neoliberal sejati yang hendak melakukan privatisasi terhadap BUMN. 
“Sikap Rini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan slogan Trisakti Presiden Jokowi,” jelas Daeng dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Gejala lain, sambungnya, keinginan Rini untuk melakukan Privatisasi PT. Pertamina semakin terlihat dengan dipilihnya Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina. 
“Akuntan mantan Dirut Semen Indonesia (SI) ini adalah sosok yang sangat piawai dalam melakukan privatisasi BUMN. Ini terbukti bagaimana Dwi Sotjipto melakukan privatisasi hingga 49 persen saham SI, Dwi Sotjipto juga agresif mengambil utang yang menyebabkan SI menanggung utang dan kewajiban hingga lebih Rp 11 triliun (2013),” paparnya.
Namun banyak pengamat salah kaprah dengan keinginan Rini, mereka pikir bahwa non listed saham berarti tidak menjual saham. “Mereka termakan propaganda bahwa non listed akan membuat pertamina transparan kepada publik. Pertanyaannya publik yang mana ? apakah mereka hendak membuka jeroan pertamina kepada asing, sejak lama menginginkan BUMN ini bangkrut ?” sergahnya.
Kara Daeng lagi, Rini Soemarno bukanlah bermaksud menjadikan Pertamina transparan pada rakyat, melainkan bermaksud menjual Pertamina. Non listed juga mengcu pada over-the-counter yakni stocks that trade via a dealer network as opposed to on a centralized exchange atau debt securities and other financial instruments such as derivatives, which are traded through a dealer network (saham yang diperdagangkan melalui  bursa sebagai lawan pada efek terpusat pertukaran atau utang dan instrumen keuangan lainnya seperti derivatif yang diperdagangkan melalui   bursa.)
“Belum lagi utang negeri Pertamina yang besar, siap diperdagangkan kembali di BEI. Hal ini akan semakin meningkatkan akumulasi utang BUMN ini. Padahal saat ini liabilitas Pertamina telah mencapai 65 persen dari total asetnya. Oleh karena itu rencana privatisasi/penjualan Pertamina melalui non listed saham dan listed utang harus ditolak dengan keras,” demikian Daeng.
Perlu diketahui, Non listed merupakan salah satu mekanisme perdagangan saham di pasar keuangan. Perusahaan non listed umumnya karena tidak ada permintaan pasar atas saham perusahaan tersebut sehingga sahamnya tidak diperdagangkan di bursa. Namun penjualan saham non listed dapat dilakukan melalaui jaringan perdangan saham perusahaan

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain