26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40719

Waduh..Rupiah Masuk Daftar Mata Uang Sampah

Jakarta, Aktual.co — Jumlah mata uang dunia saat ini, menurut data yang diakui PBB berjumlah 180. Dari ratusan jumlah mata uang tersebut US Dollar masih menjadi acuan nilai mata uang lainnya.
Kendati demikian, ada mata uang yang nilainya lebih tinggi dari US Dollar yakni mata uang Euro. Selain itu, ada pula mata uang yang nilainya berada di bawah dolar AS, dan memang kebanyakan demikian.
Hal ini kemudian memicu istilah mata uang sampah, yang mengacu pada nilai tukar yang terlampau jauh dari US Dollar.
Data dari The Richest menunjukkan ada 15 mata uang dengan nilai tukar yang paling rendah terhadap dolar AS. 
Dalam daftar tersebut, ternyata mata uang Indonesia, rupiah, termasuk dalam salah satu mata uang sampah.
Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan nilai mata uang terendah di dunia. Sampai saat ini, USD 1 setara dengan Rp 12.467.
“Nilai tukar tersebut merupakan nilai terlemah sejak Agustus lalu, yaitu sekitar 1,3 persen,” demikian menurut Bloomberg, Sabtu (13/12).
Adapun negara dengan mata uang sampah nomor 1 di dunia adalah Iran dengan mata uangnya rial. Mengikuti rial, ada mata uang dong dari Vietnam dan mata uang dobra dari Sao Tome yang menempati posisi ke-2 dan ke-3 di atas Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Waduh..Rupiah Masuk Daftar Mata Uang Sampah

Jakarta, Aktual.co — Jumlah mata uang dunia saat ini, menurut data yang diakui PBB berjumlah 180. Dari ratusan jumlah mata uang tersebut US Dollar masih menjadi acuan nilai mata uang lainnya.
Kendati demikian, ada mata uang yang nilainya lebih tinggi dari US Dollar yakni mata uang Euro. Selain itu, ada pula mata uang yang nilainya berada di bawah dolar AS, dan memang kebanyakan demikian.
Hal ini kemudian memicu istilah mata uang sampah, yang mengacu pada nilai tukar yang terlampau jauh dari US Dollar.
Data dari The Richest menunjukkan ada 15 mata uang dengan nilai tukar yang paling rendah terhadap dolar AS. 
Dalam daftar tersebut, ternyata mata uang Indonesia, rupiah, termasuk dalam salah satu mata uang sampah.
Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan nilai mata uang terendah di dunia. Sampai saat ini, USD 1 setara dengan Rp 12.467.
“Nilai tukar tersebut merupakan nilai terlemah sejak Agustus lalu, yaitu sekitar 1,3 persen,” demikian menurut Bloomberg, Sabtu (13/12).
Adapun negara dengan mata uang sampah nomor 1 di dunia adalah Iran dengan mata uangnya rial. Mengikuti rial, ada mata uang dong dari Vietnam dan mata uang dobra dari Sao Tome yang menempati posisi ke-2 dan ke-3 di atas Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Guru di Aceh Tak Sulit Implementasikan K13

Jakarta, Aktual.co — Sebagian tenaga pengajar tingkat menengah atas di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengaku tidak kesulitan dalam implementasi kurikulum 2013 (K-13) yang saat ini sedang dievaluasi karena dianggap sulit diterapkan oleh guru di Indonesia.
“Menurut saya malahan K-13 ini lebih konferhensif, justru guru dan siswa lebih mudah dalam belajar mengajar, apalagi K-13 ini titik beratnya lebih kepada kreativitas siswa itu sendiri,” kata guru sekolah Madrasah Aliah Negeri (MAN) I Aceh Barat Affan SPd di Meulaboh, Jumat.
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengevaluasi kurikulum 2013, karena metode pengajaran dari aturan itu dianggap sulit diterapkan oleh guru dan diterima siswa di Indonesia.
Affan menyebutkan, beberapa tenaga pengajar di sekolah perkotaan Aceh Barat khususnya merasakan penerapan K-13 ini sangat fleksibel dalam metode belajar mengajar karena seorang guru hanya dituntut lebih dalam mengarahkan siswa.
Hanya saja, kata dia, dalam beberapa poin dalam K-13 masih belum dapat dilaksanakan oleh beberapa sekolah, terutama yang berada di kawasan pedesaan karena keterbatasan pengetahuan guru.
“Mungkin saja ada beberapa sekolah yang belum mampu menerapkannya, tapi menurut saya bukan berarti karena ada ketidak sempurnaan ini K-13 harus dihapus atau dievaluasi secara keseluruhan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, apabila seluruh sekolah di Indonesia mampu menerapkan kebijakan dimasa pemerintahan Presiden SBY-Budiono ini, maka akan sangat mempercepat penyetaraan standar dan kwalitas sekolah di Aceh, sehingga tidak ada sekolah yang masih dibawah standar.
Dikatakan, dirinya tidak menolak adanya evaluasi beberapa poin dianggap sulit untuk diterapkan, akan tetapi dia mengingatkan adanya kebijakan demikian juga akan mempersulit proses administrasi sekolah dan guru yang selama ini mengimplentasikan K-13.
Selain itu, harusnya pemerintah memikirkan langkah yang mengarah kepada peningkatan dan penyetaraan standar sekolah, bukannya langkah mundur melihat peluang-peluang kurikulum tempo dulu.
“Katakanlah bagaimana efektifnya kurikulum kita sebelumnya, tapi bukan berarti dunia pendidikan harus langkah mundur, sebaiknya ada pemikiran-pemikiran baru untuk dicoba, tapi jangan hanya sekedar coba-coba karena akan sangat berdampak terhadap dunia pendidikan,” katanya menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Guru di Aceh Tak Sulit Implementasikan K13

Jakarta, Aktual.co — Sebagian tenaga pengajar tingkat menengah atas di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengaku tidak kesulitan dalam implementasi kurikulum 2013 (K-13) yang saat ini sedang dievaluasi karena dianggap sulit diterapkan oleh guru di Indonesia.
“Menurut saya malahan K-13 ini lebih konferhensif, justru guru dan siswa lebih mudah dalam belajar mengajar, apalagi K-13 ini titik beratnya lebih kepada kreativitas siswa itu sendiri,” kata guru sekolah Madrasah Aliah Negeri (MAN) I Aceh Barat Affan SPd di Meulaboh, Jumat.
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengevaluasi kurikulum 2013, karena metode pengajaran dari aturan itu dianggap sulit diterapkan oleh guru dan diterima siswa di Indonesia.
Affan menyebutkan, beberapa tenaga pengajar di sekolah perkotaan Aceh Barat khususnya merasakan penerapan K-13 ini sangat fleksibel dalam metode belajar mengajar karena seorang guru hanya dituntut lebih dalam mengarahkan siswa.
Hanya saja, kata dia, dalam beberapa poin dalam K-13 masih belum dapat dilaksanakan oleh beberapa sekolah, terutama yang berada di kawasan pedesaan karena keterbatasan pengetahuan guru.
“Mungkin saja ada beberapa sekolah yang belum mampu menerapkannya, tapi menurut saya bukan berarti karena ada ketidak sempurnaan ini K-13 harus dihapus atau dievaluasi secara keseluruhan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, apabila seluruh sekolah di Indonesia mampu menerapkan kebijakan dimasa pemerintahan Presiden SBY-Budiono ini, maka akan sangat mempercepat penyetaraan standar dan kwalitas sekolah di Aceh, sehingga tidak ada sekolah yang masih dibawah standar.
Dikatakan, dirinya tidak menolak adanya evaluasi beberapa poin dianggap sulit untuk diterapkan, akan tetapi dia mengingatkan adanya kebijakan demikian juga akan mempersulit proses administrasi sekolah dan guru yang selama ini mengimplentasikan K-13.
Selain itu, harusnya pemerintah memikirkan langkah yang mengarah kepada peningkatan dan penyetaraan standar sekolah, bukannya langkah mundur melihat peluang-peluang kurikulum tempo dulu.
“Katakanlah bagaimana efektifnya kurikulum kita sebelumnya, tapi bukan berarti dunia pendidikan harus langkah mundur, sebaiknya ada pemikiran-pemikiran baru untuk dicoba, tapi jangan hanya sekedar coba-coba karena akan sangat berdampak terhadap dunia pendidikan,” katanya menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

PGN Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2014

Jakarta, Aktual.co — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI. Penghargaan tersebut adalah Peringkat ke-4 Keterbukaan Informasi Publik kategori Perusahaan BUMN 2014. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdulhamid Dipopramono kepada Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2014 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.
 
Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup menjelaskan, penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI tersebut semakin menunjukkan eksistensi PGN sebagai BUMN yang selalu mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik. Sebagai perusahaan negara, PGN juga berhasil membuktikan diri mampu menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
 
Selain konsisten mengembangkan infrastruktur dan mempercepat pemanfaatan gas bumi, secara finansial, tanggung jawab sosial dan kinerja PGN juga kian membanggakan.

“Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI terhadap kinerja PGN. Penghargaan tersebut sesungguhnya juga merupakan bukti bahwa kerja keras dan inisiatif yang terus dilakukan PGN telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Indonesia,” jelas Heri di Jakarta (12/12).
 
Sebelumnya, PGN secara bersamaan mendapatkan sejumlah penghargaan dari tiga institusi berbeda pada Rabu (10/12) malam. Penghargaan pertama adalah Best of The Best 2014 Awards dari Forbes Indonesia menempatkan PGN pada peringkat 8 dari The Top 50 Indonesian Companies. Kedua, PGN terpilih sebagai BUMN Terbaik kategori pertambangan dari Majalah Investor dan ketiga, National Center for Sustainability Reporting menempatkan PGN sebagai Best Sustainability Report 2013: Best Overall, Winner in category Energy, Oil & Gas dan Commendation for 1st time G4 report 2013.
 
Heri menjelaskan, sebagai perusahaan milik negara, salah satu misi utama PGN adalah meningkatkan pemanfaatan gas bumi kepada seluruh segmen pelanggan di Indonesia. Sebagai energi baik yang memiliki banyak keunggulan, gas bumi dapat berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kemakmuran Indonesia.
 
Selama tahun 2014, PGN telah membangun dan mengoperasikan sejumlah infrastruktur baru seperti Mobile Refueling Unit (MRU), Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Berbagai infrastruktur tersebut ditujukan untuk mendukung program konversi ke gas bumi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu PGN terus membangun infrastruktur untuk memperluas pemakaian gas bumi dan menghadirkan gas bumi di daerah-daerah yang selama ini belum merasakan manfaat energi baik gas bumi.
 
PGN juga mempercepat penyaluran gas bumi ke rumah tangga melalui program PGN Sayang Ibu. Melalui program tersebut PGN telah melakukan penyambungan jaringan pipa gas di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, Cirebon, Tangerang, Batam dan Semarang.
 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pensiunan Karyawan Pertamina Tantang Faisal Basri Berantas Gurita Bisnis Migas Soemarno Cs

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe)  Binsar Effendi, empat tugas pokok Tim KRTKM adalah tugas berat dan bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi pekerjaan untuk memberantas mafia migas. 
“Sebab kalau tujuannya ingin memberantas mafia migas bukan hanya menyangkut Petral, tapi juga mafia migas yang ada di dalam negeri yang bisnisnya juga diduga dikendalikan melalui jaringan Ari Soemarno,” kata Binsar dalam siaran pernya yang diterima Aktual.co, Sabtu (13/12). 
“Sepertinya, bukan merupakan rahasia umum lagi siapa yang selama ini bermain di bisnis migas dan dikenal sebagai mafia migas di dalam negeri,” sambungnya.
Sebagai Ketua Tim KRTKM, Faisal, imbuh Binsar Effendi, sebaiknya harus mampu memberantas gurita bisnis jaringan Ari Soemarno, bukan mengobok-obok Pertamina dengan rasa kebenciannya, atau dengan menuding Pertamina berbohong. 
“Kalau tidak mampu, sebaiknya Faisal mundur saja. Tidak usahlah cuap-cuap apalagi penunjukan Faisal diback-up Rini Soemarno,” tantang Binsar.
Logika orang awam saja, lanjutnya, mana mungkin Faisal selaku Ketua Tim KRTKM berani menyikat para mafia migas. 
“Ini penting dibuka, sebab kami ini adalah bagian yang merintis, membangun dan membesarkan Pertamina dengan kerja keras dan bukan dengan cuap-cuap, tentu marah jika Pertamina dibilang bohong apalagi Faisal katakan menjadi benci. Ada kontribusi apa dia di Pertamina, termasuk untuk bangsa dan negara ini,” demikian Binsar.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (KRTKM), menunjuk ekonom Faisal Basri sebagai pemimpin tim dengan mengemban empat tugas pokok. Pertama, meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. 
Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat. 
Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari kartel dan para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain