Kongres 2015, Politisi Demokrat Yakin SBY Terpilih Aklamasi

11 Desember 2014, 17:16

Jakarta, Aktual.co — Jelang kongres Partai Demokrat 2015 diprediksi jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan kembali menduduki jabatan sebagai ketua umum.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Didik Mukrianto mengatakan bahwa presiden RI ke VI itu akan terpilih secara aklamasi.
“100 persen (pengurus daerah) SBY,” ucap, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut dia, bila merujuk pada kongres Bandung tahun 2010 maka periode selanjutnya akan digelar bulan Mei. Didik pun mengatakan, Demokrat harus melakukan konsolidasi internal, sebab pilkada serentak akan segera dilakukan.
“Harus konsolidasi secepatnya. Untuk menghadapi tantangan ke depan,” ucapnya.
Hingga kini, sambung dia, hanya SBY sebagai kader terbaik Demokrat yang dapat dibanggakan. Ia menyebut tidak ada kader Demokrat lain yang memiliki kualifikasi seperti SBY.
“Ketika SBY dalam kondisi Demokrat turun jauh maka diperlukan sosoknya untuk kembali memimpin,” ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Desmon Sebut SBY Mencla-mencle

11 Desember 2014, 17:08

Jakarta, Aktual.co — Keluarnya Perppu No 1 Tahun 2014 tetang Pilkada langsung dinilai bentuk inkonsistensi dari sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai presiden ketika itu.
Demikian disampaikan Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa, di Komplek Parlemen, di Jakarta, Kamis (11/12).
“Apa sih yang tidak pernah mencla- mencle, sejak menjadi presiden tidak pernah dalam catatan saya (tidak mencla-mencle),” kata dia.
Menurut dia, awalnya sebelum masuk pemilihan presiden, dalam pengajuan draft akademik kepada DPR RI, sangat jelas terbaca bila RUU Pilkada mengarah pada pemilu tidak langsung.
Tetapi, ketika itu semua fraksi di parlemen kecuali partai Demokrat menolak ajuan draft oleh pemerintah tersebut.
“Lalu kesininya berubah adalah bicara tentang real politik, sesudah Pilpres, kelompok pendukung Prabowo ternyata suara-suara daerah itu dominan, sehingga kita mendukung pilada tidak langsung (usulan pemerintah SBY),” ujarnya.
“Dan itu dilihat oleh SBY karena itung-itungan politik bila dilaukan pilkada tidak langsung, maka SBY berubah. Ini yang terjadi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Desmon Sebut SBY Mencla-mencle

11 Desember 2014, 17:08

Jakarta, Aktual.co — Keluarnya Perppu No 1 Tahun 2014 tetang Pilkada langsung dinilai bentuk inkonsistensi dari sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai presiden ketika itu.
Demikian disampaikan Ketua DPP Gerindra, Desmon J Mahesa, di Komplek Parlemen, di Jakarta, Kamis (11/12).
“Apa sih yang tidak pernah mencla- mencle, sejak menjadi presiden tidak pernah dalam catatan saya (tidak mencla-mencle),” kata dia.
Menurut dia, awalnya sebelum masuk pemilihan presiden, dalam pengajuan draft akademik kepada DPR RI, sangat jelas terbaca bila RUU Pilkada mengarah pada pemilu tidak langsung.
Tetapi, ketika itu semua fraksi di parlemen kecuali partai Demokrat menolak ajuan draft oleh pemerintah tersebut.
“Lalu kesininya berubah adalah bicara tentang real politik, sesudah Pilpres, kelompok pendukung Prabowo ternyata suara-suara daerah itu dominan, sehingga kita mendukung pilada tidak langsung (usulan pemerintah SBY),” ujarnya.
“Dan itu dilihat oleh SBY karena itung-itungan politik bila dilaukan pilkada tidak langsung, maka SBY berubah. Ini yang terjadi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

BEI Gandeng IAGI-Perhapi Bahas Peningkatan Kualitas Emiten

11 Desember 2014, 17:00

Jakarta, Aktual.co — Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) untuk mengembangkan industri pertambangan mineral dan batu bara di pasar modal Indonesia.

“Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan PERHAPI merupakan organisasi profesi yang mewadahi para ahli di bidang geologi dan pertambangan di Indonesia. Kerja sama itu untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” ujar Direktur Utama Ito Warsito di Jakarta, Kamis (11/12).

Salah satu aspek yang terus dipersiapkan yakni pasokan melalui peningkatan kualitas emiten, serta penambahan jumlah emiten dan calon emiten, khususnya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

“Kerja sama BEI dengan IAGI dan PERHAPI di antaranya dalam penyusunan rancangan Peraturan Nomor I-A.1 tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diterbitkan pada 1 November 2014,” paparnya.

Ito Warsito mengharapkan bahwa dengan adanya kerja sama itu IAGI dan PERHAPI dapat membantu dalam menjamin kredibilitas pihak kompeten yang memberikan jasa profesionalnya kepada emiten maupun calon emiten. Ekspektasi lainnya adalah mendukung BEI dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap emiten maupun calon emiten.

“Diharapkan juga, kerja sama itu dapat mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas emiten di bidang pertambangan minerba serta pertumbuhan jumlah investor yang berpartisipasi di pasar modal,” ujarnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar menilai positif adanya kerjasama itu karena dapat mendorong industri pertambangan dan pasar modal di dalam negeri akan terus berkembang.

Dalam Peraturan Nomor I-A.1 itu, ia mengemukakan bahwa beberapa pokok dalam peraturan itu di antaranya, calon perusahaan tercatat dapat mengajukan penawaran umum perdana saham (IPO) meski baru menjalankan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan; atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Namun, lanjut dia, calon emiten itu harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi dan dapat dalam kondisi telah menjalankan tahapan penjualan, telah melaksanakan tahapan produksi namun belum sampai penjualan, atau belum memulai tahapan operasi produksi.

Selain itu, memiliki cadangan terbukti (proven reserve) dan terkira (probable reserve) berdasarkan laporan pihak kompeten. Lalu memiliki sertifikat “clear and clean” atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.

“Dengan adanya kemudahan dari peraturan itu, perusahaan pertambangan di dalam negeri berkesempatan untuk mencarai dana atau modal untuk menembangkan usahanya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka