Jakarta, Aktual.co — Satu anggota Polres Mempawah Kalbar dipecat tidak dengan hormat dengan pangkat terakhir Briptu KS, karena melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi aturan yang berlaku.
“Tindakan indisipliner Briptu KS bahkan sudah mencapai enam kali, sehingga dilakukan sidang komisi kode etik profesi Polri yang putusan hukumnya berupa rekomendasi PTDH,” kata Kapolres Pontianak AKBP Hadi Poerwanto saat dihubungi di Mempawah, Jumat (12/12).
Dia mengatakan, pemecatan tak hormat tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Kalbar No: Kep/625/XI/2014 tanggal 24 November 2014 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Briptu KS, terhitung tanggal 30 November 2014.
Hadi Poerwanto mengimbau hal tersebut hendaknya dijadikan pengalaman bagi personil Polres Pontianak lainnya. “Jangan sampai ada personil Polres Pontianak yang nantinya mengikuti jejak yang tidak baik dan terpuji itu.”
Apalagi, kata dia, hal itu bermula dari pola hidup yang tidak benar, kemudian melakukan pelanggaran disiplin, bahkan melakukan tindak pidana yang akhirnya merugikan diri sendiri.
Selama menjabat Kapolres Pontianak AKBP Hadi Poerwanto sudah tiga kali melaksanakan upacara PTDH, yakni terhadap Bripka SA, Briptu SS dan Briptu KS.
“Saya sangat prihatin sekali, karena masih ada saja anggota Polres Pontianak yang harus diupacarakan PTDH, dan saya mengharapkan hal ini adalah yang terakhir dan jangan ada yang menyusul lagi,” katanya.
Dia menambahkan, saat ini banyak anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik terlibat sebagai pengedar narkoba yang pada akhirnya merusak diri sendiri.
“Atas berbagai kasus tersebut, sesuai perintah Kapolri dan Kapolda Kalbar, siapa saja anggota polisi yang melanggar aturan harus diproses sesuai aturan yang berlaku, mulai dilakukan sidang disiplin, kode etik, maupun pidana umum dengan sanksi yang berat hingga dilakukan PTDH,” kata Hadi.
Kapolres Pontianak mengharapkan ke depannya tidak lagi anggota Polres Pontianak yang terlibat narkoba, hal-hal yang ilegal, maupun tindakan yang tidak terpuji lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menjalin kordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati yang akan dilakukan pada Desember akhir tahun 2014 ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar membenarkan adanya koordinasi dari kejaksaan dengan Polri terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati.
“Pimpinan eksekutor adalah kejaksaan, Polri diminta bantuan untuk pelaksanaannya. Benar sudah ada koordinasi,” kata Boy saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (12/12).
Saat disinggung apakah bantuan untuk pelaksanaan eksekusi akan dilakukan oleh Brimob Polda Jateng, Boy pun menjawab tidak tertutup kemungkinan akan hal tersebut.
“Bisa saja dari Brimob Polda Jateng atau lainnya, masih dalam tahap koordinasi dengan kejaksaan,” tandasnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menambahkan, bahwa penentuan lokasi eksekusi bukan pihak kepolisian yang menentukan melainkan Kejaksaan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T Spontana mengatakan, lima terpidana mati tengah dalam persiapan dieksekusi pada bulan ini.
“Perkembangan hingga saat ini jaksa eksekutor sudah stand by di daerah. Jadi tim di kejagung bersama tim jaksa eksekutor sudah di daerah mempersiapkan diri dengan jaksa di daerah dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Segera menentukan tempat, waktu, termasuk hari dan jam eksekusi,” terang Tony.
Berdasarkan jenis perkara, lima terpidana mati yang akan dieksekusi bulan ini terdiri atas tiga orang dengan kasus narkotika dan dua orang pada kasus pembunuhan berencana.  Sementara dilihat dari wilayahnya, satu orang ditahan di Tangerang serta masing-masing dua orang di Batam dan Nusakambangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri menjalin kordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati yang akan dilakukan pada Desember akhir tahun 2014 ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar membenarkan adanya koordinasi dari kejaksaan dengan Polri terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati.
“Pimpinan eksekutor adalah kejaksaan, Polri diminta bantuan untuk pelaksanaannya. Benar sudah ada koordinasi,” kata Boy saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (12/12).
Saat disinggung apakah bantuan untuk pelaksanaan eksekusi akan dilakukan oleh Brimob Polda Jateng, Boy pun menjawab tidak tertutup kemungkinan akan hal tersebut.
“Bisa saja dari Brimob Polda Jateng atau lainnya, masih dalam tahap koordinasi dengan kejaksaan,” tandasnya.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menambahkan, bahwa penentuan lokasi eksekusi bukan pihak kepolisian yang menentukan melainkan Kejaksaan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony T Spontana mengatakan, lima terpidana mati tengah dalam persiapan dieksekusi pada bulan ini.
“Perkembangan hingga saat ini jaksa eksekutor sudah stand by di daerah. Jadi tim di kejagung bersama tim jaksa eksekutor sudah di daerah mempersiapkan diri dengan jaksa di daerah dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Segera menentukan tempat, waktu, termasuk hari dan jam eksekusi,” terang Tony.
Berdasarkan jenis perkara, lima terpidana mati yang akan dieksekusi bulan ini terdiri atas tiga orang dengan kasus narkotika dan dua orang pada kasus pembunuhan berencana.  Sementara dilihat dari wilayahnya, satu orang ditahan di Tangerang serta masing-masing dua orang di Batam dan Nusakambangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby