Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise berharap agar setiap pembuatan kurikulum baru tidak memberatkan anak didik.
“(Kurikulum) Harus dikaji ulang, diujicoba di beberapa daerah lalu dievaluasi dulu,” kata Yohana di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (7/12).
Yohana menilai Kurikulum 2013 kurang relevan untuk siswa khususnya anak-anak. Alasannya, pembelajaran sesuai kurikulum baru itu, menurut dia, tergolong memaksakan proses pembelajar anak.
“Guru pun, dipaksa dan dituntut untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak,” katanya.
Mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait kurikulum itu, menurut Yohana, pihaknya langsung membicarakan hal itu kepada Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan.
Menurut dia, kurikulum di Indonesia kerap mengalami pergantian tanpa disertai evaluasi terlebih dahulu.
Padahal, menurut dia, setiap penerapan kurikulum seharusnya juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan kondisi geografi setiap daerah.
“Setiap menteri baru kerap mengganti kurikulum. Menteri ini belajarnya di mana, kemudian melihat kurikulum bagus lalu diimplementasikan,” kata dia.
Seperti diberitakan, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia sehingga setiap sekolah menjalankan kembali Kurikulum 2006.
“Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir,” kata Menteri Anies di Jakarta.
Keputusan itu diambil berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan Kepala Sekolah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise berharap agar setiap pembuatan kurikulum baru tidak memberatkan anak didik.
“(Kurikulum) Harus dikaji ulang, diujicoba di beberapa daerah lalu dievaluasi dulu,” kata Yohana di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (7/12).
Yohana menilai Kurikulum 2013 kurang relevan untuk siswa khususnya anak-anak. Alasannya, pembelajaran sesuai kurikulum baru itu, menurut dia, tergolong memaksakan proses pembelajar anak.
“Guru pun, dipaksa dan dituntut untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak,” katanya.
Mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait kurikulum itu, menurut Yohana, pihaknya langsung membicarakan hal itu kepada Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan.
Menurut dia, kurikulum di Indonesia kerap mengalami pergantian tanpa disertai evaluasi terlebih dahulu.
Padahal, menurut dia, setiap penerapan kurikulum seharusnya juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan kondisi geografi setiap daerah.
“Setiap menteri baru kerap mengganti kurikulum. Menteri ini belajarnya di mana, kemudian melihat kurikulum bagus lalu diimplementasikan,” kata dia.
Seperti diberitakan, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia sehingga setiap sekolah menjalankan kembali Kurikulum 2006.
“Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir,” kata Menteri Anies di Jakarta.
Keputusan itu diambil berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan Kepala Sekolah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat, menyerahkan berkas perkara dua tersangka dugaan korupsi dana APBN 2012 pada Dinas Peternakan setempat kepada Kejaksaan Negeri Manokwari.
Berkas perkata kedua tersangka yakni Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat berinisial AY dan Ketua Himpunan Peternak Kabupaten Manokwari SW sudah di tangan kejaksaan,” kata Kasat Reskrim Polres Manokwari Iptu Tommy H Pontororing, Sabtu (7/12).
Dia mengatakan, berkas perkara kedua tersangka korupsi tersebut sedang dipelajari oleh Kejaksaan Negeri Manokwari apakah sudah lengkap guna proses hukum lebih lanjut.
“Kepolisian menunggu apabila Kejaksaan Negeri Manokwari menyatakan berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap maka kepolisian akan menyerahkan kedua tersangka bersama barang bukti guna proses lebih lanjut,” katanya.
Ia mengatakan, dari tangan kedua tersangka penyidik menyita enam unit mobil dan tiga unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana korupsi dana APBN 2012 pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat.
“Enam mobil dan tiga sepeda motor tersebut saat ini diamankan di Mapolres Manokwari sebagai barang bukti guna proses hukum lebih lanjut sampai di pengadilan,” ujarnya.
Dia lebih jauh mengatakan, selain kedua tersangka ini masih ada satu tersangka berinisial RJR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat.
“Namun berkas perkara tersangka pejabat pembuat komitmen pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat itu masih dalam proses,” tambah dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby