Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Direktorat Jenederal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperikirakan 14 juta penumpang angkutan umum yang akan memadati arus lalu lintas musim liburan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.
“Lonjakan penumpang bisa mencapai 14 juta penumpang untuk tahun ini,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sugihardjo dalam konferensi pers “Rencana Operasi Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015” di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12).
Sugihardjo mengatakan mengatakan pada 2014 diperkirakan meningkat 4,88 persen menjadi 14.047.045 penumpang dari 2013 sebanyak 13.392.753 penumpang.
Dari seluruh jenis angkutan, dia menyebutkan kereta api menyumbang peningkatan yang paling besar, yakni yang diperkirakan mencapai 3.859.788 penumpang, kemudian di susul angkutan udara 3.722.616 penumpang, angkutan jalan 2.942.912 penumpang, angkutan SDP 2.607.897 penumpang dan angkutan laut 908.974 penumpang.
Sugihardjo mengatakan tren pergerakan penumpang pada Natal dan Tahun Baru berbeda dengan Lebaran, yakni lebih tersebar, tidak hanya di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, tetapi lebih ke arah Timur yang sebagian besar merayakan Natal dan menggunakan angkutan laut.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, dapat dilakukan “re-routing” (pengalihan rute) perjalanan kapal dan penambahan frekuensi layanan kapal perintis pada periode puncak.
“Jadi, yang rutenya tidak padat kita alihkan ke yang padat,” ujarnya.
Dari segi waktu keberangkatan mudik pun, lanjut dia, untuk libur Natal lebih tersebar puncak arusnya tidak sepadat Lebaran.
“Tingkat kepadatan paling banyak ditemukan di objek-objek wisata baik lintas Utara maupun Selatan, seperti Anyer (Banten), Pasir Putih (Lampung), Jatim Park dan lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Sugihardjo menyebutkan dari seluruh wilayah Indonesia terdapat titik berat, mulai angkutan jalan, yakni 49 terminal di 17 provinsi, sembilan lintasan penyebrangan, 52 pelabuhan laut, 32 bandara, dan sembilan Daop serta tiga Divre kereta api.
Untuk itu, dia menekankan seluruh operator penumpang untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.
“Mulai saat pembelian tiket, selama perjalanan masa penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru serta pelayanan angkutan terusannya,” tuturnya.
Selain itu juga, dia menambahkan peningkatan ketertiban pada simpul-simpul transportasi, di antaranya stasiun, bandara, pelabuhan, terminal maupun selama perjalanan.
Koordinasi Kementerian Terkait Sugihardjo mengatakan Kemenhub juga berkoordinasi dengan kementerian-lembaga terkait selama arus libur Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.
Koordinasi tersebut, yakni dengan Polri atau TNI untuk pengamanan simpul transportasi, manajemen operasional lalu lintas, pengendalian lalu lintas, pengamanan perjalanan moda angkutan dan lokasi wisata.
Dengan Kementerian Kesehatan, yakni membuka puskesmas atau rumah sakit 24 jam, sementara dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk penyediaan alat berat guna antisipasi lonsor atau jembatan rusak.
Dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni penyediaan kebutuhan BBM dan Jasa Raharja untuk memberikan santunan korban kecelakaan angkutan umu dan korban kecelakaan lalu lintas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendorong penerapan restrukturisasi angkutan umum untuk memudahkan pengelolaan, termasuk pemberian insentif dan pembinaan.

Sekretaris Jenderal Organda Andriansyah menjelaskan restrukturisasi merupakan perubahan status angkutan umum yang awalnya perseorangan menjadi berbadan hukum, baik koperasi maupun perseroan terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Dengan perubahan status tersebut, lanjut dia, memudahkan pemberian insentif atau subsidi BBM karena dikelola oleh satu badan bukan orang per orang.

“Dengan demikian, pembinaan angkutan umum lebih mudah kita upayakan, karena itu kita mendorong agar semua mengubah status dari perseorangan menjadi badan hukum,” katanya kepada wartawan, Jumat (5/12).

Namun, Andiansyah mengatakan untuk mengubah status tersebut memerlukan biaya yang menjadi benturan dalam upaya tersebut.

Karena itu, ia meminta kepada Kemendagri untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor tahunan dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), yang besarannya untuk angkutan penumpang 70 persen, sementara untuk angkutan barang 50 persen.

“Kalau belum mampu ke perseroan terbatas, kita dorong bentuk koperasi, beberapa daerah sudah melakukannya untuk menampung para operator,” katanya.

Saat ini, dia menyebutkan sekitar 30 persen dari angkutan umum sudah mengubah status menjadi berbadan hukum dari jumlah keseluruhan 830.000-900.000 unit, sementara angkutan barang sebanyak 4,5 hingga enam juta unit.

Andriansyah berharap implementasi dari restrukturisasi angkutan umum bisa terwujud pada mulai Januari 2015.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugihardjo menilai secara teknis restrukturisasi angkutan umum mudah, namun dilihat dari aspek sosial cenderung sulit karena menyangkut mata pencaharian seseorang.

“Seharusnya dilakukan pemberdayaan kepada supir-supir di dalam koperasi yang benar-benar profesional, sekarang ini ‘kan enggak jalan,” katanya.

Menurut dia, restrukturisasi angkutan umum sangat penting karena selain memudahkan dalam pembinaan, juga dalam sistem operasinya bisa diatur sedemikian rupa agar hemat energi dan mengurangi kemacetan.

“Jadi, bisa diatur misalnya pagi dan sore saat jam sibuk bisa dioperasikan 100 persen dan siang 50 persen saja, sisanya masuk ‘pool’. Sekarang ini ‘kan angkot itu siang malam kerja karena sistemnya setoran. Menghabiskan BBM dan menambah macet,” katanya.

Untuk itu, dia berharap semua pihak bisa berkoordinasi baik pemerintah, Organda maupun pihak swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid