Jakarta, Aktual.co — Langkah Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menghapus kurikulum tahun 2013 terus menuai kritikan. Terlebih, ketika perubahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan DPR RI sebagai badan pengawas anggaran.
Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan sangat rentan terjadinya penyimpangan anggaran atau penyalaggunaan jabatan terkait perubahan kurikulum itu.
“Karena tidak ada kesepakatan dulu dengan DPR RI (selaku pengawas), terhadap program dan anggaran apa yang akan dilakukan oleh kementerian ketika Kurikulum 2013 dihapus sepihak oleh kementerian terkait,” ucap dia ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat (12/12).
Dikatakan dia, kalau ingin menerapkan kurikurum 2006, tentu harus ada pembicara lebih dulu dengan DPR. Karena, pembicaraan antara pemerintah dan DPR penting sebagai dasar auditor negara untuk mengaudit sejumlah program yang telah disepakati.
“Kalau, tidak ada kesepakatan dengan DPR, ini sudah pasti termasuk anggaran siluman sebagai temuan auditor negara. Tinggal bagaimana aparat hukum, siapa yang diuntungkan dari realisasi anggaran siluman ini, adalah tugas aparat hukum,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan untuk mengecek kesiapan pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba, Hari ini, Jumat (12/12).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Tony Tribagus Spontana yang mengatakan, Jaksa Agung didampingi Menkumham mengecek persiapan menjelang eksekusi.
“Jaksa Agung dan Menkumham di Nusakambangan mengecek persiapan di sana,” kata Tony dikantornya, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).
Dimungkinkan, pelaksanaan eksekusi mati dapat dilakukan sekembalinya Jaksa Agung dari Nusakambangan. Namun tentunya dengan kesiapan-kesiapan yang telah dilakukan dari jaksa eksekutor. “Sekembalinya (Jaksa Agung) mungkin akan dilakukan,” tambahnya.
Diketahui, Kejagung akan melakukan eksekusi mati terhadap lima terpidana narkoba. Namun pihaknya masih belum dapat menyampaikan identitas dari lima terpidana tersebut.
“Yang pasti ada lima, dua di Nusakambangan, dua di Batam dan satu di Tangerang. Untuk waktunya antara tanggal 12 sampai 31 Desember 2014,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan untuk mengecek kesiapan pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba, Hari ini, Jumat (12/12).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Tony Tribagus Spontana yang mengatakan, Jaksa Agung didampingi Menkumham mengecek persiapan menjelang eksekusi.
“Jaksa Agung dan Menkumham di Nusakambangan mengecek persiapan di sana,” kata Tony dikantornya, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/12).
Dimungkinkan, pelaksanaan eksekusi mati dapat dilakukan sekembalinya Jaksa Agung dari Nusakambangan. Namun tentunya dengan kesiapan-kesiapan yang telah dilakukan dari jaksa eksekutor. “Sekembalinya (Jaksa Agung) mungkin akan dilakukan,” tambahnya.
Diketahui, Kejagung akan melakukan eksekusi mati terhadap lima terpidana narkoba. Namun pihaknya masih belum dapat menyampaikan identitas dari lima terpidana tersebut.
“Yang pasti ada lima, dua di Nusakambangan, dua di Batam dan satu di Tangerang. Untuk waktunya antara tanggal 12 sampai 31 Desember 2014,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Munas yang menghasilkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum kembali sudah sesuai ketenteuan keorganisasian.
Sehingga tidak perlu adanya Munas rekonsiliasi seperti yang dicanangkan oleh salah satu politisi Golkar, Hajriyanto Y Thohari beberapa waktu lalu.
“Munas Bali sudah memenuhi prosedur, tatacara dan legalitas dalam AD/ART partai Golkar. Maka tidak dibutuhkan Munas lagi,” kata Bamsoet melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (12/12).
Anggota Komisi III DPR RI itu, juga menyarankan semua pihak untuk menunggu hasil keputusan Menteri Hukum dan HAM yang sedang diproses saat ini.
“Kita tunggu saja penyelesaian secara hukum yang kini sedang berproses di kemenhukam,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Munas yang menghasilkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum kembali sudah sesuai ketenteuan keorganisasian.
Sehingga tidak perlu adanya Munas rekonsiliasi seperti yang dicanangkan oleh salah satu politisi Golkar, Hajriyanto Y Thohari beberapa waktu lalu.
“Munas Bali sudah memenuhi prosedur, tatacara dan legalitas dalam AD/ART partai Golkar. Maka tidak dibutuhkan Munas lagi,” kata Bamsoet melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (12/12).
Anggota Komisi III DPR RI itu, juga menyarankan semua pihak untuk menunggu hasil keputusan Menteri Hukum dan HAM yang sedang diproses saat ini.
“Kita tunggu saja penyelesaian secara hukum yang kini sedang berproses di kemenhukam,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menilai Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, merupakan tempat yang aman untuk pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati.
“Kita cari tempat yang amanlah. Di sini (Nusakambangan, red.) aman,” katanya di Nusakambangan, Cilacap, Jumat (12/12).
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengumumkan tempat pelaksanaan eksekusi lima terpidana mati, dua di antaranya merupakan penghuni Lapas Nusakambangan.
“Eksekusi belum diumumkan tempatnya. Kalaupun akan dilaksanakan, nanti ada kesepakatan antara kita dengan Polri, tempatnya di mana, waktunya kapan, bagaimana caranya, semua harus kita persiapkan,” katanya.
Saat ditanya apakah kunjungannya bersama Menkumham ke Nusakambangan termasuk bagian dari koordinasi menjelang pelaksanaan eksekusi, dia mengakui bahwa pihaknya harus selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan HAM.
“Ingat, ‘integrated criminal justice system’ (sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan, red.) harus kita jalankan terus,” katanya.
Disinggung mengenai kemungkinan eksekusi dua terpidana mati yang ada di Nusakambangan akan dilaksanakan di pulau itu, Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya belum mengumumkan tempat pelaksanaan eksekusi.
“Saya belum menyebutkan itu. Banyak di sini, bukan hanya dua, banyak yang menunggu (pelaksanaan eksekusi, red.),” katanya.
Terkait kapan eksekusi itu dilaksanakan, dia mengatakan bahwa pihaknya akan melihat dulu pemenuhan aspek-aspek yuridis dan aspek teknisnya.
Dia mengakui peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati kepada Mahkamah Agung (MA) dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi.
“Kalau mati iya (dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi, red.), beda dengan pidana lainnya. Kalau pidana lainnya, PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan, kalau mati kita tunggu. Kita akan minta nanti Mahkamah Agung seperti apa, secepatnya menjawab PK mereka,” katanya.
Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa terpidana mati yang mengajukan PK harus konsisten. Dalam hal ini, kata dia, ketika para terpidana mati itu mengajukan PK, mereka harus segera menyampaikan novumnya (bukti baru, red.).
Menkumham Yasonna Laoly mengakui kunjungannya ke Nusakambangan bersama Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rangka koordinasi menjelang pelaksanaan eksekusi mati. “Kita masih koordinasi dengan Kejaksaan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu