Jakarta, Aktual.co — Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro membantah pernyataan Faisal Basri yang mengatakan Pertamina membohongi publik mengenai RON 92 yang di downgrade menjadi RON 88.

“Itu bukan RON 92 tapi produk intermediate National Oil Company (NOC). Itu belum jadi RON 92 tapi intermediate 92 dan produk kilang itu ada yang RON 70 dan 75, nah kalau dicampur RON 92 itu naik jadi RON 88. Kalau RON dibawah 88 kemudian tidak dicampur, tidak bisa dipakai sama sekali,” ujar Komaidi di Warung Daun Jakarta, Sabtu (6/12).

Lebih lanjut dikatakan Komaidi jika RON 92 tidak di downgrade maka produk premium di Indonesia tidak bisa digunakan. Menurutnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) haruslah melihat ini lebih luas, jangan hanya sebagian.

“Premium RON 88 bisa dikatakan upgrade dari produk-produk RON70 dan RON75, setelah dicampur produk tersebut bisa digunakan. Kami melihat aspek yang lebih luas secara teknis. Tim RTKM mestinya lihat ini lebih luas,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro membantah pernyataan Faisal Basri yang mengatakan Pertamina membohongi publik mengenai RON 92 yang di downgrade menjadi RON 88.

“Itu bukan RON 92 tapi produk intermediate National Oil Company (NOC). Itu belum jadi RON 92 tapi intermediate 92 dan produk kilang itu ada yang RON 70 dan 75, nah kalau dicampur RON 92 itu naik jadi RON 88. Kalau RON dibawah 88 kemudian tidak dicampur, tidak bisa dipakai sama sekali,” ujar Komaidi di Warung Daun Jakarta, Sabtu (6/12).

Lebih lanjut dikatakan Komaidi jika RON 92 tidak di downgrade maka produk premium di Indonesia tidak bisa digunakan. Menurutnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) haruslah melihat ini lebih luas, jangan hanya sebagian.

“Premium RON 88 bisa dikatakan upgrade dari produk-produk RON70 dan RON75, setelah dicampur produk tersebut bisa digunakan. Kami melihat aspek yang lebih luas secara teknis. Tim RTKM mestinya lihat ini lebih luas,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Anggota tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), Fahmy Radhi membenarkan bahwa perusahaan Senangol EP untuk kerjasama dengan pemerintah terkait dengan impor minyak dibawa oleh Surya Paloh.

Hal itu menyusul polemik yang terjadi terkait perbedaan pernyataan mengenai diskon USD15 per barrel baik yang dikeluarkan pemerintah melaui Menteri BUMN, ESDM maupun Surya Paloh dengan Sonangol sendiri.

“Surya Paloh dibalik kerjasama Sonangol itu suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Apalagi melihat Surya Paloh sebagai pimpinan partai yang berkoalisi dengan partai Jokowi,” kata dia kepada wartawan, usai acara diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

menurutnya, sah-sah saja bila kerjasama tersebut memang memberikan keuntungan yang bakal diterima pemerintah, bila dibandingkan melalui Petral, maka itu tidak menjadi masalah.

“Kalau pembelian itu lebih murah di banding pembelian melalui Petral, maka itu tidak masalah. Akan tetapi kalau sama dengan harga pasar, kemudian dipaksakan harus dari Sonangol, nah ini namanya mafia migas,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co —  Anggota tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM), Fahmy Radhi membenarkan bahwa perusahaan Senangol EP untuk kerjasama dengan pemerintah terkait dengan impor minyak dibawa oleh Surya Paloh.

Hal itu menyusul polemik yang terjadi terkait perbedaan pernyataan mengenai diskon USD15 per barrel baik yang dikeluarkan pemerintah melaui Menteri BUMN, ESDM maupun Surya Paloh dengan Sonangol sendiri.

“Surya Paloh dibalik kerjasama Sonangol itu suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Apalagi melihat Surya Paloh sebagai pimpinan partai yang berkoalisi dengan partai Jokowi,” kata dia kepada wartawan, usai acara diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

menurutnya, sah-sah saja bila kerjasama tersebut memang memberikan keuntungan yang bakal diterima pemerintah, bila dibandingkan melalui Petral, maka itu tidak menjadi masalah.

“Kalau pembelian itu lebih murah di banding pembelian melalui Petral, maka itu tidak masalah. Akan tetapi kalau sama dengan harga pasar, kemudian dipaksakan harus dari Sonangol, nah ini namanya mafia migas,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka