Jakarta, Aktual.co — Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa pemerintah siap mengangkat Penjabat (PJ) Kepala Daerah jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak disetujui DPR RI.
“Jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak diterima DPR RI, maka akan ada proses panjang yang akan dilewati untuk merumuskan aturan baru tentang Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pemerintah harus menyiapkan PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah,” katanya di Padang, Jumat (5/12).
Menurut dia, jika Perppu itu memang tidak diterima, maka tidak berarti Pemilu akan dilakukan secara tidak langsung seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 yang telah dicabut.
“UU Nomor 22 Tahun 2014 itu telah dicabut pada hari yang sama dengan hari diundangkan, maka tidak dapat digunakan kembali. Karena itu, jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak diterima DPR RI, maka akan makan waktu panjang untuk merumuskan aturan yang baru terkait Pemilu Kepala Daerah,” kata dia.
Pemerintah siap mengambil langkah yang diperlukan jika hal itu terjadi. Hingga saat ini, pemerintah masih optimistis Perppu Nomor 1 Tahun 2014 akan diterima DPR RI sehingga Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2015 bisa berjalan sesuai rencana.
Saat ini penyelenggara Pemilu dari pusat hingga daerah sudah harus mulai menyiapkan diri untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah serentak 2015.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan tahapan Pemilu Kepala Daerah secara serentak di daerah itu yang melibatkan Provinsi, dua kota dan 11 kabupaten di Sumbar.
“Kita telah melakukan simulasi kebutuhan untuk menggelar Pemilu Kepala Daerah di Sumbar dan sementara diperoleh angka kebutuhan anggaran Rp191 miliar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa pemerintah siap mengangkat Penjabat (PJ) Kepala Daerah jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak disetujui DPR RI.
“Jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak diterima DPR RI, maka akan ada proses panjang yang akan dilewati untuk merumuskan aturan baru tentang Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pemerintah harus menyiapkan PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah,” katanya di Padang, Jumat (5/12).
Menurut dia, jika Perppu itu memang tidak diterima, maka tidak berarti Pemilu akan dilakukan secara tidak langsung seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 yang telah dicabut.
“UU Nomor 22 Tahun 2014 itu telah dicabut pada hari yang sama dengan hari diundangkan, maka tidak dapat digunakan kembali. Karena itu, jika Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak diterima DPR RI, maka akan makan waktu panjang untuk merumuskan aturan yang baru terkait Pemilu Kepala Daerah,” kata dia.
Pemerintah siap mengambil langkah yang diperlukan jika hal itu terjadi. Hingga saat ini, pemerintah masih optimistis Perppu Nomor 1 Tahun 2014 akan diterima DPR RI sehingga Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2015 bisa berjalan sesuai rencana.
Saat ini penyelenggara Pemilu dari pusat hingga daerah sudah harus mulai menyiapkan diri untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah serentak 2015.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan tahapan Pemilu Kepala Daerah secara serentak di daerah itu yang melibatkan Provinsi, dua kota dan 11 kabupaten di Sumbar.
“Kita telah melakukan simulasi kebutuhan untuk menggelar Pemilu Kepala Daerah di Sumbar dan sementara diperoleh angka kebutuhan anggaran Rp191 miliar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar pimpinan Ketua Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono akan menggelar Musyawarah Nasional IX pada Sabtu (6/12) malam.
“Iya benar, Munas IX Golkar dilaksanakan pada Sabtu pukul 19.00 WIB,” kata Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, di Jakarta.
Menurut dia, sudah lebih dari 280 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I dan tingkat II menyatakan kesediaannya hadir dalam munas tersebut.
Munas tersebut salah satu agendanya memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Salah satu agenda munas memilih ketua umum Partai Golkar,” ujarnya.
Pelaksanaan Munas Golkar itu akan berlangsung demokratis, karena diikuti lebih dari satu calon ketua umum.
Dia mengatakan dalam munas tersebut akan ada kompetisi antarcalon ketum, berbeda dengan Munas Golkar di Bali yang memilih ketum secara aklamasi. 
“Munas ini lebih demokratis dan ada kompetisi yang fair.”.
Dalam kontestasi memperebutkan kursi ketum Golkar itu, sudah ada tiga nama yang kemungkinan besar maju. Ketiga nama tersebut adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang.
Munas akan berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar pimpinan Ketua Presidium Penyelamat Partai, Agung Laksono akan menggelar Musyawarah Nasional IX pada Sabtu (6/12) malam.
“Iya benar, Munas IX Golkar dilaksanakan pada Sabtu pukul 19.00 WIB,” kata Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, di Jakarta.
Menurut dia, sudah lebih dari 280 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I dan tingkat II menyatakan kesediaannya hadir dalam munas tersebut.
Munas tersebut salah satu agendanya memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Salah satu agenda munas memilih ketua umum Partai Golkar,” ujarnya.
Pelaksanaan Munas Golkar itu akan berlangsung demokratis, karena diikuti lebih dari satu calon ketua umum.
Dia mengatakan dalam munas tersebut akan ada kompetisi antarcalon ketum, berbeda dengan Munas Golkar di Bali yang memilih ketum secara aklamasi. 
“Munas ini lebih demokratis dan ada kompetisi yang fair.”.
Dalam kontestasi memperebutkan kursi ketum Golkar itu, sudah ada tiga nama yang kemungkinan besar maju. Ketiga nama tersebut adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang.
Munas akan berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. 

Artikel ini ditulis oleh: