Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai Dwi Soetjipto tidak tepat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekelas PT Pertamina (Persero). Sosok seperti mantan Ditut PT Semen Indonesia (persero) ini dapat membahayakan masa depan Pertamina karena doyan melakukan privatisasi dan meninggalkan utang.
“Dwi merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam privatisasi PT Semen Indonesia, hingga perusahaan ini 49 persen sahamnya dikuasai oles swasta dan sebagian besar asing. Ini peringatan dari kami untuk kesekian kali. Cara-cara sepeti ini sangat membahayakan BUMN kita. Sekarang bisa melalui hutang luar negeri dan pasar keuangan,” kata Salamuddin Daeng dalam sebuah diskusi di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selata, Minggu, (7/12)
Selain menjadikan PT Semen Indonesia (persero) sebagai ‘korban privatisasi Dwi’, dia juga disebut sebagai pelalu adanya hutang PT Semen Indonesia yang  meningkat drastis.
“Sejak dipegang Dwi Soetjipto hingga dia keluar, Semen Indonesia memiliki utang dan kewajiban sebesar Rp 11,476 triliun,”  beber Salamuddin Daeng
Salamuddin menegaskan, keahlian Dwi dalam hal privatisasi atau divestasi tidak sejalan dengan visi Kabinet Kerja Jokowi-JK. Apalagi rencana dan minat privatisasi disampaikan secara gamblang oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, sesaat setelah pengangkatan Dwi.
“Rini Soemarno memerintahkan Pertamina, untuk melakukan listing terhadap utang-utang Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah, agar tercatat di pasar modal,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menilai Dwi Soetjipto tidak tepat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekelas PT Pertamina (Persero). Sosok seperti mantan Ditut PT Semen Indonesia (persero) ini dapat membahayakan masa depan Pertamina karena doyan melakukan privatisasi dan meninggalkan utang.
“Dwi merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam privatisasi PT Semen Indonesia, hingga perusahaan ini 49 persen sahamnya dikuasai oles swasta dan sebagian besar asing. Ini peringatan dari kami untuk kesekian kali. Cara-cara sepeti ini sangat membahayakan BUMN kita. Sekarang bisa melalui hutang luar negeri dan pasar keuangan,” kata Salamuddin Daeng dalam sebuah diskusi di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selata, Minggu, (7/12)
Selain menjadikan PT Semen Indonesia (persero) sebagai ‘korban privatisasi Dwi’, dia juga disebut sebagai pelalu adanya hutang PT Semen Indonesia yang  meningkat drastis.
“Sejak dipegang Dwi Soetjipto hingga dia keluar, Semen Indonesia memiliki utang dan kewajiban sebesar Rp 11,476 triliun,”  beber Salamuddin Daeng
Salamuddin menegaskan, keahlian Dwi dalam hal privatisasi atau divestasi tidak sejalan dengan visi Kabinet Kerja Jokowi-JK. Apalagi rencana dan minat privatisasi disampaikan secara gamblang oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, sesaat setelah pengangkatan Dwi.
“Rini Soemarno memerintahkan Pertamina, untuk melakukan listing terhadap utang-utang Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah, agar tercatat di pasar modal,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Berbagai kebijakan yang sudah diambil pemerintahan Jokowi mendapat perhatian kritis dari sejumlah kalangan. Salah satunya terkait kerjasama yang akan dibangun PT Pertamina dengan perusahaan migas asal Angola, Senangol.
“Seanangol muncul, tau-tau sudah perjanjian dan katanya lebih murah. Ini kan tidak jelas, padahal migas ini adalah persoalan yang langsung berkaitan dengan rakyat,” ujar Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/12).
Adhie menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa arah jalannya pemerintah sudah semakin simpang siur.
“Makin kasini kabinetnya oplosannya makin jelas. Filosofi kabinet kerja itu semacam oplosan lah, sehingga di tenggak makin mematikan,” ucap Adhie dengan nada kesal.
Adhie menilai BUMN sangat mungkin dijadikan bancakan politik. Apalagi makin kesini, politik makin membutuhkan uang yang cepat.
“Nanti kebelakangnya kebutuhan dana politik makin besar. Dana subsidi itulah, inilah. Kalu ada dana, dalam konteks migas ini kenapa paling rawan? karena KPK tidak bisa menditeksi,” cetus Adhie.
Adhie pun mengingatkan bahwa permainan di sektor migas ini sangat luar biasa. “Saya menjamin Faisal Basri tidak bisa bekerja dengan baik,” tegas Adhie.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Berbagai kebijakan yang sudah diambil pemerintahan Jokowi mendapat perhatian kritis dari sejumlah kalangan. Salah satunya terkait kerjasama yang akan dibangun PT Pertamina dengan perusahaan migas asal Angola, Senangol.
“Seanangol muncul, tau-tau sudah perjanjian dan katanya lebih murah. Ini kan tidak jelas, padahal migas ini adalah persoalan yang langsung berkaitan dengan rakyat,” ujar Adhie Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/12).
Adhie menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa arah jalannya pemerintah sudah semakin simpang siur.
“Makin kasini kabinetnya oplosannya makin jelas. Filosofi kabinet kerja itu semacam oplosan lah, sehingga di tenggak makin mematikan,” ucap Adhie dengan nada kesal.
Adhie menilai BUMN sangat mungkin dijadikan bancakan politik. Apalagi makin kesini, politik makin membutuhkan uang yang cepat.
“Nanti kebelakangnya kebutuhan dana politik makin besar. Dana subsidi itulah, inilah. Kalu ada dana, dalam konteks migas ini kenapa paling rawan? karena KPK tidak bisa menditeksi,” cetus Adhie.
Adhie pun mengingatkan bahwa permainan di sektor migas ini sangat luar biasa. “Saya menjamin Faisal Basri tidak bisa bekerja dengan baik,” tegas Adhie.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo untuk mengeksekusi mati bandar narkoba yang sudah divonis mati oleh pengadilan.
Hal itu untuk memutus rantai bisnis para bandar yang acap kali dilakukan dari balik jeruji penjara.
“Saya rasa keseriusan Presiden soal eksekusi mati ini ditunggu banyak pihak. Bukan hanya saya, namun masyarakat Indonesia pasti akan mengapresiasi apabila presiden benar-benar berani tegas terhadap para bandar narkoba yang telah di vonis mati,” kata Aboe, Minggu (7/12).
“Dari pengembangan kasus oleh BNN, dapat disimpulkan untuk sekian kalinya, jeruji besi dan vonis hukuman mati bukanlah menjadi penghalang bagi para bandar narkoba untuk mengendalikan bisnisnya,” tambah politisi PKS itu.
Oleh karena itu, menurutnya ke depan perlu ketegasan pemerintah untuk membuat efek jera para bandar narkoba, salah satunya dengan mengeksekusi mati para bandar narkoba.
Dikatakan dia, bila tak salah sampai hari ini ada 77 pengedar narkoba yang telah divonis mati oleh pengadilan. Akan tetapi, hanya enam orang saja yang telah dilakukan eksekusi.
“Bila pemerintah sebelumnya telah berani melakukan eksekusi mati terhadap para teroris bom bali, seharusnya nyali yang lebih besar dimiliki pemerintah untuk mengeksekusi para bandar besar narkoba,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang