28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 40938

Fadli Zon: KPK Beraninya Kasus Kecil

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR, Fadli Zon berharap KPK bisa melakukan tugas dan kewajibannya memberantas korupsi. Saat ini KPK diragukan keberaniannya melakukan tugas memberantas korupsi, lantaran korupsi-korupsi skala besar sampai saat ini tidak tersentuh.
“Banyak kasus besar di Indonesia yang sampai saat ini tidak tersentuh. KPK hanya berani menyentuh kasus-kasus kecil yang melibatkan bupati dan kepala daerah saja. Sementara kasus-kasus besar yang merugikan negara trilunan rupiah sampai detik ini belum tersentuh,” ujar Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, terkait Hari Korupsi Sedunia yang jatuh hari ini, Rabu (9/12).
Fadli mencontohkan bagaimana korupsi di sektor migas yang sampai detik ini belum tersentuh oleh KPK. Padahal korupsi di sektor ini sangat besar dan gelap.
“Di sinilah seharusnya peran KPK harus ditunjukkan. Mafia migas ini merugikan keuangan negara dan juga masyarakat luas.Tapi disini seperti kita tahu, KPK tidak melakukan apapun,” imbuhnya.
Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, lanjut Fadli, masih belum holistik dan terstrukur. Penanganan kasus korupsi masih dilakukan berdasarkan kebetulan-kebetulan saja.
”Kebetulan tertangkap tangan atau tersadap, tapi tidak pernah membongkar bagaimana misalnya membongkar struktur korupsi yang masif,” tegas Fadli.
Laporan: M Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Kejagung Tahan Pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Agung) menahan tersangka pegawai Dinas Perhubungan DKI, Tri Hendro Surjatno terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan Seribu, tahun anggaran 2012-2013.
Tri ditahan penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus usai menjalani pemeriksaan di gedung bundar Kejagung sekitar pukul 18.00 WIB. Jaksa penyidik menahan Tri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 38/F.2/FD.1/12/2014.
Usai merampungkan pemeriksaan, Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan di Dishub DKI itu irit bicara saat dihujani berbagai pertanyaan oleh wartawan yang menunggunya didepan gedung bundar.
“Saya serahkan ke penasihat hukum saya,” kata Tri, kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12) petang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Tony Spontana mengatakan, Tri akan ditahan selama 20 hari kedepan terhitung mulai hari ini hingga 25 Desember 2014 mendatang.
“Penahanan untuk 20 hari kedepan. Penahanan tersebut guna kepentingan penyidikan,” ujar Tony saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menyita 1 kapal Katamaran milik Dinas Perhubungan DKI. Penyidik menemukan ketidaksesuaian spesifikasi pada kapal, dengan yang tercantum dalam kontrak perjanjian. Dalam kontrak itu, kapal bekecepatan 150 knot, namun setelah dilakukan tes, kecepatannya tidak sesuai dengan kontrak.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kejagung Tahan Pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Agung) menahan tersangka pegawai Dinas Perhubungan DKI, Tri Hendro Surjatno terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal penyeberangan Kepulauan Seribu, tahun anggaran 2012-2013.
Tri ditahan penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus usai menjalani pemeriksaan di gedung bundar Kejagung sekitar pukul 18.00 WIB. Jaksa penyidik menahan Tri berdasarkan surat perintah penahanan nomor 38/F.2/FD.1/12/2014.
Usai merampungkan pemeriksaan, Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan di Dishub DKI itu irit bicara saat dihujani berbagai pertanyaan oleh wartawan yang menunggunya didepan gedung bundar.
“Saya serahkan ke penasihat hukum saya,” kata Tri, kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12) petang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Tony Spontana mengatakan, Tri akan ditahan selama 20 hari kedepan terhitung mulai hari ini hingga 25 Desember 2014 mendatang.
“Penahanan untuk 20 hari kedepan. Penahanan tersebut guna kepentingan penyidikan,” ujar Tony saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menyita 1 kapal Katamaran milik Dinas Perhubungan DKI. Penyidik menemukan ketidaksesuaian spesifikasi pada kapal, dengan yang tercantum dalam kontrak perjanjian. Dalam kontrak itu, kapal bekecepatan 150 knot, namun setelah dilakukan tes, kecepatannya tidak sesuai dengan kontrak.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

BI Lakukan Stress Test Pada Empat Sektor

Jakarta, Aktual.co —    Perekonomian Indonesia di tahun mendatang akan menghadapi banyak tantangan, salah satunya dengan normalisasi kebijakan suku bunga The Fed. Untuk mencegah gelombang siklus keuangan yang tinggi seperti pada 1998, Bank Indonesia (BI) melakukan tindakan cepat, seperti melakukan stress test.

Stress test dilakukan dengan mengambil kondisi-kondisi ekstrem pada perekonomian Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh sektor-sektor yang diuji memiliki daya tahan terhadap situasi tersebut, salah satunya dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi 2 persen dari proyeksi yang ada.

Direktur Eksekutif Kebijakan Makro Prudensial BI, Darsono mengatakan bahwa stress test tersebut dilakukan untuk mengatasai gelombang ekonomi yang terjadi di dunia maupun domestik. Menurutnya, gelombang ekonomi tidak bisa dihindari, tapi masih mungkin diatasi dengan menimalisir dampaknya.

“Stress test dilakukan untuk meminimalisir dampak gelombang ekonomi yang akan terjadi di Indonesia. Karena gelombang ekonomi tersebut tidak bisa kita hindari. Kita tidak ingin Indonesia mengalami gelombang ekonomi seperti tahun 1998,” ujar Darsono saat berbincang dengan media di Kantor BI Jakarta, Selasa (9/12).

Lebih lanjut dikatakan Darsono, ada empat identifikasi sumber risiko untuk stress test. Identifikasi tersebut yaitu dari sektor keuangan dan perbankan, risiko korporasi, risiko sektor rumah tangga, dan risiko neraca fiskal pemerintah.

“Empat identifikasi sektor yang kita lakukan stress test yaitu dari sektor keuangan dan perbankan, korporasi, rumah tangga, dan fiskal. Cuma yang fiskal itu urusan OJK, kita hanya mengurusi makro prudensial nya saja,” kata dia.

Dari stress test tersebut, didapatkan hasil bahwa sebagian besar sektor keuangan dan perbankan, korporasi,dan rumah tangga Indonesia memiliki daya tahan yang tinggi. Artinya, kata Darsono, perekonomian Indonesia secara keseluruhan masih aman, bahkan jika kondisi pertumbuhan ekonominya diturunkan pada level 2 persen.

“Kondisi keuangan cukup tangguh, hasil stress kita khususnya di sektor perbankan, mereka punya daya tahan yang tinggi. Sektor yang lainnya juga seperti itu. Kemudian jika kondisi ekonomi kita turunkan hingga tingkat 2 persen, pertumbuhan ekonomi kita juga masih akan aman pada keempat sektor tersebut. Memamng ada yang lemah, tapi tidak signifikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BI Lakukan Stress Test Pada Empat Sektor

Jakarta, Aktual.co —    Perekonomian Indonesia di tahun mendatang akan menghadapi banyak tantangan, salah satunya dengan normalisasi kebijakan suku bunga The Fed. Untuk mencegah gelombang siklus keuangan yang tinggi seperti pada 1998, Bank Indonesia (BI) melakukan tindakan cepat, seperti melakukan stress test.

Stress test dilakukan dengan mengambil kondisi-kondisi ekstrem pada perekonomian Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh sektor-sektor yang diuji memiliki daya tahan terhadap situasi tersebut, salah satunya dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi 2 persen dari proyeksi yang ada.

Direktur Eksekutif Kebijakan Makro Prudensial BI, Darsono mengatakan bahwa stress test tersebut dilakukan untuk mengatasai gelombang ekonomi yang terjadi di dunia maupun domestik. Menurutnya, gelombang ekonomi tidak bisa dihindari, tapi masih mungkin diatasi dengan menimalisir dampaknya.

“Stress test dilakukan untuk meminimalisir dampak gelombang ekonomi yang akan terjadi di Indonesia. Karena gelombang ekonomi tersebut tidak bisa kita hindari. Kita tidak ingin Indonesia mengalami gelombang ekonomi seperti tahun 1998,” ujar Darsono saat berbincang dengan media di Kantor BI Jakarta, Selasa (9/12).

Lebih lanjut dikatakan Darsono, ada empat identifikasi sumber risiko untuk stress test. Identifikasi tersebut yaitu dari sektor keuangan dan perbankan, risiko korporasi, risiko sektor rumah tangga, dan risiko neraca fiskal pemerintah.

“Empat identifikasi sektor yang kita lakukan stress test yaitu dari sektor keuangan dan perbankan, korporasi, rumah tangga, dan fiskal. Cuma yang fiskal itu urusan OJK, kita hanya mengurusi makro prudensial nya saja,” kata dia.

Dari stress test tersebut, didapatkan hasil bahwa sebagian besar sektor keuangan dan perbankan, korporasi,dan rumah tangga Indonesia memiliki daya tahan yang tinggi. Artinya, kata Darsono, perekonomian Indonesia secara keseluruhan masih aman, bahkan jika kondisi pertumbuhan ekonominya diturunkan pada level 2 persen.

“Kondisi keuangan cukup tangguh, hasil stress kita khususnya di sektor perbankan, mereka punya daya tahan yang tinggi. Sektor yang lainnya juga seperti itu. Kemudian jika kondisi ekonomi kita turunkan hingga tingkat 2 persen, pertumbuhan ekonomi kita juga masih akan aman pada keempat sektor tersebut. Memamng ada yang lemah, tapi tidak signifikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dana Infrastruktur Rp400 Triliun, Menpupera: Itu Masih Dalam Kajian

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa anggaran infrastruktur di tahun 2015 akan meningkat menjadi sekitar Rp300-Rp400 triliun dari sebelumnya yabg hanya sebesar Rp200 triliun.

Sementara itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono, pihaknya saat ini mengkaji mengenai besaran dan kebutuhan anggaran untuk sektor infrastruktur. Nantinya anggaran ini akan diputuskan melalui sidang kabinet.

“Angkanya belum bisa disebutkan, jadi Minggu ini kita mau rapat lagi sebelum dibawa sidang kabinet untuk diputuskan. Karena akan diputuskan di sidang kabinet,” kata dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (9/12).

Ia menjelaskan, hasil dari pengalihan subsidi BBM ini akan dialokasikan ke tiga sektor prioritas, yaitu infrastruktur, pertanian, dan nelayan.

“Kedepan ini besarannya berubah (alokasi anggaran infrastruktur), bisa tiga kali lipat dari 2014. Fokusnya juga berubah. Jadi misalnya kita tidak boleh bangun kantor sama sekali, kecuali untuk rumah sakit, BLK (Balai Latihan Kerja), atau sekolah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain