Merapat ke KIH, SBY Tak Mau Di-ARB-kan Jokowi

10 Desember 2014, 12:50

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan tak ingin di-ARB-kan oleh pemerintah. Untuk itu, kedatangan SBY menemui Presiden Jokowi adalah untuk mengamankan hal tersebut agar tidak terjadi dengan alasan mendukung Perppu Pilkada Langsung.
“SBY merapat ke Jokowi karena takut di ARB-kan,” kata sumber aktualco di internal Demokrat, Jakarta, Rabu (10/12).
Selain itu, SBY juga sudah melakukan pengkondisian kepada hampir semua DPD I dan II Partai Demokrat agar tetap memilih dan mendukung SBY.
“Sudah ada pengkondisian, pengumpulan tanda tangan dari DPD I dan II seperti Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tampaknya pengkondisian itu dilakukan oleh SBY untuk mengantisipasi kemungkinan di ARB kan. SBY hanya mau aklamasi dan tidak mau ada saingan dalam Kongres nanti,” kata sumber itu.
Langkah lain yang dilakukan oleh SBY untuk tetap aman adalah melakukan demokrasi potong leher, yakni memecat orang-orang yang dianggap melawan atau bertentangan dengannya.
“Sudah ada plt massa dengan memecat Ketua-Ketua DPD dan DPC Demokrat. Padahal mereka dipilih melalui musda dan muscab. SBY berlakukan demokrasi potong leher,” kata sumber itu.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Merapat ke KIH, SBY Tak Mau Di-ARB-kan Jokowi

10 Desember 2014, 12:50

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan tak ingin di-ARB-kan oleh pemerintah. Untuk itu, kedatangan SBY menemui Presiden Jokowi adalah untuk mengamankan hal tersebut agar tidak terjadi dengan alasan mendukung Perppu Pilkada Langsung.
“SBY merapat ke Jokowi karena takut di ARB-kan,” kata sumber aktualco di internal Demokrat, Jakarta, Rabu (10/12).
Selain itu, SBY juga sudah melakukan pengkondisian kepada hampir semua DPD I dan II Partai Demokrat agar tetap memilih dan mendukung SBY.
“Sudah ada pengkondisian, pengumpulan tanda tangan dari DPD I dan II seperti Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tampaknya pengkondisian itu dilakukan oleh SBY untuk mengantisipasi kemungkinan di ARB kan. SBY hanya mau aklamasi dan tidak mau ada saingan dalam Kongres nanti,” kata sumber itu.
Langkah lain yang dilakukan oleh SBY untuk tetap aman adalah melakukan demokrasi potong leher, yakni memecat orang-orang yang dianggap melawan atau bertentangan dengannya.
“Sudah ada plt massa dengan memecat Ketua-Ketua DPD dan DPC Demokrat. Padahal mereka dipilih melalui musda dan muscab. SBY berlakukan demokrasi potong leher,” kata sumber itu.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Peringati Hari HAM, Mahasiswa Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM di Aceh

10 Desember 2014, 12:50

Banda Aceh, Aktual.co — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) dan Gerakan Mahasiswa Peduli HAM, menuntut penegakan HAM di Aceh, dalam rangka peringatan Hari HAM internasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/12).
Awalnya aktivis SMUR berkumpul di Lapangan Hiraq melalukan long march keliling kota tersebut. Demo itu dikawal puluhan polisi dari Polres Lhokseumawe. Mereka ditemui tiga anggota DPRK Lhokseumawe yaitu Irwansyah Putra, Hasbi, Ardiansyah. Ketiga anggota DPRK Lhokseumawe ini menandatangani spanduk yang berisi dukungan pembentukan penegakan HAM di Aceh.
Sementara itu, Koordinator aksi Gerakan Mahasiswa Peduli HAM, Muhammad Ikbal Karmadi, menyebutkan bahwa mereka menuntut Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Selain itu, mendesak Pemerintah Aceh membentuk tim seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
“Mendesak Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengajak seluruh elemen sipil agar mendesak negara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia,” kata Ikbal.

Artikel ini ditulis oleh:

Peringati Hari HAM, Mahasiswa Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM di Aceh

10 Desember 2014, 12:50

Banda Aceh, Aktual.co — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) dan Gerakan Mahasiswa Peduli HAM, menuntut penegakan HAM di Aceh, dalam rangka peringatan Hari HAM internasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/12).
Awalnya aktivis SMUR berkumpul di Lapangan Hiraq melalukan long march keliling kota tersebut. Demo itu dikawal puluhan polisi dari Polres Lhokseumawe. Mereka ditemui tiga anggota DPRK Lhokseumawe yaitu Irwansyah Putra, Hasbi, Ardiansyah. Ketiga anggota DPRK Lhokseumawe ini menandatangani spanduk yang berisi dukungan pembentukan penegakan HAM di Aceh.
Sementara itu, Koordinator aksi Gerakan Mahasiswa Peduli HAM, Muhammad Ikbal Karmadi, menyebutkan bahwa mereka menuntut Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Selain itu, mendesak Pemerintah Aceh membentuk tim seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
“Mendesak Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengajak seluruh elemen sipil agar mendesak negara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia,” kata Ikbal.

Artikel ini ditulis oleh:

Operasi Zebra Tak Bikin Jera Pelanggar, Perlu Rekayasa

10 Desember 2014, 12:42

Jakarta, Aktual.co —Operasi Zebra yang digelar Polri serempak di seluruh Indonesia dinilai tidak efektif. Dianggap tidak membuat jera para pelanggar lalu lintas. Karena usai digelar operasi, para pelanggar akan tetap melakukan pelanggaran seperti sebelum dilakukan Operasi Zebra.
“Harusnya ‘before’ dan ‘after’ operasi itu polisi harus ada data pelanggaran apa saja biar bisa dievaluasi,” kata pengamat transportasi dari UI Ellen Takudung kepada Aktual.co, Rabu, (9/12).
Ellen mengatakan evaluasi dari Operasi Zebra harusnya tak hanya dilihat dari jumlah pelanggar yang ditindak. Tapi juga harus ada upaya rekayasa lalu lintas, agar mencegah orang melakukan pelanggaran.
“Misalnya di titik mana saja pelanggar suka lawan arus. Memang butuh kajian banyak, tapi kalau kayak gitu kan lebih ada hasilnya,” katanya.
Meskipun demikian, dia berpendapat Operasi Zebra masih harus digelar setiap tahun. Agar menertibkan pengendara yang melanggar, dan secara otomatis akan mengurangi jumlah kecelakaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Operasi Zebra Tak Bikin Jera Pelanggar, Perlu Rekayasa

10 Desember 2014, 12:42

Jakarta, Aktual.co —Operasi Zebra yang digelar Polri serempak di seluruh Indonesia dinilai tidak efektif. Dianggap tidak membuat jera para pelanggar lalu lintas. Karena usai digelar operasi, para pelanggar akan tetap melakukan pelanggaran seperti sebelum dilakukan Operasi Zebra.
“Harusnya ‘before’ dan ‘after’ operasi itu polisi harus ada data pelanggaran apa saja biar bisa dievaluasi,” kata pengamat transportasi dari UI Ellen Takudung kepada Aktual.co, Rabu, (9/12).
Ellen mengatakan evaluasi dari Operasi Zebra harusnya tak hanya dilihat dari jumlah pelanggar yang ditindak. Tapi juga harus ada upaya rekayasa lalu lintas, agar mencegah orang melakukan pelanggaran.
“Misalnya di titik mana saja pelanggar suka lawan arus. Memang butuh kajian banyak, tapi kalau kayak gitu kan lebih ada hasilnya,” katanya.
Meskipun demikian, dia berpendapat Operasi Zebra masih harus digelar setiap tahun. Agar menertibkan pengendara yang melanggar, dan secara otomatis akan mengurangi jumlah kecelakaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Aktual.com

Merapat ke KIH, SBY Tak Mau Di-ARB-kan Jokowi

Merapat ke KIH, SBY Tak Mau Di-ARB-kan Jokowi

Peringati Hari HAM, Mahasiswa Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM di Aceh

Peringati Hari HAM, Mahasiswa Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM di Aceh

Operasi Zebra Tak Bikin Jera Pelanggar, Perlu Rekayasa

Operasi Zebra Tak Bikin Jera Pelanggar, Perlu Rekayasa

Berita Lain

Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Pengamat: Rakyat Dibuat Jadi Fitur Demokrasi Non-aktif

Pesan Natal Menag: Dari Rumah yang Utuh Lahir Indonesia yang Rukun

SBY Dukung Langkah Prabowo Tangani Bencana Sumatera dengan Catatan

KPK Telusuri Dugaan Aset Tak Dilaporkan Milik Ridwan Kamil

Libur Nataru, Ribuan Masjid Dibuka untuk Pemudik: Pesan Toleransi dari Kemenag