Jakarta, Aktual.co — Terkait dengan anak usaha PT Pertamina yakni Petral, Kepala Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri  mengungkapkan adanya kejanggalan kerjasama Petral dengan perusahaan trader Singapore Hin Leong.
Perlu diketahui, Hin Leong merupakan koneksi dari Mantan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno sewaktu masih menjabat dan sekaligus sebagai Direktur Utama Petral pada saat itu. Ari sendiri merupakan kakak kandung Rini Soemarno yang masuk dalam kabinet Kerja Joko Widodo, sebagai Menteri BUMN.
Melihat hal itu, eks Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier mengatakan bahwa pernyataan Faisal Basri itu harus ditindaklanjuti, jangan hanya sekedar mengungkapkan. Fuad juga meminta agar Tim Faisal Basri itu dapat memberantas mafia migas tanpa pandang bulu.
“Faisal harus berani melawan mafia siapapun, untuk apa dia jadi Kepala tim Reformasi, mau makan gaji buta? Dia kan harus bisa mengungkap mafia dan kebocoran-kebocoran di migas. Kalau tidak bisa yah berarti sama saja mereka itu mafia,” kata Fuad saat ditemui usai menghadiri Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (5/12) malam.
Selain itu, Fuad juga meminta agar Tim yang dipimpin oleh Faisal Basri itu juga dapat mengungkap pertanyaan mengapa harga BBM Subsidi di Indonesia bisa mencapai Rp8500 per liter saat ini. Padahal harga minyak dunia sedang turun, bahkan di Malaysia saja harga BBM dengan kualitas Ron 92 saja sudah hampir sama harganya dengan Ron 88 di Indonesia.
“Yang paling sederhana, Faisal Basri harus bisa mengungkap mengapa harga premium kita bisa semahal itu? Sampai Rp8500, sementara di Malaysia harga pertamax saja sekarang di kisaran Rp8000, itupun tanpa subsidi. Coba faisal harus bisa jawab pertanyaan itu, kalau tidak bisa jawab yah sama saja artinya mereka semua mafia,” jelasnya.
Ia menambahkan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga harus bisa merekomendasikan Pemerintah agar melarang pengusaha asing berbisnis di hilir, yakni SPBU. Sehingga dengan selisih harga yang tipis saat ini, pengusaha nasional tidak ‘terlibas’ oleh para pengusaha asing.
“SPBU kan hanya sektor hilir, cukup hanya untuk para pengusaha nasional. Kalau tidak, asing akan pelan-pelan melibas pengusaha nasional, seperti tempat-tempat belanja modern yang sudah melibas warung-warung klontong rakyat kecil. Sebentar lagi SPBU pun akan seperti itu. Pemerintah harus tegas akan hal ini, Chevron, Exxon dan lainnya itu kan sudah bermain di hulu, yah cukuplah jangan main di hilir juga. Hilir itu untuk pengusaha lokal saja,” tegasnya.
Perlu diketahui juga, sumber Aktual menyebutkan, Hin leong adalah perusahaan Trader dan Storage di Singapura. Perusahaan paling besar untuk dagang solar. Perusahaan ini terkenal suka membeli solar selundupan dari Indonesia dan suka menaikan harga mops sehingga merugikan Indonesia.
Korelasi Hin Leong dengan Ari Soemarno adalah lewat Daniel Purba yang merupakan kolega Hin Leong.
“Waktu Daniel jadi VP Petral dibawah Ari Soemarno sewaktu menjabat Director di Petral dan Dirut Pertamina, semua solar impor dibeli dari Hin Leong. Maka itu seharusnya KPK audit kekayaan Daniel Purba yang sekarang menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibawah Faisal Basri,” kata sumber Aktual yang enggan disebutkan namanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi Salamudin Daeng mengatakan kinerja Tim Reformasi Migas dalam memberantas mafia migas terlalu terburu-buru.

“Saya kaget dengan apa yang disampaikan tim bahwa kesannya itu grasak-grusuk dalam menangani ini, main tabrak-tabrak aja,” ujar Salamudin di Warung Daun, Cikini, Minggu (6/12).

Ia mengatakan penanganan tim dalam memberantas mafia migas tidak sistematis. Pendekatan dalam penanganan tidak mengacu regulasi yang mengatur tentang migas.

“Jadi langsung main tabrak aja ke Pertamina dan Petral,” ujarnya.

Sebaiknya dalam upaya penanganan pemberantasan mafia migas, perlu dilihat dari sektor hulunya, tidak hanya melulu sektor hilir saja.

“Lihat rantainya dulu dari hulu ke hilir. Kemudian regulasinya, ada sistem dasarnya, lihat UU Migas No. 22 Tahun 2001 untuk mengetahui titik lemah Undang-Undang tersebut dimana saja peran pemerintah yang hilang dalam sektor migas,” ujarnya.

Lanjutnya, penanganan mafia migas perlu dipikirkan mengenai sistemnya dahulu yaitu mengacu pada UU Migas No. 22 Tahun 2001.

“Jadi belum menyentuh aspek regulasi atau hulunya, udah langsung ke hilir seperti bahas Pertamina dan Petral tanpa paham permasalahan,” tambahnya.

Jika pembahasan langsung menghajar Petral maka ada dugaan rencana penggantian importir minyak. Kalau berniat mengelola migas sepenuhnya secara nasional maka perlu diperhatikan finansialnya contohnya, bank yang membiayai importir.

“Jika Petral dibubarkan maka hanya pelaku impor minyak yang bakal berganti. Namun untuk membiayai impor minyak nasional, apa bank nasional sanggup?,” ujarnya.

“Kaji dulu rantai suplai, pasokan dalam negeri, impor, NOC, kemudian kerjasama dengan luar negeri. Jadi tidak langsung nabrak Petralnya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi Salamudin Daeng mengatakan kinerja Tim Reformasi Migas dalam memberantas mafia migas terlalu terburu-buru.

“Saya kaget dengan apa yang disampaikan tim bahwa kesannya itu grasak-grusuk dalam menangani ini, main tabrak-tabrak aja,” ujar Salamudin di Warung Daun, Cikini, Minggu (6/12).

Ia mengatakan penanganan tim dalam memberantas mafia migas tidak sistematis. Pendekatan dalam penanganan tidak mengacu regulasi yang mengatur tentang migas.

“Jadi langsung main tabrak aja ke Pertamina dan Petral,” ujarnya.

Sebaiknya dalam upaya penanganan pemberantasan mafia migas, perlu dilihat dari sektor hulunya, tidak hanya melulu sektor hilir saja.

“Lihat rantainya dulu dari hulu ke hilir. Kemudian regulasinya, ada sistem dasarnya, lihat UU Migas No. 22 Tahun 2001 untuk mengetahui titik lemah Undang-Undang tersebut dimana saja peran pemerintah yang hilang dalam sektor migas,” ujarnya.

Lanjutnya, penanganan mafia migas perlu dipikirkan mengenai sistemnya dahulu yaitu mengacu pada UU Migas No. 22 Tahun 2001.

“Jadi belum menyentuh aspek regulasi atau hulunya, udah langsung ke hilir seperti bahas Pertamina dan Petral tanpa paham permasalahan,” tambahnya.

Jika pembahasan langsung menghajar Petral maka ada dugaan rencana penggantian importir minyak. Kalau berniat mengelola migas sepenuhnya secara nasional maka perlu diperhatikan finansialnya contohnya, bank yang membiayai importir.

“Jika Petral dibubarkan maka hanya pelaku impor minyak yang bakal berganti. Namun untuk membiayai impor minyak nasional, apa bank nasional sanggup?,” ujarnya.

“Kaji dulu rantai suplai, pasokan dalam negeri, impor, NOC, kemudian kerjasama dengan luar negeri. Jadi tidak langsung nabrak Petralnya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai jika pembentukan tim reformasi tata kelola migas (RKTM) itu lebih pada penyampaian gagasan melalui media massa, bila dibandingkan pemberantasannya terkait dengan mafia migas tersebut.
“Saya liat tim reformasi lebih banyak hanya menyampaikan gagasan di media dan itu kurang baik,” kata dia dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
Ia pun juga mempertanyakan, langkah tim RTKM yang langsung membidik Petral selaku anak buah pertamina sebagai sarang mafia migas. Sebab, sambung dia, sangat dikhawartirkan jika tim yang dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said itu berdasarkan opini masyarakat tanpa kajian lebih lanjut.
“Petral sering dituduh sarang mafia oleh publik, tetapi saya khawatir, tim ini cuma memanfaatkan informasi publik terhadap petral,” ujar dia.
“Soal harga minyak di dunia itu kan sekarang sudah transparan. Kalaupun nanti Petral dibubarkan, pasti akan ada unit baru di pertamina untuk menjalankan tugas (Petral) itu. Dan itu harus dijelaskan secara jelas jangan setengah-setengah,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai jika pembentukan tim reformasi tata kelola migas (RKTM) itu lebih pada penyampaian gagasan melalui media massa, bila dibandingkan pemberantasannya terkait dengan mafia migas tersebut.
“Saya liat tim reformasi lebih banyak hanya menyampaikan gagasan di media dan itu kurang baik,” kata dia dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
Ia pun juga mempertanyakan, langkah tim RTKM yang langsung membidik Petral selaku anak buah pertamina sebagai sarang mafia migas. Sebab, sambung dia, sangat dikhawartirkan jika tim yang dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said itu berdasarkan opini masyarakat tanpa kajian lebih lanjut.
“Petral sering dituduh sarang mafia oleh publik, tetapi saya khawatir, tim ini cuma memanfaatkan informasi publik terhadap petral,” ujar dia.
“Soal harga minyak di dunia itu kan sekarang sudah transparan. Kalaupun nanti Petral dibubarkan, pasti akan ada unit baru di pertamina untuk menjalankan tugas (Petral) itu. Dan itu harus dijelaskan secara jelas jangan setengah-setengah,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid