Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Jokowi menunda program pendataan penduduk yang akan dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pasalnya Rieke mensinyalir akan adanya kecarutan dalam pendataan tersebut. 
“Hal ini pada akhirnya bisa menyebabkan tidak akuratnya pendataan dan bisa saja terjadi kebocoran anggaran pendataan sebesar 500 M yang sudah disepakati di APBN 2015,” kata Rieke, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (6/12) malam.
Ia mengatakan, pemerintah perlu memikirkan juga payung hukum dalam pendataan yang dilakukan BKKBN. 
“Saya mengusulkan, pertama, segera diselesaikan payung hukum BKKBN sebagai badan kependudukan, bukan sekedar mengurus program KB. Perpres turunan UU No 23/ 2014 yang memperkuat BKKBN sebagai badan kependudukan harus segera dikeluarkan,” ucap dia.
Kedua, lanjutnya, delapan indikator yang digunakan untuk mendata oleh BKKBN harus dirombak total. Pasalnya, harus ada perspektif dan indikator baru dengan berbasis pada pendapatan/penghasilan per bulan.
“Ketiga, tambahnya, sebaiknya segera diputuskan Kepala BKKBN definitif dan tentu tidak terlibat kasus korupsi dan hukum lainnya. Saat ini lembaga tersebut dipimpin oleh pejabat yang sudah memasuki masa pensiun dengan status Plt, sehingga secara hukum tidak dimungkinkan mengambil keputusan apa pun yang mengikat,” ujar dia.
“Sekedar saran, jika langkah-langkah di atas belum bisa dilakukan, pendataan penduduk tahun depan oleh BKKBN ditunda saja. Uang rakyat Rp500 miliar jangan sampai disia-siakan,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 52 kepala keluarga korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menolak direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan.
Sudarni, salah seorang korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker di Nunukan, Sabtu, menerangkan, korban kebakaran pasar yang menempati tenda darurat Tanah Merah yang disediakan pemerintah Kabupaten Nunukan menolak direlokasi dengan alasan jangkauan rusunawa dari tempat usaha sangat jauh.
“Bagaimana kami mau dipindahkan ke rusunawa kalau letaknya sangat jauh dari tempat usaha. Juga karena kurangnya sarana transportasi sehari-hari,” ujar Sudarni yang juga Ketua RT 26 Kelurahan Nunukan Barat.
Ia juga mengatakan, apabila direlokasi ke rusunawa maka anak-anak korban kebakaran yang bersekolah di perkotaan akan kesulitan sehubungan tidak adanya kendaraan untuk mengangkut mereka.
Berdasarkan data, kata dia, dari 52 KK tersebut terdapat 180 jiwa lebih yang masih menempati tenda darurat yang didirikan kepolisian dan TNI setempat meskipun Pemkab Nunukan telah mengakhiri masa tanggap darurat sejak 3 Desember 2014.
Sudarni yang didampingi sejumlah warga korban kebakaran yang masih bertahan di tenda darurat tersebut menyatakan, akan tetap bertahan tinggal di lokasi itu meskipun tenda itu dibongkar di kemudian hari karena belum adanya tempat tinggal yang dimiliki.
“Kalau tenda ini mau dibongkar pemiliknya silahkan saja. Kami akan dirikan tenda sendiri agar tetap tinggal di sini (Tanah Merah) sebelum ada tempat tinggal,” ujar Sudarni yang dibenarkan sejumlah warganya.
“Kami akan tetap tinggal di sini walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah lagi karena mau tinggal dimana,” ujar para korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker tersebut.
Pasar terbesar di Kabupaten Nunukan itu terbakar pada Kamis (20/11) sekitar pukul 17.30 wita dengan menghanguskan ratusan kios dan rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah dan penyebab kebakaran belum diketahui hingga saat ini.
Pekan lalu, Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan, warga korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker yang berminat akan direlokasi ke rusunawa

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 52 kepala keluarga korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menolak direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan.
Sudarni, salah seorang korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker di Nunukan, Sabtu, menerangkan, korban kebakaran pasar yang menempati tenda darurat Tanah Merah yang disediakan pemerintah Kabupaten Nunukan menolak direlokasi dengan alasan jangkauan rusunawa dari tempat usaha sangat jauh.
“Bagaimana kami mau dipindahkan ke rusunawa kalau letaknya sangat jauh dari tempat usaha. Juga karena kurangnya sarana transportasi sehari-hari,” ujar Sudarni yang juga Ketua RT 26 Kelurahan Nunukan Barat.
Ia juga mengatakan, apabila direlokasi ke rusunawa maka anak-anak korban kebakaran yang bersekolah di perkotaan akan kesulitan sehubungan tidak adanya kendaraan untuk mengangkut mereka.
Berdasarkan data, kata dia, dari 52 KK tersebut terdapat 180 jiwa lebih yang masih menempati tenda darurat yang didirikan kepolisian dan TNI setempat meskipun Pemkab Nunukan telah mengakhiri masa tanggap darurat sejak 3 Desember 2014.
Sudarni yang didampingi sejumlah warga korban kebakaran yang masih bertahan di tenda darurat tersebut menyatakan, akan tetap bertahan tinggal di lokasi itu meskipun tenda itu dibongkar di kemudian hari karena belum adanya tempat tinggal yang dimiliki.
“Kalau tenda ini mau dibongkar pemiliknya silahkan saja. Kami akan dirikan tenda sendiri agar tetap tinggal di sini (Tanah Merah) sebelum ada tempat tinggal,” ujar Sudarni yang dibenarkan sejumlah warganya.
“Kami akan tetap tinggal di sini walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah lagi karena mau tinggal dimana,” ujar para korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker tersebut.
Pasar terbesar di Kabupaten Nunukan itu terbakar pada Kamis (20/11) sekitar pukul 17.30 wita dengan menghanguskan ratusan kios dan rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah dan penyebab kebakaran belum diketahui hingga saat ini.
Pekan lalu, Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan, warga korban kebakaran Pasar Tradisional Yamaker yang berminat akan direlokasi ke rusunawa

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Sektor Sota Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini Kabupaten Merauke, Papua, mengamankan puluhan minuman keras oplosan.
“Puluhan minuman keras oplosan tersebut ditemukan saat Polsek dan Koramil Sota melakukan razia peredaran minuman keras di kawasan perbatasan RI-PNG menjelang Natal,” kata Kapolsek Sota Ipda Maruf, Sabtu (6/12).
Dia mengatakan, minuman keras oplosan yang ditemukan dalam razia di kawasan perbatasan tersebut sebanyak 56 botol kemasan air mineral ukuran 600 mili liter.
“Puluhan botol minuman keras oplosan yang diberi mana sopi oleh masyarakat setempat itu, sudah kami amankan di Mapolsek Sota untuk selanjutnya dimuskan,” kata Kapolsek.
Ia mengatakan, puluhan minuman keras yang ditemukan tersebut berasal dari Kota Merauke dibawa oleh masyarakat untuk di konsumsi pada perayaan Natal.
“Polsek bersama Koramil Sota akan terus melakukan razia minuman keras di kawasan perbatasan menjelang Natal sehingga perayaan Natal di daerah itu aman,” ujarnya.
Kapolsek lebih jauh mengatakan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG Distrik Sota Kabupaten Merauke menjelang Natal kondusif.
“Situasi kondusif menjelang Natal terwujud atas kerja sama pihak Kepolisian, TNI dan masyarakat setempat untuk menciptakan rasa aman di daerah itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby