Jakarta, Aktual.co — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan Muktamar Ke-33 NU digelar di Jombang, Jawa Timur, tanggal 1-5 Agustus 2015.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yang dipimpin oleh Penjabat Rais Aam PBNU Kiai Haji A. Mustofa Bisri dan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat (5/12).

Ketua PBNU Imam Azis yang ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar Ke-33 NU mengatakan bahwa Jombang dipilih sebagai tuan rumah karena bertepatan dengan 100 tahun NU.

“Jombang adalah kota kelahiran para muassis (pendiri) NU. Jadi, ini semacam tapak tilas. Diharapkan dengan berlokasi di Jombang, semangat ber-NU bisa terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” kata Imam.

Imam menambahkan, empat pesantren besar akan menjadi lokasi muktamar, khususnya untuk pembahasan materi di tingkat komisi, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Tambak Besar, Denanyar, dan Bahrul Ulum.

Sebagai rangkaian Muktamar Ke-33 NU, dalam beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan kegiatan pramuktamar, antara lain forum bahtsul masail, Focus Group Discussion (FGD), dan syiar ke-NU-an di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya merupakan kandidat tuan rumah muktamar.

Kepanitiaan pusat Muktamar Ke-33 NU, antara lain Ketua Steering Committee (SC) Slamet Effendy Yusuf, Ketua Organizing Committee (OC) Imam Azis, Wakil Ketua OC Saifullah Yusuf, Sekretaris OC Syafrizal Syarif, Bendahara OC Raja Sapta Erfian, dan Wakil Bendahara Ahmad Fanani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal diperairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dinilai bukan wujud dari ketegasan pemerintah.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy usai menghadiri acara diskusi tentang ekonomi-politik, di Jakarta, Jumat (5/12).
“Persoalan pembakaran (penenggelaman kapal) seolah-olah kita menjadi tegas, tapi buat saya bukan. Sikap tegas itu bukan membakar (menenggelamkan kapal),” ucapnya.
Noorsy justru mengatakan, jika ketegasan dalam menyikapi penangkapan ikan ilegal telah dilakukan oleh Australia.
“Australia itu lebih gila, bagaimana nelayan-nelayan Indonesia ketika melewati perbatasan itu dilempar ke laut. Itu baru tegas, sehingga Australia punya sikap,” ketus dia.
Sempat diberitakan, pada hari ini TNI Angkatan Laut (AL) telah menangkap tiga kapal nelayan Vietnam yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Kapal-kapal itu bakal ditenggelamkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan TNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal diperairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dinilai bukan wujud dari ketegasan pemerintah.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy usai menghadiri acara diskusi tentang ekonomi-politik, di Jakarta, Jumat (5/12).
“Persoalan pembakaran (penenggelaman kapal) seolah-olah kita menjadi tegas, tapi buat saya bukan. Sikap tegas itu bukan membakar (menenggelamkan kapal),” ucapnya.
Noorsy justru mengatakan, jika ketegasan dalam menyikapi penangkapan ikan ilegal telah dilakukan oleh Australia.
“Australia itu lebih gila, bagaimana nelayan-nelayan Indonesia ketika melewati perbatasan itu dilempar ke laut. Itu baru tegas, sehingga Australia punya sikap,” ketus dia.
Sempat diberitakan, pada hari ini TNI Angkatan Laut (AL) telah menangkap tiga kapal nelayan Vietnam yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Kapal-kapal itu bakal ditenggelamkan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan TNI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — “HorniKULTura”, sebuah kelompok pertunjukan publik menggelar aksi teatrikal untuk memprotes kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang dinilai kian menggerus ruang terbuka publik.

Aksi teatrikal itu dimainkan oleh belasan aktivis “HorniKULTura” di beberapa titik di Kota Semarang, antara lain Jalan Raya Jrakah, kawasan Tugu Muda, dan Mal Simpanglima Semarang, Jumat (05/12).

Dengan mengenakan kostum warna-warni, para aktivis “HorniKULTura” memainkan “kuda kepang” yang terbuat dari bambu dan pelepah pisang mengitari para pengendara yang berhenti di “traffic light”.

Mereka bermain spontan, tanpa musik, tanpa koreografi, dan keteraturan lainnya, namun bebas berekspresi dan bermain layaknya anak-anak, seolah mengejek karena macet membuat laju kendaraan lebih lambat dari kuda tunggangan anak-anak.

Menurut koordinator lapangan “HorniKULTura” Anton Soedibyo, aksi teatrikal itu mengusung kritik atas kebijakan pemerintah yang lebih bersifat alternatif, tetapi tidak solutif mengatasi masalah.

“Sebagai contoh, untuk mengatasi kemacetan. Pemerintah mencari cara mudah dengan membangun jalan. Padahal, seberapa pun panjang jalan dibangun tetap tidak mampu mengejar pertumbuhan jumlah kendaraan,” katanya.

Pembangunan jalan, kata dia, justru merupakan cara efektif merangsang industri kendaraan menaikkan penjualan, meningkatkan polusi udara, dan memunculkan problem lain, seperti lahan parkir dan kebutuhan energi.

Di sisi lain, ia mengungkapkan keberadaan ruang-ruang terbuka publik malah semakin tergerus dan halaman rumah yang dulunya untuk kebun dan tempat bermain anak-anak berubah menjadi jalan-jalan.

“Sarana interaksi antarwarga menjadi terputus dengan hilangnya ruang-ruang terbuka publik. Terdistorsi dan terintervensi kebisingan dan kemacetan lalu lintas kota,” tukasnya.

Padahal, kata dia, ada kebijakan lain untuk mengatasi kemacetan yang sebetulnya sudah diketahui pemerintah tetapi justru tidak serius dilaksanakan atau mungkin tidak mau melaksanakannya.

“Misalnya, pembangunan transportasi massal, pajak kendaraan progresif, pembatasan penjualan kendaraan, tarif parkir mahal, atau pelarangan penggunaan untuk aparat pemerintah non-operasional,” katanya.

Makanya, kata dia, “HorniKULTura” melakukan “performing art” untuk menggugah kesadaran pemerintah agar memikirkan setiap kebijakan secara baik, termasuk menjaga keberadaan ruang-ruang terbuka publik.

“Kami pilih Tugu Muda kenapa? Tugu Muda dianggap telah berhenti sebagai simbol kebanggaan Kota Semarang karena fungsinya sebagai ‘landmark’ kalah oleh tempat-tempat konsumtif, seperti mal,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — “HorniKULTura”, sebuah kelompok pertunjukan publik menggelar aksi teatrikal untuk memprotes kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang dinilai kian menggerus ruang terbuka publik.

Aksi teatrikal itu dimainkan oleh belasan aktivis “HorniKULTura” di beberapa titik di Kota Semarang, antara lain Jalan Raya Jrakah, kawasan Tugu Muda, dan Mal Simpanglima Semarang, Jumat (05/12).

Dengan mengenakan kostum warna-warni, para aktivis “HorniKULTura” memainkan “kuda kepang” yang terbuat dari bambu dan pelepah pisang mengitari para pengendara yang berhenti di “traffic light”.

Mereka bermain spontan, tanpa musik, tanpa koreografi, dan keteraturan lainnya, namun bebas berekspresi dan bermain layaknya anak-anak, seolah mengejek karena macet membuat laju kendaraan lebih lambat dari kuda tunggangan anak-anak.

Menurut koordinator lapangan “HorniKULTura” Anton Soedibyo, aksi teatrikal itu mengusung kritik atas kebijakan pemerintah yang lebih bersifat alternatif, tetapi tidak solutif mengatasi masalah.

“Sebagai contoh, untuk mengatasi kemacetan. Pemerintah mencari cara mudah dengan membangun jalan. Padahal, seberapa pun panjang jalan dibangun tetap tidak mampu mengejar pertumbuhan jumlah kendaraan,” katanya.

Pembangunan jalan, kata dia, justru merupakan cara efektif merangsang industri kendaraan menaikkan penjualan, meningkatkan polusi udara, dan memunculkan problem lain, seperti lahan parkir dan kebutuhan energi.

Di sisi lain, ia mengungkapkan keberadaan ruang-ruang terbuka publik malah semakin tergerus dan halaman rumah yang dulunya untuk kebun dan tempat bermain anak-anak berubah menjadi jalan-jalan.

“Sarana interaksi antarwarga menjadi terputus dengan hilangnya ruang-ruang terbuka publik. Terdistorsi dan terintervensi kebisingan dan kemacetan lalu lintas kota,” tukasnya.

Padahal, kata dia, ada kebijakan lain untuk mengatasi kemacetan yang sebetulnya sudah diketahui pemerintah tetapi justru tidak serius dilaksanakan atau mungkin tidak mau melaksanakannya.

“Misalnya, pembangunan transportasi massal, pajak kendaraan progresif, pembatasan penjualan kendaraan, tarif parkir mahal, atau pelarangan penggunaan untuk aparat pemerintah non-operasional,” katanya.

Makanya, kata dia, “HorniKULTura” melakukan “performing art” untuk menggugah kesadaran pemerintah agar memikirkan setiap kebijakan secara baik, termasuk menjaga keberadaan ruang-ruang terbuka publik.

“Kami pilih Tugu Muda kenapa? Tugu Muda dianggap telah berhenti sebagai simbol kebanggaan Kota Semarang karena fungsinya sebagai ‘landmark’ kalah oleh tempat-tempat konsumtif, seperti mal,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan keputusan Golkar menolak Perppu Pilkada.

Menurut dia, hal itu sudah menyesuaikan aspirasi demokrasi peserta Munas dari DPD I dan II.

“Kekuatan PG ada pada sistem dan ada unsur demokrasi dalam seluruh pengambilan putusan munas kemarin dilakukan secara demokratis. Partai Golkar sangat demokratis, tidak ada jalan lain kecuali merangkum aspirasi yang berkembang,” kata Idrus.

Dirinya menanggapi santai tudingan miring yang menyudutkan Golkar sebagai pihak yang berkhianat terkait Perppu Pilkada.’

“Jadi status keputusan itu adalah rekomendasi. Rekomendasikan pada DPP untuk menolak perpu pilkada. Dan DPP, akan melakukan komunikasi politik juga,” kata dia.

Idrus mengatakan, DPP Golkar merasa harus menyampaikan aspirasi penolakan Perppu Pilkada. Penyampaian aspirasi ini semestinya harus dihormati sebagai dinamika proses politik.

“Kita akan jelaskan inilah pikiran, bahwa DPP tidak benar jika tidak menyampaikan karena aspirasi itu berkembang di munas. Inilah proses politik yang harus kita hargai,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: