Cegah Kebocoran BBM, Dwi Soetjipto Terapkan Pendekatan Sistem dan Teknologi

12 Desember 2014, 18:25

Jakarta, Aktual.co — Direktur Utama PT Pertamina Persero, Tbk, Dwi Soetjipto mengatakan akan menindak karyawannya jika benar tersangkut masalah kebocoran BBM. Hal itu ia sampaikan usai acara konferensi pers penyerahan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dari BPH Migas ke PT Pertamina dan PT AKR.

“Kalau ada yang tahu tolong kasih tahu saya, nanti akan saya tindak,” ujar Dwi di Kantor BPH Migas Jakarta, Jumat (12/12).

Lebih lanjut dikatakan dia, untuk saat ini yang perlu dipirkirkan adalah upaya mengawal penjualan minyak jeni tertentu agar bisa efektif. Menurutnya, hal itu agar kuota yang telah ditetapkan sebelumnya bisa dikendalikan.

“Sekarang ini bagaimana mengawal penjualan minyak jenis tertentu ini betul-betul bisa efektif kepada konsumen, sehingga kuota bisa dikendalikan, tidak seperti tahun 2014 hingga melampaui,” kata dia.

Dwi juga menjelaskan alternatif agar tidak terjadi kebocoran BBM bersubsidi yang selama ini marak terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Ia menyarankan dengan teknologi approach dan pendekatan sistem.

“Kita akan berusaha mencari teknologi yang bisa kita gunakan, kita coba dengan teknologi approach dan pendekatan sistem ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya bisa dikurangi intervensi dari orang, kita harapkan orang nantinya tidak akan lagi main-main,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

PSSI Kekeuh Tidak Mau Akui Sebagai Lembaga Publik Pemerintah

12 Desember 2014, 18:24

Jakarta, Aktual.co — Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), mengaku tetap tidak akan melakukan transparansi keuangan kepada publik. Hal ini diakui PSSI, karena aturan hukum yang mengatur keuangan federasi sepakbola Indonesia itu tidak jelas.

Dijelaskan Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan, secara hukum, PSSI adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan. Di dalam hukum Indonesia, dasar hukum perkumpulan berbadan hukum ini adalah Akta Pengesahan PSSI tertanggal 2 Februari 1953 berdasarkan Buku Undang-Undang no. 276 (Staatsblad).

“Sebagai badan hukum privat, PSSI menundukkan dirinya sebagai anggota Federasi sepakbola dunia, yaitu FIFA. Melalui UU SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) pada pasal 1 poin 25, pemerintah jelas mensyaratkan bahwa induk organisasi olahraga, harus menjadi anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, dalam hal ini FIFA,” kata Aristo di Jakarta, Jumat (12/12).

Aristo mengakui bahwa, PSSI pernah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN) dan bantuan dari FIFA.

Dengan demikian, jelas bahwa PSSI merupakan badan publik sesuai dengan definisi yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa badan publik adalah organisasi pemerintah maupun non pemerintah sepanjang sumber danannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri.

Namun, Aristo menolak pernyataan UU KIP tersebut, dengan mengatakan bahwa, UU KIP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi badan publik.

“Oleh karenannya, persoalan ini harus dilihat setidaknya dari 7 kerangka hukum: UU SKN dan peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 6/2014 mengenai pengesahan perkumpulan, UU no. 17/2003 mengenai keuangan negara, UU no. 1/2004 mengenai perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah no. 45/2013 mengenai tata cara pelaksanaan APBN dan Peraturan Pemerintah no. 10/2011 mengenai penerimaan hibah dari luar negeri. Karena “kunci” dari badan publik adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta mendapatkan dana dari negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD,” paparnya.

Pernyataan Aristo ini terkait dengan putusan Komisi Informasi Publik (KIP), yang mengatakan bahwa PSSI adalah badan publik non pemerintah. Sehingga, PSSI diwajibkan untuk membuka laporan keuangan sejak kurun waktu 2005-2014, terkait dengan hak siar pertandingan timnas Indonesia di semua level umur.