Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPR RI akan mengkaji ulang penetapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada 2019 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kalau ini (pemilu serentak) masih memungkinkan dikoreksi, kami di DPR akan kaji ulang,” kata Anggota Komisi II DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Rabu (10/12) malam.
Menurut dia, pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki substansi penanganan dan regulasi yang berbeda sehingga tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan.
Meskipun ide dasar pemilu serentak menyangkut efisiensi anggaran, menurut dia, mekanisme itu justru memungkinkan menimbulkan risiko politik dan keamanan lebih tinggi.
Komisi II DPR RI, kata dia, akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menafsirkan Undang-Undang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemilu serentak. Meskipun keputusan pemilu serentak telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apakah hanya MK yang berhak menafsir Undang-Undang. Bukankah MPR juga punya legalitas untuk menafsir UU?. Kami akan lakukan itu untuk membangkitkan kewenangan MPR,” kata dia.
Selain itu, ia menambahkan, pihaknya pun akan mengkaji kembali terkait ketentuan keputusan MK yang mamiliki sifat final dan mengikat.
“Kalau hanya sembilan orang di MK yang memutuskan finalnya tentu berbahaya sekali,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi II DPR RI akan mengkaji ulang penetapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak pada 2019 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kalau ini (pemilu serentak) masih memungkinkan dikoreksi, kami di DPR akan kaji ulang,” kata Anggota Komisi II DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Rabu (10/12) malam.
Menurut dia, pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki substansi penanganan dan regulasi yang berbeda sehingga tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan.
Meskipun ide dasar pemilu serentak menyangkut efisiensi anggaran, menurut dia, mekanisme itu justru memungkinkan menimbulkan risiko politik dan keamanan lebih tinggi.
Komisi II DPR RI, kata dia, akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menafsirkan Undang-Undang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan pemilu serentak. Meskipun keputusan pemilu serentak telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apakah hanya MK yang berhak menafsir Undang-Undang. Bukankah MPR juga punya legalitas untuk menafsir UU?. Kami akan lakukan itu untuk membangkitkan kewenangan MPR,” kata dia.
Selain itu, ia menambahkan, pihaknya pun akan mengkaji kembali terkait ketentuan keputusan MK yang mamiliki sifat final dan mengikat.
“Kalau hanya sembilan orang di MK yang memutuskan finalnya tentu berbahaya sekali,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG) versi Munas IX Bali, Aziz Syamsuddin mengapresiasi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Munas Golkar versi Presidium Penyelamat PG (PPPG) di Ancol, Jakarta, beberapa hari lalu.
Dikatakan Aziz, Tjahjo merupakan figur yang memahami cara berorganisasi.
“Beliau (Tjahjo) paham cara berorganisasi yang benar,” kata Aziz, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (10/12).
Menurut dia, pemahaman mantan Sekjen PDI Perjuangan itu lantaran pernah menduduki pucuk pimpinan dalam organisasi kepemudaan yang besar di Indonesia ini.
“Pak Tjahjo itu kan pernah pimpin KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), jadi paham berorganisasi,” tandasnya.
Sempat diberitakan sebelumnya, dalam pembukaan munas partai Golkar versi PPPG Sabtu (6/12), terdapat sebuah kursi yang diberi nama Tjahjo Kumolo. Padahal, Tjahjo menyatakan tidak pernah menerima undangan undangan apapun dari PG. “Undangannya juga enggak ada, enggak ada undangan, kalau dulu waktu PPP saya sebagai sekjen partai, belum pemerintah, kan boleh-boleh aja,” kata Tjahjo.
Ketua Panitia Munas Jakarta, Yorrys Raweyai sempat menyebutkan bahwa Tjahjo sudah mengkonfirmasi akan menghadiri pembukaan Munas. ““Yang sudah confirm hadir itu, Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa unsur pemerintah hadir tidak untuk memberi sambutan, namun hanya menghadiri undangan,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG) versi Munas IX Bali, Aziz Syamsuddin mengapresiasi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Munas Golkar versi Presidium Penyelamat PG (PPPG) di Ancol, Jakarta, beberapa hari lalu.
Dikatakan Aziz, Tjahjo merupakan figur yang memahami cara berorganisasi.
“Beliau (Tjahjo) paham cara berorganisasi yang benar,” kata Aziz, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (10/12).
Menurut dia, pemahaman mantan Sekjen PDI Perjuangan itu lantaran pernah menduduki pucuk pimpinan dalam organisasi kepemudaan yang besar di Indonesia ini.
“Pak Tjahjo itu kan pernah pimpin KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), jadi paham berorganisasi,” tandasnya.
Sempat diberitakan sebelumnya, dalam pembukaan munas partai Golkar versi PPPG Sabtu (6/12), terdapat sebuah kursi yang diberi nama Tjahjo Kumolo. Padahal, Tjahjo menyatakan tidak pernah menerima undangan undangan apapun dari PG. “Undangannya juga enggak ada, enggak ada undangan, kalau dulu waktu PPP saya sebagai sekjen partai, belum pemerintah, kan boleh-boleh aja,” kata Tjahjo.
Ketua Panitia Munas Jakarta, Yorrys Raweyai sempat menyebutkan bahwa Tjahjo sudah mengkonfirmasi akan menghadiri pembukaan Munas. ““Yang sudah confirm hadir itu, Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa unsur pemerintah hadir tidak untuk memberi sambutan, namun hanya menghadiri undangan,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang