Jakarta, Aktual.co —Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015 siap-siap melonjak. Mengingat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2014 di kisaran Rp 30 triliun. Padahal di tahun 2013, sisa anggaran DKI hanya Rp 9 triliun.
Dikatakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi, bila APBD 2015 diputuskan di angka Rp 60 triliun, lalu ditambah Silpa Rp 30 triliun, maka hasil akhirnya APBD DKI 2015 bisa menjadi Rp 90 triliun.
“Lompat banyak dari APBD tahun ini (2014),” ujar dia di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/12).
Melonjaknya sisa anggaran DKI di tahun 2014 hingga Rp30 trilun, menurut Sanusi sudah bisa dipastikan. Mengingat di 30 November 2014 lalu penyerapan anggaran DKI stagnan di angka 36,7 persen, dari total anggaran Rp 72,6 triliun. 
Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik bahkan berseloroh kalau DKI ingin menghabiskan APBD 2014 di sisa waktu sekarang, maka tiap hari harus menghabiskan 1,6 triliun. Itu pun dengan asumsi masih tersisa 29 hari sebelum akhir tahun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Akhir tahun sudah tersisa kurang dari dua minggu. Sedangkan penyerapan anggaran DKI 2014 baru mencapai 36,07 persen. Keraguan bahwa DKI bakal mampu menyerap APBD 2014 hingga 100 persen pun mencuat. 
Kata Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, kalau DKI ingin APBD 2014 terserap 100 persen, maka dalam waktu 29 hari DKI tiap harinya harus melakukan penyerapan Rp1,6 triliun. Mustahil.
Prediksi Taufik, tahun ini jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI ada di kisaran Rp 30 triliun. “Nggak mungkin penyerapan 100 persen. 11 bulan saja penyerapan baru  mencapai 36,07 persen,” ujar dia, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Satu-satunya cara menggenjot penyerapan anggaran, kata politisi Gerindra itu hanyalah dengan mendorong seluruh SKPD untuk melaksanakan pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengakui serapan APBD DKI tahun 2014 sangat rendah. Dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, akhir Oktober lalu.
Selain itu, Ahok juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ. “Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah,” ujarnya.
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya penghematan anggaran, justru telah dilakukan Pemprov DKI. “Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Akhir tahun sudah tersisa kurang dari dua minggu. Sedangkan penyerapan anggaran DKI 2014 baru mencapai 36,07 persen. Keraguan bahwa DKI bakal mampu menyerap APBD 2014 hingga 100 persen pun mencuat. 
Kata Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, kalau DKI ingin APBD 2014 terserap 100 persen, maka dalam waktu 29 hari DKI tiap harinya harus melakukan penyerapan Rp1,6 triliun. Mustahil.
Prediksi Taufik, tahun ini jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI ada di kisaran Rp 30 triliun. “Nggak mungkin penyerapan 100 persen. 11 bulan saja penyerapan baru  mencapai 36,07 persen,” ujar dia, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Satu-satunya cara menggenjot penyerapan anggaran, kata politisi Gerindra itu hanyalah dengan mendorong seluruh SKPD untuk melaksanakan pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengakui serapan APBD DKI tahun 2014 sangat rendah. Dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, akhir Oktober lalu.
Selain itu, Ahok juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ. “Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah,” ujarnya.
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya penghematan anggaran, justru telah dilakukan Pemprov DKI. “Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”

Artikel ini ditulis oleh: