Jakarta, Aktual.co —Mencuat di rapat Badan Anggaran (Banggar) DKI terkait pembahasan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah ke BUMD, kasus sengketa lahan milik Bank DKI di Jalan MH Thamrin jadi sorotan anggota dewan.
DPRD DKI pun sepakat bikin panitia khusus (Pansus) untuk kasus sengketa lahan seluas 6 ribu meter persegi ini. Menurut kabar, tak lama lagi lahan itu bakal jatuh ke tangan Lippo Group.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menuturkan sengketa berawal saat tahun 1997 Bank DKI bekerjasama dengan Lippo Group melalui sistem built operate and transfer (BOT) untuk pengelolaan lahan itu.
“Tapi anehnya tanah itu kosong sampai sekarang,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Selasa (16/12).
Pihak DPRD DKI pun mempermasalahkan pengajuan PMP oleh Bank DKI sebesar 3 triliun. Lantaran uang sebesar itu dikatakan pihak Bank DKI akan digunakan membeli tanah dan membangun gedung kantor pusat.
“Mereka mau membeli tanah. Kok punya tanah di Thamrin tapi tidak bisa dibangun karena terikat perjanjian dengan swasta,” ujarnya heran.
Sebelumnya, saat rapat kemarin dengan DPRD, Direktur Utama Bank DKI, Eko Widiyono menuturkan kalau pihaknya telah menyerahkan pengelolaan lahan tersebut ke Lippo Group melalui mekanisme BOT.
“Sampai akhirnya BOT tersebut bersengketa. Kita kalah di Mahkamah Agung dan dimenangkan pada Lippo Group,” jelasnya di DPRD DKI, Senin (15/12) kemarin.
Mendapat penjelasan itu, Wakil Ketua Banggar DKI M. Taufik pun setuju apabila DPRD DKI membentuk pansus. Karena dianggap telah menyalah gunakan aset. Sementara pengajuan PMP dilakukan Bank DKI setiap tahunnya.
“Saya setuju kalau dibentuk pansus, ini bagaimana alesannya kok kalah di MA. Harus diusut ini ketua (Pras). Biayanya nggak sedikit tapi kok aset bisa hilang terus,” ujar politisi Gerindra itu. 
Nantinya pansus itu tidak hanya mengaudit lahan milik Bank DKI yang terancam hilang itu saja. Tetapi juga mengaudit aset-aset BUMD yang saat ini dalam status BOT ke pihak lain.
“Itu gimana sampai BOT ke Lippo. Terus kita kalah di MA katanya. Kok aset kita bisa hilang. Makanya ini kita mau Pansuskan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mencuat di rapat Badan Anggaran (Banggar) DKI terkait pembahasan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah ke BUMD, kasus sengketa lahan milik Bank DKI di Jalan MH Thamrin jadi sorotan anggota dewan.
DPRD DKI pun sepakat bikin panitia khusus (Pansus) untuk kasus sengketa lahan seluas 6 ribu meter persegi ini. Menurut kabar, tak lama lagi lahan itu bakal jatuh ke tangan Lippo Group.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menuturkan sengketa berawal saat tahun 1997 Bank DKI bekerjasama dengan Lippo Group melalui sistem built operate and transfer (BOT) untuk pengelolaan lahan itu.
“Tapi anehnya tanah itu kosong sampai sekarang,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Selasa (16/12).
Pihak DPRD DKI pun mempermasalahkan pengajuan PMP oleh Bank DKI sebesar 3 triliun. Lantaran uang sebesar itu dikatakan pihak Bank DKI akan digunakan membeli tanah dan membangun gedung kantor pusat.
“Mereka mau membeli tanah. Kok punya tanah di Thamrin tapi tidak bisa dibangun karena terikat perjanjian dengan swasta,” ujarnya heran.
Sebelumnya, saat rapat kemarin dengan DPRD, Direktur Utama Bank DKI, Eko Widiyono menuturkan kalau pihaknya telah menyerahkan pengelolaan lahan tersebut ke Lippo Group melalui mekanisme BOT.
“Sampai akhirnya BOT tersebut bersengketa. Kita kalah di Mahkamah Agung dan dimenangkan pada Lippo Group,” jelasnya di DPRD DKI, Senin (15/12) kemarin.
Mendapat penjelasan itu, Wakil Ketua Banggar DKI M. Taufik pun setuju apabila DPRD DKI membentuk pansus. Karena dianggap telah menyalah gunakan aset. Sementara pengajuan PMP dilakukan Bank DKI setiap tahunnya.
“Saya setuju kalau dibentuk pansus, ini bagaimana alesannya kok kalah di MA. Harus diusut ini ketua (Pras). Biayanya nggak sedikit tapi kok aset bisa hilang terus,” ujar politisi Gerindra itu. 
Nantinya pansus itu tidak hanya mengaudit lahan milik Bank DKI yang terancam hilang itu saja. Tetapi juga mengaudit aset-aset BUMD yang saat ini dalam status BOT ke pihak lain.
“Itu gimana sampai BOT ke Lippo. Terus kita kalah di MA katanya. Kok aset kita bisa hilang. Makanya ini kita mau Pansuskan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: