Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo menilai, kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang rencana menjual Gedung Kementerian BUMN adalah kebijakan ngawur dan menunjukan cara berpikir yang pendek.
“Rencana Menteri BUMN terlalu ngawur, kan bisa dimanfaatkan untuk kantor perusahan BUMN lainnya. Cara berfikir yang pendek dengan menjual aset-aset negara. Kalau alasannya alasannya demi efesiensi biaya, itu juga kurang tepat, kan bisa digunakan untuk kantor menteri yang saat ini belum memiliki gedung tetap,” kata Sartono Hutomo, Jakarta, Rabu (17/12). 
Seharusnya yang diharapkan Sartono, Menteri BUMN harus mampu memberikan kebijakan yang tepat untuk perusahan plat merah dibawah naungan BUMN. “Jangan-jangan setelah jual gedung BUMN, nanti Istana Negara juga mau dijual lagi. 
Jangan ada BUMN yang strategis dan menguntungkan malah dijual dan juga. Bisa juga dimanfaatkan perusahan BUMN yang kantornya terpisah pisah bisa juga di kumpulkan. Satu. Gedung itukan juga bisa biar lebih efesien juga,” kata Sartono kembali.
“Alangkah baiknya bagaimana seorang Rini Soemarno berfikir untuk mendongkrak pada perusahan dibawah naungan BUMN untuk menambahkan kas negara. Seharusnya dalam proses kedepan Menteri BUMN harus mempunyai langkah yang terbaik untuk bangsa dan negara selaku pembantu presiden,” kata Sartono. 
“Setelah reses kita akan meminta kepada pimpinan komisi segera memanggil menteri BUMN dengan rencana tersebut. Karena bilamana harga gedung diatas 100 miliar tentunya harus ijin presiden dan sepengetahuan DPR. Karena ada beberapa hal kinerja Rini yang perlu dipertanyakan DPR, “kata Sartono.
Selain itu, Sartono juga menyesalkan wacana Rini akan mengrekrut orang asing untuk menjadi direksi perusahan BUMN. “Bangsa kita tidak kekurangan orang-orang berpotensi untuk berfikir bangsanya. Jadi ngapain juga merekrut orang-orang asing hanya untuk menjadi direksi. Saya rasa masih banyak anak bangsa yang bagus untuk memimpin perusahan BUMN. Bilamana itu terjadi, kita di DPR Komisi VI setelah masa reses akan memanggil segera Menteri BUMN dengan kebijakannya tersebut,” kata Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Proses seleksi dua nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai pada tahap fit and proper test atau uji kelayakan di DPR RI Komisi III. Namun proses tersebut, ditunda untuk sementara waktu lantaran terbentur dengan masa reses DPR hingga Januari 2015 mendatang.
Pengamat Hukum Uchok Sky Kadafi dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), memandang adanya bentuk kesengajaan dan ketidak seriusan anggota DPR Komisi III dalam seleksi calon pimpinan KPK ini.
“DPR tidak serius dengan seleksi ini, penundaan ini ada tendensi politik dan ketakutan DPR sendiri,” kata Uchok kepada Aktual.co, Rabu (17/12).
Sekretaris Koordinator FITRA ini menilai DPR sengaja berlama-lama memproses dua nama calon pimpinan yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata lantaran belum ditemukan suatu kepentingan dari DPR atas kedua calon tersebut.
“Ini kan yang seleksi sebelumnya bekas DPR lama, dari era pemerintahan SBY, DPR sekarang belum kenal dekat dengan calon, jadi belum ketemu kepentingan mereka semua ini,” ungkap Uchok.
Diketahui Busyro dan Arya adalah dua nama yang lolos seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Capim KPK pada September 2014 lalu, dan dua nama tersebut diserahkan kepada Presiden SBY saat itu pada Bulan Oktober untuk sahkan sebelum proses berikutnya digarap penuh oleh DPR Komisi III.
Terhitung hari ini, (17/12) KPK hanya dipimpin oleh empat orang komisioner setelah masa jabatan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas berakhir pada Selasa (16/12) kemarin, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan ketentuan bahwa lembaga itu harus dipimpin lima orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Proses seleksi dua nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sampai pada tahap fit and proper test atau uji kelayakan di DPR RI Komisi III. Namun proses tersebut, ditunda untuk sementara waktu lantaran terbentur dengan masa reses DPR hingga Januari 2015 mendatang.
Pengamat Hukum Uchok Sky Kadafi dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), memandang adanya bentuk kesengajaan dan ketidak seriusan anggota DPR Komisi III dalam seleksi calon pimpinan KPK ini.
“DPR tidak serius dengan seleksi ini, penundaan ini ada tendensi politik dan ketakutan DPR sendiri,” kata Uchok kepada Aktual.co, Rabu (17/12).
Sekretaris Koordinator FITRA ini menilai DPR sengaja berlama-lama memproses dua nama calon pimpinan yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata lantaran belum ditemukan suatu kepentingan dari DPR atas kedua calon tersebut.
“Ini kan yang seleksi sebelumnya bekas DPR lama, dari era pemerintahan SBY, DPR sekarang belum kenal dekat dengan calon, jadi belum ketemu kepentingan mereka semua ini,” ungkap Uchok.
Diketahui Busyro dan Arya adalah dua nama yang lolos seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Capim KPK pada September 2014 lalu, dan dua nama tersebut diserahkan kepada Presiden SBY saat itu pada Bulan Oktober untuk sahkan sebelum proses berikutnya digarap penuh oleh DPR Komisi III.
Terhitung hari ini, (17/12) KPK hanya dipimpin oleh empat orang komisioner setelah masa jabatan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas berakhir pada Selasa (16/12) kemarin, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, disebutkan ketentuan bahwa lembaga itu harus dipimpin lima orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby