Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
1 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 41044

Larang Rapat di Hotel, Menpan RB Gelar Acara di Tempat Mewah

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi pada hari ini menggelar acara di tempat mewah.
Ya, pada Senin (8/12) Menpan RB mengumpulkan kepala daerah di Raflessia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Selatan.
Hal ini sangat kontradiktif dengan sosialiasi yang dilakukannya yang selama ini gencar dilakukannya yakni selama ini gencar meminta para PNS hidup tak bermewah-mewahan. Selain melarang PNS rapat di hotel, hidangan rapat PNS pun diminta sederhana, seperti menu-menu makanan tradisional.
Dalam acara itu, peserta yang hadir sekitar 500 undangan, selain itu tampak Mendagri Tjahjo Kumolo.
Belum ada alasan kenapa Yuddy pilih Balai Kartini untuk menggelar acara tersebut. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan mengenai efisiensi kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Monas, Jakarta Pusat.
didampingi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Jokowi mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran uang negara sudah dipraktikkan.  

Artikel ini ditulis oleh:

Kadin Klaim Impor Kapal China Hemat Biaya Logistik Hingga 12 Persen

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah mengimpor 500 kapal dari Tiongkok mendapat sambutan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Kadin Bidang IT, Komunikasi, dan Jaringan, Didie Soewondho mengatakan pengadaan impor kapal dari Tiongkok tetsebut untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah. Kapal yang diimpor adalah jenis cargo, tanker, dan bulk carrier.

“Kapal yang akan impor itu jenisnya cargo, tanker skala kecil, dan bulk carrier kapal. Tapi 30 persennya merupakan general cargo,” ujar Didik usai konferensi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut dikatakan Didie, dengan adanya impor kapal ini diharapkan biaya logistik bisa berkurang. Mengingat biaya logistik di Indonesia saat ini rata-ratanya mencapai 27 persen.

“Sekarang biaya logistik kita mencapai 27 persen, bisa turun jadi 15 persen. Jadi bisa tekan 12 persen. Kalau bisa menyamai Asean hingga 11-12 persen bagus. Kalau bisa sampai 7-8 persen lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rencana impor kapal dari China dinilai sebagai bentuk menganak tirikan industri perkapalan dalam negeri. Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono menilai langkah tersebut akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah. Bahkan bisa saja mematikan produksi kapal utamanya yang menjadi kewajiban dari PT IKI selaku perusahaan BUMN yang dipercaya pemerintah selama ini.
 
Menurutnya, Kapal Double Skin Bulk Carrier (DSBC) Erlyne 50.000 Dead Weight Tonnage (DWT) produksi PT PAL Indonesia termasuk salah satu kapal terbaik di dunia untuk kelas kapal berbobot mati 50.000 ton. Kapal yang dikenal “Star 50” sepanjang 189,840 meter dan lebar 30,50 meter ini sepenuhnya hasil rancang bangun putra-putri Indonesia. Kapal jenis niaga ini adalah pesanan Azurite Invest Ltd, British Virgin ILand, Singapura. Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT adalah kapal kesembilan dari kapal kelas DSBC yang berhasil di ekspor ke sejumlah negara. Beberapa negara yang pernah mengimpor kapal jenis ini adalah Hongkong (empat unit), Jerman (dua unit), Turki (dua unit), dan Singapura (satu unit)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kadin Klaim Impor Kapal China Hemat Biaya Logistik Hingga 12 Persen

Jakarta, Aktual.co — Rencana pemerintah mengimpor 500 kapal dari Tiongkok mendapat sambutan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Kadin Bidang IT, Komunikasi, dan Jaringan, Didie Soewondho mengatakan pengadaan impor kapal dari Tiongkok tetsebut untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan pemerintah. Kapal yang diimpor adalah jenis cargo, tanker, dan bulk carrier.

“Kapal yang akan impor itu jenisnya cargo, tanker skala kecil, dan bulk carrier kapal. Tapi 30 persennya merupakan general cargo,” ujar Didik usai konferensi pers Rapimnas Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Lebih lanjut dikatakan Didie, dengan adanya impor kapal ini diharapkan biaya logistik bisa berkurang. Mengingat biaya logistik di Indonesia saat ini rata-ratanya mencapai 27 persen.

“Sekarang biaya logistik kita mencapai 27 persen, bisa turun jadi 15 persen. Jadi bisa tekan 12 persen. Kalau bisa menyamai Asean hingga 11-12 persen bagus. Kalau bisa sampai 7-8 persen lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rencana impor kapal dari China dinilai sebagai bentuk menganak tirikan industri perkapalan dalam negeri. Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono menilai langkah tersebut akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah. Bahkan bisa saja mematikan produksi kapal utamanya yang menjadi kewajiban dari PT IKI selaku perusahaan BUMN yang dipercaya pemerintah selama ini.
 
Menurutnya, Kapal Double Skin Bulk Carrier (DSBC) Erlyne 50.000 Dead Weight Tonnage (DWT) produksi PT PAL Indonesia termasuk salah satu kapal terbaik di dunia untuk kelas kapal berbobot mati 50.000 ton. Kapal yang dikenal “Star 50” sepanjang 189,840 meter dan lebar 30,50 meter ini sepenuhnya hasil rancang bangun putra-putri Indonesia. Kapal jenis niaga ini adalah pesanan Azurite Invest Ltd, British Virgin ILand, Singapura. Kapal DSBC Erlyne 50.000 DWT adalah kapal kesembilan dari kapal kelas DSBC yang berhasil di ekspor ke sejumlah negara. Beberapa negara yang pernah mengimpor kapal jenis ini adalah Hongkong (empat unit), Jerman (dua unit), Turki (dua unit), dan Singapura (satu unit)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPRD DKI Gelar Sidang Paripurna Alat Kelengkapan Dewan

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta rencananya Senin (8/12) akan menjadwalkan rapat paripurna untuk penetapan dan pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD). Demikian disampaikan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede kepada wartawan.
“Di undangan sih 13.30, ya Kemungkinan jam 2, ditetapkan untuk kelengkapan dewan semuanya,” Katanya.
Nantinya kata Mangara bahwa ada beberapa anggota perwakilan partai yang akan menjabat sebagai ketua komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah, badan musyawarah, dan badan kehormatan. “Sementara Banggar dan Bamus itu tidak ada dipilih-pilih karena langsung dipimpin ketuanya oleh ketua dewan dan wakilnya adalah wakil pimpinan dewan,” paparnya.
Dilanjutkan Mangara untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) diisi ketuanya oleh Gerindra dan Wakilnya adalah PDIP. Badan kehormatan ketuanya diisi oleh fraksi PKS dan wakil ketuanya adalah Hanura.
Namun ketika ditanya namanya, Mangara Pardede mengatakan biarkan itu nanti diumumkan saat rapat paripurna. “Nanti saja pas paripurna,diumumkan” pungkasnya
Sementara di tempat terpisah anggota Fraksi Demokrat-PAN, Johan Musawa mengatakan paripurna belum tentu langsung disebut nama- namanya. Namun seminim-minimnya akan dibacakan komposisi AKD.
“Misalnya, Ketua Komisi A dipegang Demokrat, Komisi B untuk Hanura, dan sebagainya,” Kata Johan Musawa.
Menurutnya kalau untuk personalnya belum tentu disebutkan, karena harus melewati pembahasan diinternal masing-masing Fraksi untuk siapa menempati posisi apa.
“Kalau untuk personalnya belum tentu, karena itu nanti ada pembahasan di internal Fraksinya masing masing,kemudian namanya diajukan untuk menempati posisi tersebut,” ungkapnya
Kendati demikian Johan Musawa yakin hari ini akan disebutkan semua posisi dan nama-nama personilnya dari masing-masing Fraksi dalam sidang paripurna. Dia mengaku saat ini Fraksinya Demokrat-PAN telah membahas agenda tersebut guna menghindari kesalahan nama saat disebutkan dalam paripurna.
“Kita (Faksi) udah bicarakan itu agar gak ada kesalahan,saya yakin sih hari ini disebutkan semua dengan lengkap posisi dan namanya,” pungkas anggota DPRD dari Kelurahan kampung makasar itu.
Untuk sementara siang hari ini dari hasil penelusaran aktual.co baru ada 2 Fraksi yang open soal personal anggotanya yang akan menduduki posisi tersebut. Berikut ini beberapa partai yang akan menempati kelengkapan dewan, Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh Fraksi PPP, Ketua Komisi  B (Bidang Perekonomian) diisi oleh Fraksi PKS, Ketua Komisi C (Bidang Keuangan)  diisi oleh Fraksi Demokrat-PAN, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) diisi oleh Fraksi Gerindra, dan Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) diisi oleh Fraksi PDIP.
Berikut ini adalah datanya :Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) disi oleh Ahmad Zairofi dari Fraksi PKS.Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) ditempati oleh M.Sanusi dari Fraksi Gerindra. Dan Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh M.Syarif yang juga dari Fraksi Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

DPRD DKI Gelar Sidang Paripurna Alat Kelengkapan Dewan

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta rencananya Senin (8/12) akan menjadwalkan rapat paripurna untuk penetapan dan pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD). Demikian disampaikan Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede kepada wartawan.
“Di undangan sih 13.30, ya Kemungkinan jam 2, ditetapkan untuk kelengkapan dewan semuanya,” Katanya.
Nantinya kata Mangara bahwa ada beberapa anggota perwakilan partai yang akan menjabat sebagai ketua komisi, badan anggaran, badan legislasi daerah, badan musyawarah, dan badan kehormatan. “Sementara Banggar dan Bamus itu tidak ada dipilih-pilih karena langsung dipimpin ketuanya oleh ketua dewan dan wakilnya adalah wakil pimpinan dewan,” paparnya.
Dilanjutkan Mangara untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda) diisi ketuanya oleh Gerindra dan Wakilnya adalah PDIP. Badan kehormatan ketuanya diisi oleh fraksi PKS dan wakil ketuanya adalah Hanura.
Namun ketika ditanya namanya, Mangara Pardede mengatakan biarkan itu nanti diumumkan saat rapat paripurna. “Nanti saja pas paripurna,diumumkan” pungkasnya
Sementara di tempat terpisah anggota Fraksi Demokrat-PAN, Johan Musawa mengatakan paripurna belum tentu langsung disebut nama- namanya. Namun seminim-minimnya akan dibacakan komposisi AKD.
“Misalnya, Ketua Komisi A dipegang Demokrat, Komisi B untuk Hanura, dan sebagainya,” Kata Johan Musawa.
Menurutnya kalau untuk personalnya belum tentu disebutkan, karena harus melewati pembahasan diinternal masing-masing Fraksi untuk siapa menempati posisi apa.
“Kalau untuk personalnya belum tentu, karena itu nanti ada pembahasan di internal Fraksinya masing masing,kemudian namanya diajukan untuk menempati posisi tersebut,” ungkapnya
Kendati demikian Johan Musawa yakin hari ini akan disebutkan semua posisi dan nama-nama personilnya dari masing-masing Fraksi dalam sidang paripurna. Dia mengaku saat ini Fraksinya Demokrat-PAN telah membahas agenda tersebut guna menghindari kesalahan nama saat disebutkan dalam paripurna.
“Kita (Faksi) udah bicarakan itu agar gak ada kesalahan,saya yakin sih hari ini disebutkan semua dengan lengkap posisi dan namanya,” pungkas anggota DPRD dari Kelurahan kampung makasar itu.
Untuk sementara siang hari ini dari hasil penelusaran aktual.co baru ada 2 Fraksi yang open soal personal anggotanya yang akan menduduki posisi tersebut. Berikut ini beberapa partai yang akan menempati kelengkapan dewan, Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh Fraksi PPP, Ketua Komisi  B (Bidang Perekonomian) diisi oleh Fraksi PKS, Ketua Komisi C (Bidang Keuangan)  diisi oleh Fraksi Demokrat-PAN, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) diisi oleh Fraksi Gerindra, dan Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) diisi oleh Fraksi PDIP.
Berikut ini adalah datanya :Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) disi oleh Ahmad Zairofi dari Fraksi PKS.Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) ditempati oleh M.Sanusi dari Fraksi Gerindra. Dan Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) diisi oleh M.Syarif yang juga dari Fraksi Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KPK Periksa Mahfud MD Terkait Suap Pilkada Tapteng

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Tiba di KPK sekitar pukul 13.10 WIB, Machfud ketika ditanya oleh wartawan mengenai kedatangannya tersebut mengaku hanya akan berdiskusi dengan pihak KPK.
“Mau diskusi saja,” kata Mahfud di Gedung KPK, Senin (8/12).
Namun saat dikonfirmasi kepada pihak KPK, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebut, Mahfud akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah, dengan tersangka Raja Bonaran Situmeang.
“Pak Machfud diperiksa untuk tersangka RBS,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.
Seperti diketahui, Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mengembangkan kasus Akil Mochtar. Bonaran diketahui telah menyuap Akil agar bisa memenangkan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah yang saat itu tengah bergulir di MK dimana saat Mahfud menjabat sebagai Ketua MK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

1...41,04341,04441,045...43,136Halaman 41,044 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya