Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Denpasar mempersiapkan secara matang kegiatan “Denpasar Festival (Denfest) VII” yang diselenggarakan di kawasan Catur Muka dan sepanjang Jalan Gajah Mada selama empat hari, 28-31 Desember 2014.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Denpasar Made Saryawan di Denpasar, Kamis mengatakan pihaknya telah mempersiapkan secara matang dan menampilkan ragam seni dan sajian kuliner yang setiap tahunnya ada inovasi dan berbeda dari tahun sebelumnya.

Ia mengatakan Denfest VII dikemas sedemikian rupa dan setiap tahun selalu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan tetap mengacu pada ruang kreativitas dan kegiatan edukasi bagi masyarakat.

Saryawan lebih lanjut mengatakan perencanaan Denfest kali ini sudah terlaksana 80 persen karena segala sesuatu yang terkait dengan zonasi dan pengisian acara sudah siap secara keseluruhan dan tinggal memaksimalkan yang belum terealisasi menjelang pembukaan Denfest 28 Desember mendatang.

Untuk tahun ini, kata dia, peserta yang mengikuti Denfest terus mengalami peningkatan terutama di sektor kuliner, karena itu Pemkot Denpasar sudah mempersiapakan tempat-tempat kuliner yang lebih luas, agar para pengunjung bisa menikmati sajian menu dengan leluasa dan tidak berdesak-desakan.

Ia mengatakan antusias masyarakat terus bertambah dan dapat memberikan ruang kreativitas lebih luas kepada masyarakat.

Sementara Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara mengatakan agenda tahunan Denfest ini adalah merupakan puncak-puncak kreativitas masyarakat kota dalam bidang seni dan budaya.

Rai Iswara meminta kepada panitia apa yang menjadi kendala harus segera tertangani dengan cepat serta diharapkan semua SKPD memantau dan mengkordinasikan kegiatan tersebut agar berjalan lancar dan sukses.

“Kami harapkan kegiatan tahun ini harus ada peningkatan kualitas maupun kuantitas dari kegiatan tahun sebelumnya, terutama pada dampak lingkungan, terutama pada sektor ekonomi masyrakat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Keamanan nasional harus dipahami secara utuh sehingga kalau RUU Kamnas diajukan kembali tidak macet karena tarik-menarik kepentingan.
Demikian disampaikan Mahfud Sidik Ketua Komisi I DPR RI, kepada wartawan, Kamis (11/12).
Kata dia, Presiden Jokowi harus cerdik untuk membuat naskah akademik yang cakupannya multi dimensional.
“RUU Kamnas mandeg karena polisi melihat dalam RUU Kamnas, militer mendominasi, padahal bukan seperti itu perspektifnya. Kalau kajiannya tidak komprehensif, maka saya khawatir, RUU Kamnas akan mentah,” katanya.
Dijelaskannya, perspektif keamanan nasional bukan hanya pada keamanan dan ketertiban hukum semata yang menjadi ruang lingkup kepolisian. Pada level yaitu ketika keamanan nasional dalam kondisi berbahaya maka militer bertindak.
Dia pun mencontohkan militer Amerika Serikat yang bisa mengambilalih peran dan tugas di bidang pangan, kesehatan, teknologi informasi dan lainnya kalau menyangkut keamanan nasional dalam ancaman perang asimetrik.
“Kalau ada wabah penyakit yang bisa mempengaruhi keamanan nasional, maka militer Amerika Serikat mengambilalih peran di bidang kesehatan. Begitu juga dalam peperangan yang asimetrik yang tidak masuk dalam lingkup militer dan kepolisian secara umum, misalnya, ketika senjata kimia dan biologi bisa digunakan sehingga keamanan nasional menjadi terancam maka militer mengambilalih komando,” katanya.
Perang asimetrik, menurut dia, juga dapat terjadi di bidang lain seperti serangan terhadap jaringan internet sebuah negara. Jika jaringan internet diserang yang membahayakan negara, maka kembali militer dapat mengambilalih komando. Dengan demikian maka RUU Kamnas tidak boleh dibahas sektoral tapi multisektor.
“Belum lama ‘kan ada kejadian luar biasa, seorang CEO perusahaan multinasional, Mark Zuckerberg dari Facebook menemui Jokowi dan meminta Indonesia membuka jaringan internet seluas-luasnya dan jangan dilarang dan diatur.
Padahal internet itu ibarat lapangan yang kalau tidak dibatasi dengan pagar, akan memberikan amunisi pada lawan yang tidak bisa di’cover’ militer dan polisi sekalipun. “Ini makanya pembahasan RUU Kamnas harus multisektor,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Keamanan nasional harus dipahami secara utuh sehingga kalau RUU Kamnas diajukan kembali tidak macet karena tarik-menarik kepentingan.
Demikian disampaikan Mahfud Sidik Ketua Komisi I DPR RI, kepada wartawan, Kamis (11/12).
Kata dia, Presiden Jokowi harus cerdik untuk membuat naskah akademik yang cakupannya multi dimensional.
“RUU Kamnas mandeg karena polisi melihat dalam RUU Kamnas, militer mendominasi, padahal bukan seperti itu perspektifnya. Kalau kajiannya tidak komprehensif, maka saya khawatir, RUU Kamnas akan mentah,” katanya.
Dijelaskannya, perspektif keamanan nasional bukan hanya pada keamanan dan ketertiban hukum semata yang menjadi ruang lingkup kepolisian. Pada level yaitu ketika keamanan nasional dalam kondisi berbahaya maka militer bertindak.
Dia pun mencontohkan militer Amerika Serikat yang bisa mengambilalih peran dan tugas di bidang pangan, kesehatan, teknologi informasi dan lainnya kalau menyangkut keamanan nasional dalam ancaman perang asimetrik.
“Kalau ada wabah penyakit yang bisa mempengaruhi keamanan nasional, maka militer Amerika Serikat mengambilalih peran di bidang kesehatan. Begitu juga dalam peperangan yang asimetrik yang tidak masuk dalam lingkup militer dan kepolisian secara umum, misalnya, ketika senjata kimia dan biologi bisa digunakan sehingga keamanan nasional menjadi terancam maka militer mengambilalih komando,” katanya.
Perang asimetrik, menurut dia, juga dapat terjadi di bidang lain seperti serangan terhadap jaringan internet sebuah negara. Jika jaringan internet diserang yang membahayakan negara, maka kembali militer dapat mengambilalih komando. Dengan demikian maka RUU Kamnas tidak boleh dibahas sektoral tapi multisektor.
“Belum lama ‘kan ada kejadian luar biasa, seorang CEO perusahaan multinasional, Mark Zuckerberg dari Facebook menemui Jokowi dan meminta Indonesia membuka jaringan internet seluas-luasnya dan jangan dilarang dan diatur.
Padahal internet itu ibarat lapangan yang kalau tidak dibatasi dengan pagar, akan memberikan amunisi pada lawan yang tidak bisa di’cover’ militer dan polisi sekalipun. “Ini makanya pembahasan RUU Kamnas harus multisektor,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang