Jakarta, Aktual.com — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/5/2026). Aksi ini merupakan respons terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang nilainya disebut mencapai Rp112 triliun.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta Dendy mengatakan, proyek yang semula ditujukan untuk mendorong ekonomi kerakyatan tersebut diduga tidak berjalan sesuai perencanaan.
Ia menyoroti adanya selisih antara anggaran dan realisasi fisik di lapangan. Menurutnya, dari alokasi Rp3 miliar per desa, realisasi yang terlihat hanya sekitar Rp1,6 miliar.
“Jika selisih ini terjadi secara luas, nilainya bisa sangat besar. Ini yang perlu diaudit secara menyeluruh,” kata Dendy dalam orasinya di depan Gedung KPK.
GMNI memperkirakan potensi nilai yang dipersoalkan dapat mencapai Rp112 triliun jika selisih tersebut terjadi di puluhan ribu titik proyek. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi dari hasil perhitungan internal massa aksi dan belum diverifikasi oleh lembaga resmi.
Selain persoalan anggaran, GMNI dan HMI juga mengkritik dugaan keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan proyek dan distribusi material. Mereka menilai hal ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola serta persepsi intimidasi di tingkat masyarakat desa.
“Kami meminta agar pengelolaan proyek tetap berada dalam koridor sipil dan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek KDMP serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang disampaikan.
Selain itu, mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen proyek, penghentian praktik yang dinilai merugikan masyarakat, serta penguatan peran masyarakat desa dalam pengelolaan koperasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
