Tim RTKM Siap Harta Kekayaannya Diaudit KPK

6 Desember 2014, 17:10

Jakarta, Aktual.co — Pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) oleh Menteri ESDM, Sudirman Said yang diketuai oleh Faisal Basri salah satunya pengelolaan migas yang lebih transparansi. Prinsip transparansi harus dipegang oleh Tim RTKM terkait kepemilikan harta kekayaan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan oleh salah satu Anggota tim RTKM, Fahmy Radhi kepada wartawan, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

“Saya kira tidak masalah, dalam rangka transparansi,” ucapnya.

Menurut dia, bila tim ini menginginkan Petral dan Pertamina untuk melakukan transpansi dalam setiap proses, baik dari segi pembelian hingga penggunaan minyak. Apa salahnya jika tim juga melakukan transparansi, pada harta kekayaannya.

“Kalau kita menginginkan Petral dan Pertamina transparan, maka dengan senang hati Tim RTKM akan melakukan transparansi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan harta kekayaan dari Daniel Purba yang diduga dari hasil ilegal sejak menjabat sebagai Vice Presiden, Dirinya menyatakan agar dugaan tersebut untuk dibuktikan di KPK.

“Ya tinggal dibuktikan saja nanti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Daniel Purba ketika menjadi VP Petral ‘berkawan’ dekat dengan Hin Leong. Hin Leong adalah perusahaan Trader dan Storage solar paling besar solar di Singapura. Perusahaan ini terkenal suka membeli solar selundupan dari indonesia. Mereka suka menaikan harga MOPS sehingga merugikan Indonesia.

Informasi yang diperoleh, ketika Daniel Purba menjadi VP Petral di bawah Ari Soemarno sewaktu menjabat director di Petral dan Dirut Pertamina, semua solar impor dibeli dari Hin Leong. Maka itu seharusnya KPK audit kekayaan Daniel Purba yang sekarang menjadi anggota tim reformasi migas di bawah Faisal Basri.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Tim RTKM Siap Harta Kekayaannya Diaudit KPK

6 Desember 2014, 17:10

Jakarta, Aktual.co — Pembentukan tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) oleh Menteri ESDM, Sudirman Said yang diketuai oleh Faisal Basri salah satunya pengelolaan migas yang lebih transparansi. Prinsip transparansi harus dipegang oleh Tim RTKM terkait kepemilikan harta kekayaan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan oleh salah satu Anggota tim RTKM, Fahmy Radhi kepada wartawan, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

“Saya kira tidak masalah, dalam rangka transparansi,” ucapnya.

Menurut dia, bila tim ini menginginkan Petral dan Pertamina untuk melakukan transpansi dalam setiap proses, baik dari segi pembelian hingga penggunaan minyak. Apa salahnya jika tim juga melakukan transparansi, pada harta kekayaannya.

“Kalau kita menginginkan Petral dan Pertamina transparan, maka dengan senang hati Tim RTKM akan melakukan transparansi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan harta kekayaan dari Daniel Purba yang diduga dari hasil ilegal sejak menjabat sebagai Vice Presiden, Dirinya menyatakan agar dugaan tersebut untuk dibuktikan di KPK.

“Ya tinggal dibuktikan saja nanti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Daniel Purba ketika menjadi VP Petral ‘berkawan’ dekat dengan Hin Leong. Hin Leong adalah perusahaan Trader dan Storage solar paling besar solar di Singapura. Perusahaan ini terkenal suka membeli solar selundupan dari indonesia. Mereka suka menaikan harga MOPS sehingga merugikan Indonesia.

Informasi yang diperoleh, ketika Daniel Purba menjadi VP Petral di bawah Ari Soemarno sewaktu menjabat director di Petral dan Dirut Pertamina, semua solar impor dibeli dari Hin Leong. Maka itu seharusnya KPK audit kekayaan Daniel Purba yang sekarang menjadi anggota tim reformasi migas di bawah Faisal Basri.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

DPD Golkar Mataram Sebut Tak Ikut Munas di Jakarta

6 Desember 2014, 16:59

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan tidak akan mengikuti musyawarah nasional di Jakarta karena sudah mengikuti munas di Bali.
“Kami tidak mau dikatakan mbalelo ikut munas di sana-sini. Apalagi Kota Mataram dan NTB umumnya sudah berkomitmen hanya mengikuti munas di Bali. Jadi, kami tidak ikut-ikutan lagi kalau ada munas lagi,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Sabtu (6/12).
Wali Kota Mataram ini menyebutkan kegiatan munas di Bali sudah sesuai dengan AD/ART partai, dan tidak cacat hukum serta sesuai dengan legalitas formal.
Dengan demikian, DPD Golkar Kota Mataram akan tetap konsisten dengan komitmen yang telah disepakati dari hasil munas di Bali.
“Terkait bagaimana dan seperti apa Golkar kedepan, lihat saja nanti. Kami juga tidak ingin membuat kader bingung dengan mengikuti munas di sana-sini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

DPD Golkar Mataram Sebut Tak Ikut Munas di Jakarta

6 Desember 2014, 16:59

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan tidak akan mengikuti musyawarah nasional di Jakarta karena sudah mengikuti munas di Bali.
“Kami tidak mau dikatakan mbalelo ikut munas di sana-sini. Apalagi Kota Mataram dan NTB umumnya sudah berkomitmen hanya mengikuti munas di Bali. Jadi, kami tidak ikut-ikutan lagi kalau ada munas lagi,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Sabtu (6/12).
Wali Kota Mataram ini menyebutkan kegiatan munas di Bali sudah sesuai dengan AD/ART partai, dan tidak cacat hukum serta sesuai dengan legalitas formal.
Dengan demikian, DPD Golkar Kota Mataram akan tetap konsisten dengan komitmen yang telah disepakati dari hasil munas di Bali.
“Terkait bagaimana dan seperti apa Golkar kedepan, lihat saja nanti. Kami juga tidak ingin membuat kader bingung dengan mengikuti munas di sana-sini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tjahjo Sebut Kehadiran di Munas Versi Agung Laksono bukan Intervensi Pemerintah

6 Desember 2014, 16:55

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan kehadirannya dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar ke IX kubu Agung Laksono, bukan bentuk intervensi pemerintah dalam konflik internal partai politik.
“Kemendagri sudah koordinasi dengan Menteri Hukum dan Ham untuk tetap terus mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika internal partai politik. Kita cermati dulu, sebagai pemerintah kalau memonitor kan boleh-boleh saja,” kata Tjahjo kepada Aktual.co, Sabtu (6/12).
Menurut dia, pemerintah juga tidak dalam kapasitas untuk membuka sebuah acara Munas ataupun kongres partai tertentu.
“Kan Partai-partai sudah mandiri sesuai AD/ART yang diyakininya,” kata dia.
Diketahui sebelumnya, Partai Golkar pimpinan Ketua Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono akan menggelar Musyawarah Nasional IX pada Sabtu (6/12) malam, di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
“Iya benar, Munas IX Golkar dilaksanakan pada Sabtu pukul 19.00 WIB,” kata Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, di Jakarta.
Menurut dia, sudah lebih dari 280 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I dan tingkat II menyatakan kesediaannya hadir dalam munas tersebut.
Munas tersebut salah satu agendanya memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Salah satu agenda munas memilih ketua umum Partai Golkar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Tjahjo Sebut Kehadiran di Munas Versi Agung Laksono bukan Intervensi Pemerintah

6 Desember 2014, 16:55

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan kehadirannya dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar ke IX kubu Agung Laksono, bukan bentuk intervensi pemerintah dalam konflik internal partai politik.
“Kemendagri sudah koordinasi dengan Menteri Hukum dan Ham untuk tetap terus mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika internal partai politik. Kita cermati dulu, sebagai pemerintah kalau memonitor kan boleh-boleh saja,” kata Tjahjo kepada Aktual.co, Sabtu (6/12).
Menurut dia, pemerintah juga tidak dalam kapasitas untuk membuka sebuah acara Munas ataupun kongres partai tertentu.
“Kan Partai-partai sudah mandiri sesuai AD/ART yang diyakininya,” kata dia.
Diketahui sebelumnya, Partai Golkar pimpinan Ketua Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono akan menggelar Musyawarah Nasional IX pada Sabtu (6/12) malam, di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
“Iya benar, Munas IX Golkar dilaksanakan pada Sabtu pukul 19.00 WIB,” kata Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, di Jakarta.
Menurut dia, sudah lebih dari 280 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I dan tingkat II menyatakan kesediaannya hadir dalam munas tersebut.
Munas tersebut salah satu agendanya memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Salah satu agenda munas memilih ketua umum Partai Golkar,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Aktual.com

Tim RTKM Siap Harta Kekayaannya Diaudit KPK

Tim RTKM Siap Harta Kekayaannya Diaudit KPK

DPD Golkar Mataram Sebut Tak Ikut Munas di Jakarta

DPD Golkar Mataram Sebut Tak Ikut Munas di Jakarta

Tjahjo Sebut Kehadiran di Munas Versi Agung Laksono bukan Intervensi Pemerintah

Tjahjo Sebut Kehadiran di Munas Versi Agung Laksono bukan Intervensi Pemerintah

Berita Lain

KH Muhibul Aman Tegaskan Keputusan Rapat Konsultasi PBNU Final dan Mengikat

PT Socfindo Diminta Segera Kembalikan Dugaan Kelebihan 683 Ha Lahan ke...

Tafsir Reflektif Surat Al-Quraisy: Dari Jaminan Ekonomi Menuju Kesadaran Penghambaan

BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

DPRD Jakarta Tanggapi Penolakan KSPI soal UMP DKI 2026, Klaim Kenaikan...