Jakarta, Aktual.co — Terkait penembakan di Papua, Wakil Presidem Jusuf Kalla menjelaskan apa yang terjadi hanya masalah kecil saja. Itu pun di tempat-tempat terbatas.
Ia mengatakan aparat keamanan dibantu TNI terus mengatasi persoalan yang ada. Dirinya meminta penilaian yang berimbang terhadap TNI maupun Polri terkait masalah hak asasi manusia (HAM) karena jika rakyat biasa yang melakukan penembakan tidak dianggap melanggar HAM.
“Sementara jika TNI atau Polri yang melakukan penembakan selalu dianggap melanggar HAM,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyak pandangan yang berkembang bahwa hampir semua kekayaan Papua diambil oleh pemerintah, padahal tidak demikian karena pemerintah memberikan subsidi tiap tahun kepada Papua sebesar Rp17 triliun.
“Hasil pajak, royalti dan kekayaan lain di Papua hanya Rp18 triliun. Sementara kebutuhan untuk pembanguan Papua mencapai Rp35 triliun. Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp17 triliun,” demikian Jusuf Kalla usai acara Penandatangan MoU antara Palang Merah Indonesia (PMI) dengan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terkait penembakan di Papua, Wakil Presidem Jusuf Kalla menjelaskan apa yang terjadi hanya masalah kecil saja. Itu pun di tempat-tempat terbatas.
Ia mengatakan aparat keamanan dibantu TNI terus mengatasi persoalan yang ada. Dirinya meminta penilaian yang berimbang terhadap TNI maupun Polri terkait masalah hak asasi manusia (HAM) karena jika rakyat biasa yang melakukan penembakan tidak dianggap melanggar HAM.
“Sementara jika TNI atau Polri yang melakukan penembakan selalu dianggap melanggar HAM,” kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyak pandangan yang berkembang bahwa hampir semua kekayaan Papua diambil oleh pemerintah, padahal tidak demikian karena pemerintah memberikan subsidi tiap tahun kepada Papua sebesar Rp17 triliun.
“Hasil pajak, royalti dan kekayaan lain di Papua hanya Rp18 triliun. Sementara kebutuhan untuk pembanguan Papua mencapai Rp35 triliun. Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp17 triliun,” demikian Jusuf Kalla usai acara Penandatangan MoU antara Palang Merah Indonesia (PMI) dengan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jelang kongres Partai Demokrat 2015 diprediksi jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan kembali menduduki jabatan sebagai ketua umum.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Didik Mukrianto mengatakan bahwa presiden RI ke VI itu akan terpilih secara aklamasi.
“100 persen (pengurus daerah) SBY,” ucap, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut dia, bila merujuk pada kongres Bandung tahun 2010 maka periode selanjutnya akan digelar bulan Mei.  Didik pun mengatakan, Demokrat harus melakukan konsolidasi internal, sebab pilkada serentak akan segera dilakukan.
“Harus konsolidasi secepatnya. Untuk menghadapi tantangan ke depan,” ucapnya.
Hingga kini, sambung dia, hanya SBY sebagai kader terbaik Demokrat yang dapat dibanggakan. Ia menyebut tidak ada kader Demokrat lain yang memiliki kualifikasi seperti SBY.
“Ketika SBY dalam kondisi Demokrat turun jauh maka diperlukan sosoknya untuk kembali memimpin,” ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang