Aktivis Diminta Kawal Interpelasi Kenaikan BBM

9 Desember 2014, 16:15

Jakarta, Aktual.co — Aktivis yang pernah dipenjara menolak kenaikan harga BBM pada tahun 2008, Ferry Juliantoro mengingatkan agar rakyat mengawal hak interpelasi yang tengah digulirkan fraksi partai koalisi merah putih (KMP) di DPR.
Menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sekarang ada hak interpelasi, namun Misbhakun yang berhalangan hadir dalam acara diskusi karena masih berada di Medan, kemudian beliau meminta saya mengumumkan bahwa hak interpelasi akan dilakukan,” kata Ferry saat menyampaikan testimoni politinya, dalam acara diskusi publik “Kilas Balik Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan BBM”, di Restoran Pulau Dua, Jl. Gatot Subroto, Kompleks Taman Ria Senayan, Jakarta, Selasa (9/12).
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini mengungkapkan, ajakan ini menyusul adanya kegusarannya ketika dipenjara selama 1 tahun terkait demonstrasi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2008 lalu.
Sebab, kata dia, belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika parlemen membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket (investigasi) yang ketika itu dipimpin oleh Zulkifli Hasan namun tidak berjalan. Padahal, pansus angket itu, sebagai salah satu celah untuk melakukan audit migas di Indonesia.
“Saya menyampaikan testimoni, dimana dalam penjara ada kegusaran saya ketika itu soal BBM, pengorbanan rakyat kecil, ketika pansus BBM tidak berjalan, padahal kemenangan rakyat mendorong DPR dalam melakukan audit migas di Indonesia bisa dilakukan para anggota dewan.
“Dibeberapa negara proses audit itu dilakukan untuk melakukan nasionalisasi atau bagi hasil seperti dibeberapa negara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Djohar Klaim PSSI Sudah Terbuka Soal Keuangan

9 Desember 2014, 16:15

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin mengklaim, jika pihaknya sudah terbuka terkait dengan laporan keuangan induk organisasi sepak bola Indonesia, karena laporannya wajib diketahui oleh anggotanya.

“Tugas kami adalah melaporkan ke anggota. Yang jelas, keuangan kita diaudit oleh lembaga profesional, yaitu Deloitte,” kata Djohar Arifin di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Selasa (9/12).

Keterbukaan keuangan PSSI saat ini memang menjadi sorotan setelah sekelompok suporter yang mengatasnamakan Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) mengajukan gugatan ke Komite Informasi Publik (KIP) dan dikabulkan.

Gugatan keterbukaan informasi yang diajukan oleh FDSI ada beberapa poin mulai dari dokumen kontrak dan nilai kontrak antara PSSI dengan stasiun televisi swasta (MNC dan SCTV) untuk hak siar timnas.

Hak siar yang menjadi sorotan adalah selama gelaran Piala AFF U-19 tahun 2013, Pra Piala Asia U-19 tahun 2013 dan Tur Nusantara U-19 tahun 2014.

Selanjutnya terkait dengan rincian penerimaan dan penggunaan hak siar timnas senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014 serta pengelolaan dana hak siar dan sponsorship.

Hanya saja, PSSI melalui Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan langsung mengajukan keberatan atas keputusan KIP yang menyatakan jika induk organisasi sepak bola Indonesia itu merupakan badan publik non pemerintah.

“Sepak bola sama dengan cabang olahraga lainnya. Tapi kami menghargai keputusan ini. Makanya, atas dukungan dari anggota, kami mengajukan banding supaya kepastian hukumnya lebih jelas,” kata Djohar menambahkan.

Djohar menjelaskan, laporan keuangan selama satu tahun terakhir sesuai dengan rencana akan dilaporkan kepada anggota pada Kongres Tahun PSSI di Jakarta, awal tahun depan.

“Anggota semuanya akan menerima laporan secara tertulis. Insya Allah tahun ini kita surplus. Untuk besarannya masih dihitung,” kata mantan staf ahli Menpora itu.