Jakarta, Aktual.co — Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai Koalisi Merah Putih (KMP) telah melakukan bunuh diri politik jika menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP tidak pantas ikut berkompetisi dalam pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015,” kata Pangi Syarwi di Jakarta, Minggu (7/12).
Pangi mengatakan KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung.
Dia menilai KMP mencoba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.
“Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik,” ujarnya.
Menurut dia masyarakat masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung.
Selain itu dirinya tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY.
“Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung,” katanya.
Pangi juga menilai masyarakat pasti kecewa dengan Partai Golkar karena dalam Musyawarah Nasional IX di Bali diputuskan menolak Perppu Pilkada dan mendukung pilkada melalui DPRD.
Selain itu menurut dia, Golkar juga mendukung sistem pemilu proporsional tertutup yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD bukan lagi berdasarkan suara terbanyak namun dikembalikan berdasarkan nomor urut.
“Ini salah satu bentuk nyata inkonsistensi Partai Golkar terhadap sistem pemilu. Kebijakan politik Maju mundur tapi tidak cantik,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai Koalisi Merah Putih (KMP) telah melakukan bunuh diri politik jika menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP tidak pantas ikut berkompetisi dalam pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015,” kata Pangi Syarwi di Jakarta, Minggu (7/12).
Pangi mengatakan KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung.
Dia menilai KMP mencoba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.
“Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik,” ujarnya.
Menurut dia masyarakat masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung.
Selain itu dirinya tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY.
“Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung,” katanya.
Pangi juga menilai masyarakat pasti kecewa dengan Partai Golkar karena dalam Musyawarah Nasional IX di Bali diputuskan menolak Perppu Pilkada dan mendukung pilkada melalui DPRD.
Selain itu menurut dia, Golkar juga mendukung sistem pemilu proporsional tertutup yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD bukan lagi berdasarkan suara terbanyak namun dikembalikan berdasarkan nomor urut.
“Ini salah satu bentuk nyata inkonsistensi Partai Golkar terhadap sistem pemilu. Kebijakan politik Maju mundur tapi tidak cantik,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co – Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Perppu Pilkada meskipun awalnya terpecah dua.
“Masih ada dua pandangan di PAN terhadap Perppu. Tapi sekarang lebih cenderung ke arah mendukung. Nanti pada saatnya akan diputuskan secara resmi,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H Wibowo di Jakarta, Minggu (7/12).
Alasan PAN mendukung Perppu Pilkada itu, kata Drajad, karena produk hukumnya Perppu, adalah disetujui 100% atau ditolak 100%.
“Tidak ada ruang untuk pembahasan di DPR. Tidak ada ruang untuk perbaikan. Padahal konsep-konsep itu belum tentu bisa mengatasi efek negatif pilkada langsung yang sidah kita ketahui bersama. Atau bisa saja malah sebaliknya. Konsep yang diajukan SBY malah terlalu berlebihan mengaturnya. Nah dengan Perppu, ruang untuk memperbaiki isi Perppu nol sama sekali,” kata dia.
Partai Golkar menolak Perrpu Pilkada langsung. Hal yang sama juga didukung oleh PKS dan Gerindra.Laporan: Ade Adrian

Artikel ini ditulis oleh: