Jakarta, Aktual.co — Polres Bangkalan, Madura, mengerahkan pasukan Brimob Polda Jatim ke Desa Durjan, Kecamatan Kokop, guna mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa, Senin (8/12).
“Pengerahan pasukan Brimob ke lokasi pilkades di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Bangkalan itu karena berdasarkan survei dan pemantauan yang kami lakukan selama ini, pilkades di desa itu berpotensi rawan,” kata Kapolres AKBP Sulistijono di Bangkalan, Minggu (7/12).
Pasukan yang diterjunkan ke Desa Durjan, Kecamatan Kokop, itu terdiri dari dua kompi pasukan Brimob Polda Jatim yang berkedudukan di Pamekasan dan Tandes, Surabaya. “Mereka juga masih didukung satu kompi aparat TNI dari Kodim 0829 dan satu kompi Sabhara Polres Bangkalan.”
Menurut kapolres, potensi kerawanan di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Bangkalan dalam pelaksanaan pilkades itu, karena beberapa hal. Selain karena jumlah pemilih di desa itu banyak, yakni mencapai 6.000 orang, serta adanya permasalahan selama tahapan pelaksanaan pilkades berlangsung, juga karena secara geografis Desa Durjan tergolong terpencil, yakni jauh dari pusat kota.
Atas dasar pertimbangan itu, Polres Bangkalan meminta bantuan pasukan Brimob dari Polda Jatim guna mengamankan pelaksanaan pilkades di desa itu. Setidaknya ada delapan truk dan empat mobil yang mengangkut personel polisi dari Brimob Polda, Minggu (7/12), telah tiba di Mapolres Bangkalan.
Mereka akan berangkat ke lokasi pilkades di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Bangkalan, Minggu (7/12) sore, karena pilkades akan digelar Senin (8/12). Selain persoalan letak geografis, situasi di Bangkalan hingga kini masih tegang, menyusul penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron oleh KPK dalam kasus dugaan pasokan migas.
Di Kabupaten Bangkalan, saat ini terdapat 179 dari sebanyak 273 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bangkalan belum memiliki kepala desa definitif.
Sebelumnya, Kepala Bapemas Bangkalan Ismet Effendi menyatakan Pemkab Bangkalan memang berencana menggelar pilkades serentak, sesuai sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Memang, disarankan untuk menggelar pilkades serentak, karena biaya pelaksanaan kepala desa ditanggung oleh pemerintah daerah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Keluarga menilai, penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron pada 2 Desember 2014 itu terkesan arogan.
“Kami sangat menghormati hukum di negara ini, namun yang dilakukan KPK sangat arogan, seharusnya lebih santun dalam menegakkan hukum,” kata juru bicara keluarga Fuad Amin Imron dari Bani Cholil Syarifudin Damanhuri, di Bangkalan, Minggu (7/12).
Penilaian sikap arogan terhadap tim penyidik KPK dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus suap pasokan migas di Kabupaten Bangkalan itu, karena Fuad dikenal sebagai tokoh masyarakat dan kiai terkemuka di Pulau Madura, yakni keturunan ulama kharismatik Syaikhona M Cholil, Bangkalan.
Syarifudin Damanhuri yang juga Ketua MUI Bangkalan itu tidak menjelaskan secara terinci kepada media, apakah memang harus ada perbedaan perlakuan apabila ada tokoh terjerat kasus hukum.
Syaichona Cholil merupakan kakek buyut Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang kini menjadi tersangka kasus suap pasokan migas yang telah ditahan oleh KPK.
Sementara itu, Syaichona Cholil merupakan guru dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Hasyim Asy’ari, sehingga sudah selayaknya penegak hukum mengedepankan sikap santun dan etika dalam melakukan penindakan.
Syarifudin Damanhuri merupakan salah satu keluarga Fuad Amin Imron yang bersedia diwawancarai media sejak kasus penangkapan Fuad dilakukan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 2 Desember 2014 di rumah mewahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan.
Selain Damanhuri, keluarga Fuad lainnya yang juga bersedia diwawancarai media terkait penangkapan tokoh kuat dan memiliki banyak pendukung di Kabupaten Bangkalan adalah Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii.
Ulama lainnya adalah Faishal Anwar, pengasuh pesantren An-Nuraniyah Al-Choliliyah, yang juga kerabat Fuad Amin Imron dari Bani Cholil.
Sementara itu, anaknya Moh Makmun Ibnu Fuad yang juga Bupati Bangkalan saat ini, tampak bungkam dan hingga kini belum bersedia dikonfirmasi terkait kasus yang menjerat ayahnya itu, apalagi dirinya disebut-sebut terlibat dalam kasus itu.
Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap tim KPK dalam operasi tangkap tangan di rumahnya di Jalan Raya Saksak, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Selasa (2/12) sekitar pukul 00.30 WIB.
Saat itu, tim KPK juga menyita uang senilai Rp700 juta, tiga koper berisi uang, serta beberapa dokumen penting di rumah Ketua DPRD yang juga tokoh kiai itu di Kabupaten Bangkalan.
Selain menangkap Fuad Amin, tim KPK pada saat itu juga menangkap seorang oknum anggota TNI AL, serta seorang pegawai BUMD yang juga terlibat dalam kasus pasokan migas itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu