DPR Ragukan Tim RTKM Bentukan Menteri ESDM

6 Desember 2014, 10:18

Jakarta, Aktual.co —Pembentukan tim reformasi tata kelola migas (RTKM) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, terus menuai pertanyaan di publilk. Pasalnya, salah satu tupoksi dari tim RKTM ini adalah untuk memberantas mafia migas, khususnya di dalam internal Petral yang berada di bawah pertamina.
Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika meragukan tim RKTM itu, sebab tupoksinya saja masuk dalam kawasan kementerian BUMN, sedangkan tim ini berada di yuridiksi Kementerian ESDM.
“Seingat saya tim ini dibentuk oleh menteri ESDM dan itu di bawah yurisdiksi ESDM. Pertanyanya, apakah nanti bisa mengurusi (kewenangan) menteri BUMN, karena masuk Petral itu merupakan anak buah Pertamina,” kata Kardaya dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).
“Tim pemerintah ini disebut adhoc enam bulan dan itu harus taat azas dan aturannya,” tambah dia.
Tidak hanya itu, sambung dia, jugaa meragukan kekuatan dari tim yang dipimpin oleh Faisal Basri tersebut. Sebab, tim yang minimalis ini harus menangani permasalah yang rumit dan banyak.
“Belakangan saya melihat tim ini seperti doa sapu jagad. Saya liat tim ini bisa mampu berantas semuanya saya liat timnya cuma seberapa tapi masalahnya banyak. Kalau tidak punya kekuatan lebih lanjut ya percuma tim ini dibentuk,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Faisal Basri Ingin Bubarkan Petral, Akan Ada Unit Baru di Pertamina?

6 Desember 2014, 10:14

Jakarta, Aktual.co — Terkait efektivitas pembentukan tim reformasi tata kelola migas memberantas mafia migas, Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan mafia migas sama seperti udara, sulit dilihat namun dapat dirasakan.

“Mafia migas itu sama seperti udara, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan,” ujarnya saat diskusi Reformasi Migas di Warung Daun Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurutnya, tim reformasi tata kelola migas sepertinya menargetkan ingin membubarkan Petral. Padahal, Petral masih diperlukan fungsinya dalam pengadaan minyak. Sesuai UU migas 2001, banyak badan usaha yang ingin melakukan impor minyak. Namun yang mampu melakukan hanya Pertamina dan AKR. AKR pun hanya mampu mengimpor satu persen.

“Petral seringkali dituduh mafia migas. Sepertinya Faisal Basri targetnya ingin membubarkan Petral. Pasalnya, Petral masih diperlukan dalam pengadaan minyak. Jangan-jangan usaha untuk membubarkan Petral akan ada unit baru di Pertamina yang fungsinya sama seperti Petral,” kata Komaidi.

Selain itu, ia juga menjelaskan alasan Petral berada di Singapura. Salah satunya yaitu pajak yang murah.

“Pajaknya lebih murah kalau perusahaan itu berada di Singapura. Perdagangan dunia salah satu sentralnya juga berada di Singapura. Ibaratnya jual baju, kita beli bahannya di Tanah Abang, Singapura sama seperti itu. Informasi itu harus sampai ke publik harusnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Faisal Basri Ingin Bubarkan Petral, Akan Ada Unit Baru di Pertamina?

6 Desember 2014, 10:14

Jakarta, Aktual.co — Terkait efektivitas pembentukan tim reformasi tata kelola migas memberantas mafia migas, Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan mafia migas sama seperti udara, sulit dilihat namun dapat dirasakan.

“Mafia migas itu sama seperti udara, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan,” ujarnya saat diskusi Reformasi Migas di Warung Daun Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurutnya, tim reformasi tata kelola migas sepertinya menargetkan ingin membubarkan Petral. Padahal, Petral masih diperlukan fungsinya dalam pengadaan minyak. Sesuai UU migas 2001, banyak badan usaha yang ingin melakukan impor minyak. Namun yang mampu melakukan hanya Pertamina dan AKR. AKR pun hanya mampu mengimpor satu persen.

“Petral seringkali dituduh mafia migas. Sepertinya Faisal Basri targetnya ingin membubarkan Petral. Pasalnya, Petral masih diperlukan dalam pengadaan minyak. Jangan-jangan usaha untuk membubarkan Petral akan ada unit baru di Pertamina yang fungsinya sama seperti Petral,” kata Komaidi.

Selain itu, ia juga menjelaskan alasan Petral berada di Singapura. Salah satunya yaitu pajak yang murah.

“Pajaknya lebih murah kalau perusahaan itu berada di Singapura. Perdagangan dunia salah satu sentralnya juga berada di Singapura. Ibaratnya jual baju, kita beli bahannya di Tanah Abang, Singapura sama seperti itu. Informasi itu harus sampai ke publik harusnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

BNPB Imbau Masyarakat Sulawesi dan Kalimantan Waspada Dampak Siklon Hagupit

6 Desember 2014, 10:10

Jakarta, Aktual.co —Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengimbau masyarakat di wilayah Sulawesi dan Kalimantan diimbau untuk waspada terhadap dampak Siklon Hagupit yang diperkirakan akan menerjang Filipina.

Dalam siaran persnya, Sabtu (6/12), Sutopo menyebutkan bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini dampak Siklon Hagupit.

“Hujan ringan hingga sedang berpotensi di wilayah Kalimantan Barat bagian Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat,” katanya.

Dia mengatakan gelombang laut dengan tinggi dua hingga tiga meter muncul di Perairan Kepulauan Sangihe, Laut Maluku bagian Utara, Laut Halmahera, Perairan Timur Halmahera, Perairan Raja Ampat, Perairan Utara Papua Barat.

Sementara itu, Sutopo menambahkan bahwa gelombang laut dengan tinggi tiga hingga empat meter terjadi di Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Halmahera, Samudera Pasifik Utara Halmahera dan Papua.

“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada,” katanya.

Dia mengatakan Posko BNPB terus memantau perkembangan siklon Hagupit ini dengan menggunakan sistem “Indonesia All Hazard Warning Risk Evaluation” (InAWARE), yakni hasil kerja sama dengan “Pacific Disaster Center”.

Pasalnya, dia mengatakan Filipina diperkirakan akan dihantam Siklon Hagupit atau nama lokalnya Ruby yang saat ini bergerak di Laut Filipina mengarah ke Barat dengan kecepatan angin maksimum 241 kilometer per jam.

“Bandingkan dengan kecepatan angin puting beliung yang hanya 60 km per jam, siklon ini berbahaya karena energinya dapat menimbulkan angin kencang, hujan deras, banjir, longsor, gelombang tinggi dan badai petir,” katanya.

BNPB memperkirakan siklon akan berada di daratan Filipina pada Minggu (7/12) dan 49 provinsi akan terkena dampak siklon Hagupit di antaranya di beberapa provinsi di IVA Region, IVB, dan V sampai VIII.

“Saat ini ribuan masyarakat telah diungsikan,” katanya.

Sutopo menjelaskan lintasan Siklon Hagupit ada di Utara dari lintasan Siklon Haiyan yang pernah mengerjang Filipina pada 7 November 2013 dengan kecepatan 315 kilometer per jam.

“Filipina sangat rawan diterjang siklon. Ribuan penduduk telah tewas akibat siklon,” katanya.

Dalam 10 tahun terakhir, lanjut dia, beberapa siklon besar yang menerjang Filipina, antara lain Siklon Haiyan (November 2013, 7.300 orang tewas), Bopha (Desember 2012, 1.901 tewas), Washi (Desember 2011, 1.268 tewas), Fengshen (Juni 2008, 1.410 tewas), Durian (Desember 2006, 1.399 tewas), dan Winnie (November 2004, 1.593 tewas).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

BNPB Imbau Masyarakat Sulawesi dan Kalimantan Waspada Dampak Siklon Hagupit

6 Desember 2014, 10:10

Jakarta, Aktual.co —Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengimbau masyarakat di wilayah Sulawesi dan Kalimantan diimbau untuk waspada terhadap dampak Siklon Hagupit yang diperkirakan akan menerjang Filipina.

Dalam siaran persnya, Sabtu (6/12), Sutopo menyebutkan bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini dampak Siklon Hagupit.

“Hujan ringan hingga sedang berpotensi di wilayah Kalimantan Barat bagian Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat,” katanya.

Dia mengatakan gelombang laut dengan tinggi dua hingga tiga meter muncul di Perairan Kepulauan Sangihe, Laut Maluku bagian Utara, Laut Halmahera, Perairan Timur Halmahera, Perairan Raja Ampat, Perairan Utara Papua Barat.

Sementara itu, Sutopo menambahkan bahwa gelombang laut dengan tinggi tiga hingga empat meter terjadi di Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Halmahera, Samudera Pasifik Utara Halmahera dan Papua.

“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada,” katanya.

Dia mengatakan Posko BNPB terus memantau perkembangan siklon Hagupit ini dengan menggunakan sistem “Indonesia All Hazard Warning Risk Evaluation” (InAWARE), yakni hasil kerja sama dengan “Pacific Disaster Center”.

Pasalnya, dia mengatakan Filipina diperkirakan akan dihantam Siklon Hagupit atau nama lokalnya Ruby yang saat ini bergerak di Laut Filipina mengarah ke Barat dengan kecepatan angin maksimum 241 kilometer per jam.

“Bandingkan dengan kecepatan angin puting beliung yang hanya 60 km per jam, siklon ini berbahaya karena energinya dapat menimbulkan angin kencang, hujan deras, banjir, longsor, gelombang tinggi dan badai petir,” katanya.

BNPB memperkirakan siklon akan berada di daratan Filipina pada Minggu (7/12) dan 49 provinsi akan terkena dampak siklon Hagupit di antaranya di beberapa provinsi di IVA Region, IVB, dan V sampai VIII.

“Saat ini ribuan masyarakat telah diungsikan,” katanya.

Sutopo menjelaskan lintasan Siklon Hagupit ada di Utara dari lintasan Siklon Haiyan yang pernah mengerjang Filipina pada 7 November 2013 dengan kecepatan 315 kilometer per jam.

“Filipina sangat rawan diterjang siklon. Ribuan penduduk telah tewas akibat siklon,” katanya.

Dalam 10 tahun terakhir, lanjut dia, beberapa siklon besar yang menerjang Filipina, antara lain Siklon Haiyan (November 2013, 7.300 orang tewas), Bopha (Desember 2012, 1.901 tewas), Washi (Desember 2011, 1.268 tewas), Fengshen (Juni 2008, 1.410 tewas), Durian (Desember 2006, 1.399 tewas), dan Winnie (November 2004, 1.593 tewas).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Soal Kerjasama Pemerintah dengan Senangol, Ini Kata Eks Menkeu Era Soeharto

6 Desember 2014, 10:02

Jakarta, Aktual.co —Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengatakan bahwa pemerintah harus segera menjelaskan kepada DPR RI terkait MoU impor minyak dengan Angola, Senangol EP.
Hal tersebut menyusul polemik adanya potongan dari harga pasar yang akan diterima sebesar USD15 per barel yang dikatakan pemerintah, namun dibantah oleh Senangol sendiri.
“Sekarang itu harus di pertanggungjawabkan mengenai statmen-statmen mengenai Senangol ada diskon USD 15 per barel, akan menguntungkan dan menghemat anggaran negara dan sebagainya, itu harus dijelaskan sekurang-kurangnya di DPR oleh pemerintah,” kata Fuad, di Jakarta, Jumat (5/12) malam.
Menurut dia, pemerintah bisa dikatakan melakukan pembohongan publik, jika apa yang digembor-gemborkan oleh pemerintah soal akan ada keuntungan bagi Indonesia bila mengekspor dari Senangol tersebut.
“Bila itu tidak betul, itu masuk ranah kebohongan publik, penipuan, dalam mengelola negara ini tidaak boleh main-main, harus serius,” ucap mantan politisi Hanura tersebut.
“Ini bukan (persoalan) hal ringan, karena kalau di luar negeri ada cerita seperti ini yang tidak jelas, jatuh pemerintahannya,” tukas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Aktual.com

DPR Ragukan Tim RTKM Bentukan Menteri ESDM

Faisal Basri Ingin Bubarkan Petral, Akan Ada Unit Baru di Pertamina?

Faisal Basri Ingin Bubarkan Petral, Akan Ada Unit Baru di Pertamina?

BNPB Imbau Masyarakat Sulawesi dan Kalimantan Waspada Dampak Siklon Hagupit

BNPB Imbau Masyarakat Sulawesi dan Kalimantan Waspada Dampak Siklon Hagupit

Soal Kerjasama Pemerintah dengan Senangol, Ini Kata Eks Menkeu Era Soeharto

Berita Lain

Polda Kalsel Minta Maaf Usai Anggotanya Terlibat Pembunuhan

Kejagung Klarifikasi 27 Perusahaan, Banjir Bandang Sumatera Diduga Bukan Sekadar Faktor...

Paus Leo Kecam Buruknya Situasi Kemanusiaan di Gaza

Jaksa Agung Rotasi Besar-besaran, 43 Kepala Kejari Resmi Berganti

Kredit Sritex Rp150 Miliar Berujung Dakwaan, Eks Dirut Bank DKI Diduga...